Beranda blog Halaman 4651

Sidang Paripurna DPRD Tentang APBD TA 2021 Program Pembentukan Peraturan Daerah

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan menghadiri Sidang Paripurna terkait Penetapan Persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor dengan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan Penetapan Keputusan DPRD terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2021, bertempat di Gedung DPRD Kabupaten Bogor, pada Senin (30/11).
Dalam sambutannya Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan APBD tahun anggaran 2021 ini merupakan dokumen strategis yang akan menjadi pedoman program pembangunan tahun 2021, sekaligus menjadi tahun ketiga dari upaya perwujudan visi dan misi Bupati Bogor terpilih periode 2018-2023.
“Proses penyusunan Rancangan APBD tahun 2021 ini telah disinkronisasi dengan program prioritas pancakarsa dengan tetap menjaga konsistensi dengan proses perencanaan yang telah disepakati,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan Pendapatan Daerah pada tahun 2021, ditargetkan sebesar 6, 759 triliun rupiah sedangkan  Belanja Daerah direncanakan sebesar 7,639 triliun rupiah,  defisit sebesar 880 Milyar rupiah sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah harus ditutupi oleh pembiayaan netto.
Selanjutnya, Wakil Bupati juga mengatakan sehubungan dengan rencana Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2021, prakarsa Pemerintah Kabupaten Bogor sebanyak 11 (sebelas) Rancangan Peraturan Daerah, yang terdiri dari :
  1. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  2. Rencana detail tata ruang Cibinong;
  3. Penyertaan modal daerah pada Perusahaan Umum Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor;
  4. Pengelolaan keuangan daerah;
  5. Pendidikan anak usia dini;
  6. Pengarusutamaan gender;
  7. Perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2018-2023;
  8. Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 11 tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2016-2036;
  9. Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020;
  10. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021; dan
  11. Anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.

Pemkot Manado Gelar Sosialisasi & Implementasi CHSE Kegiatan Sapu Laut Dan Sungai

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, melalui Dinas Pariwisata Kota Manado, menggelar Sosialisasi dan Implementasi penerapan protokol kesehatan berbasis CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) kegiatan sapu laut dan sungai di dua lokasi yakni,  pantai Molas Kecamatan Bunaken dan pantai Karangria Kecamatan Tuminting, Senin (30/11) yang dihadiri langsung Walikota Manado, GS Vicky Lumentut, didampingi Kadis Pariwisata Kota Manado,  Lenda Pelealu dan Jubir Covid-19 Kota Manado,  Sanil Marentek.

Kegiatan sapu laut dan sungai ini, bertujuan untuk memberikan gambaran kesiapan destinasi di Kota Manado kepada masyarakat luas agar mereka akan tahu bahwa Manado telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat sehingga aman untuk bepergian ke Manado.

Termasuk untuk pemulihan program ekonomi nasional di bidang pariwisata melalui Kemenparekraf,  dimana Manado salahsatu diantara daerah yang ada di Sulawesi Utara mendapat topangan biaya.

“ Hari ini kami memulaikan kegiatan bersama Dinas Pariwasata Kota Manado. Menyiapkan masyarakat yang bersih, sehat, aman dan lingkungan terjaga.

Dengan pengkondisian dalam bentuk sosialisasi dan implentasi CHSE. Dalam mendukung kebijakan yang telah kami lakukan, pariwisata sudah kita buka

di Kota Manado,” ujar Walikota. Seraya menambahkan supaya orang suka datang ke Manado maka lingkungan harus bersih, sehat dan aman dengan protokol kesehatan yang baik.

Kemenperin Fasilitasi Pemanfaatan AMMDes Penyemprot Disinfektan

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Perindustrian bersama PT Kreasi Mandiri Wintor Indonesia (KMWI) kembali menggelar kegiatan untuk menekan penyebaran virus korona baru melalui pemanfaatan Alat Mekanis Multiguna Pedesaan (AMMDes). Langkah ini merupakan bentuk respons dari berbagai permintaan mengenai upaya sterilisasi guna mencegah wabah Covid-19 di sejumlah wilayah.

“Kami akan memberikan fasilitasi kepada daerah-daerah yang membutuhkan peran AMMDes penyemprot disinfektan. Ini adalah wujud nyata dari kolaborasi antara pemerintah dengan pelaku industri dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19,” kata Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin, Taufiek Bawazier di Jakarta, Minggu (29/11).

Menurut Dirjen ILMATE, aspek kesehatan merupakan faktor penting sebagai penopang produktivitas masyarakat. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi harus jalan beriringan dengan upaya mematuhi aturan protokol kesehatan secara ketat.

“Kami memang berkomitmen menjaga aktivitas ekonomi bisa berjalan di tengah masa pandemi ini, termasuk kegiatan di sektor industri, karena fungsi esensialnya dalam memproduksi beragam produk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” paparnya.

Taufiek optimistis, apabila masyarakat tetap produktif dan pelaku industri bisa menjalankan usahanya dengan baik selama masa pandemi, akan mengakselerasi upaya pemulihan ekonomi nasional sehingga tidak terjadi krisis.

“Hal ini bisa dilihat dari pertumbuhan signifikan sektor industri yang memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti industri makanan, dilanjutkan industri yang memproduksi alat-alat rumah tangga, dan kini industri lainnya seperti kendaraan bermotor juga mulai mengalami peningkatan penjualan,” ungkapnya.

Kinerja industri yang mulai menggeliat secara bertahap ini menunjukkan sinyal positif karena akan menjadi pemicu pertumbuhan yang berkelanjutan. “Kami yakin, AMMDes ini mampu berperan dalam upaya mencapai sasaran tersebut,” imbuhnya.

AMMDes water tank yang dialihfungsikan menjadi alat penyemprot cairan disinfektan itu dilengkapi dengan tangki berkapasitas 600 liter.

Kali ini, pada tahap pertama, wilayah yang disterilisasi mencakup enam rukun warga (RW) dari target seluruhnya mencapai 13 RW di Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat.

Lurah Cimanggis, Iqbal Faroid menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kemenperin dan KMWI yang sudah hadir langsung di wilayahnya dalam upaya penyemprotan cairan disinfektan untuk mencegah penyebaran virus korona baru.

“Berdasarkan hasil diskusi, dari 22 RW di lingkungan kami, sebanyak 13 RW yang akan disterilisasi dengan jumlah 27.000 penduduk. Kami sudah lakukan di 6 RW,” ungkapnya.

Iqbal berharap, langkah sinergi ini bisa berlanjut dengan program lain. Misalnya, pemanfaatan AMMDes untuk aplikasi ambulance feeder.

“Kami kan sudah bentuk gugus tugas, setiap RW punya kampung siaga penangangan Covid-19. Jadi, apabila ada warga kami yang terpapar, bisa juga pakai AMMDes, karena kami lihat ukurannya yang sangat efektif untuk di jalan perkampungan,” terangnya.

Iqbal juga percaya, jika seluruh pemangku kepentingan berkolaborasi dengan baik, maka penanangan Covid-19 di Indonesia bisa dilakukan dengan cepat dan tepat.

“Salah satunya diwujudkan Kemenperin dan KMWI ini, yang kami apresiasi. Semoga pihak lain juga bisa berkontribusi. Karena di masa pandemi saat ini, kami masih membutuhkan bantuan seperti pemberian masker dan bahan makanan,” imbuhnya.

Sementara itu, Heru Prastowo selaku Ketua RW 14 Kelurahan Mekarsari, juga ingin Kemenperin dan KMWI rutin melakukan penyemprotan disinfektan di wilayahnya.

“Ternyata fungsi AMMDes ini sangat membantu, sehingga tugas kami pun menjadi lebih mudah. Kalau bisa, sterilisasi ini intensif selama dua bulan sekali. Jadi, warga kami yang sekitar 3.000 jiwa bisa lebih merasakan manfaatnya,” ucapnya.

Walikota Yogyakarta Dorong PDAM Tirtamarta Bentuk RPAM

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mendorong Perusahan Daerah Air Minum PDAM Tirtamarta agar membentuk tim Rencana Pengamananan Air minum (RPAM) untuk mengidentifikasi masyarakat guna menyusun pemetaan sistem air minum untuk menggambarkan sistem penyediaan air minum yang lengkap dan menyeluruh sebagai dasar penilaian risiko terhadap pengamanan air minum.

“Hal ini sangat penting mengingat gerak langkah perusahaan salah satunya akan sangat ditentukan dengan keberadaan SDM yang berkompetensi, professional dan memahami betul bidang pekerjaan yang diberikan,” jelasnya saat membuka bimbingan teknis (bimtek) RPAM di kantor PDAM Tirtamarta, Senin (30/11/2020).

Dalam pendekatan berbasis masyarakat, implementasi RPAM adalah sebuah keharusan. Menurutnya RPAM adalah upaya pencegahan, perlindungan, serta pengendalian pasokan air minum aman bagi masyarakat Indonesia.

“Konsep RPAM pada prinsipnya adalah manajemen risiko dari sumber air hingga ke masyarakat,” ujarnya.

Implementasi konsep tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses pelayanan air bersih yang memenuhi kaidah 4K yakni kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan.

Pada kesempatan tersebut Walikota menekankan bahwa RPAM adalah sebagai upaya pengamanan air minum mulai dari sumber sampai air siap minum di rumah tangga yang dilakukan oleh berbagai pihak secara terpadu dengan menggunakan pendekatan analisis dan manajemen risiko untuk mencapai standar kualitas air yang memenuhi syarat kesehatan.

Ia membeberkan adanya wabah Covid-19 telah mempengaruhi segala sektor kehidupan masyarakat. Namun, secara spesifik dampak Covid-19 di sektor air bersih nasional belum nyata terlihat.

“Adanya krisis ini justru menjadi peluang untuk lebih mengedepankan air bersih sebagai sektor yang perlu menjadi prioritas karena perannya sebagai garda terdepan dalam mencegah penyebaran Covid-19,” katanya.

Walikota menekankan bahwa Covid-19 semestinya dapat mendorong peningkatan anggaran di sektor ini sekaligus penataan kembali kelembagaan sektor air bersih.

Ia berpesan kepada para peserta bimtek agar dapat mengikuti kegiatan tersebut dengan sebaik-baiknya dan menyerap ilmu yang didapatkan dari pelatihan ini.

Selain itu pihaknya juga meminta agar seluruh jajaran PDAM untuk terus meningkatkan pelayanan bagi pelanggan sehingga, kedepannya lebih baik.

“Untuk itu, saya mengajak segenap jajaran PDAM untuk benar-benar meningkatkan semangat dan komitmennya dalam melayani masyarakat, pelayanan terbaik harus menjadi komitmen kita semua, jangan sampai ada keluhan dari masyarakat terkait penyediaan air bersih,” katanya.

Selain itu, Walikota juga mendorong jajaran PDAM Tirtamarta agar tetap konsisten mengembangkan produksi air minum kemasan untuk menambah pendapatan perusahaan daerah tersebut.

Semangat Guyub Rukun Antar Purbayan ke Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Inovasi “Gotong Royong Ketahanan Masyarakat Menghadapi Wabah Covid-19” atau Gogrok Covid yang diusung oleh Kelurahan Purbayan, Kecamatan Kotagede berhasil mendapat penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) sebagai salah satu dari Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19.

Penghargaan diserahkan secara resmi oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta, Sisruwadi, Rabu (25/11) siang di Jakarta.

Lurah Purbayan, Ari Suryani mengatakan, Gogrok Covid berangkat dari semangat guyub rukun yang masih kental di tengah masyarakat Yogyakarta, pihaknya  melihat hal tersebut sebagai modal sosial dalam menghadapi pageblug Covid-19

“Begitu Indonesia ada positif corona, kita dari kelurahan langsung berkoordinasi dengan RW untuk membentuk Posko Gugus Tugas Covid-19 untuk mengamankan kampung masing-masing. Kami berupaya mendorong masyarakat supaya saling bergotong-royong,” katanya

Lebih lanjut, Ari mengungkapkan, Gogrok Covid tidak hanya berkonsentrasi pada pencegahan penyebaran virus Covid-19 melalui penyemprotan disinfektan secara swadaya di tingkat RW dan penyediaan sarpras cuci tangan, namun juga memberikan perhatian pada ketangguhan ekonomi dan ketahanan pangan warga Purbayan.

“Pandemi juga berdampak pada perekonomian warga, ini mendorong beberapa warga untuk bergotong royong berbagi sembako. Kami juga menyiapkan lumbung pangan, menyediakan dapur umum, serta menggalakkan urban farming dan budidaya lele cendol untuk ketahanan pangan,” jelas Ari.

Dalam praktiknya, Gogrok Covid juga melibatkan berbagai unsur seperti akademisi, pengusaha, dan komunitas. Seperti misalnya Fakultas Pertanian UGM yang membantu penyediaan benih sayuran dan peralatan hidropinik sederhana, STIKES Notokusumo yang melakukan sosialiasi bidang kesehatan kepada masyarakat, serta pengusaha di sekitar Purbayan yang memberikan bantuan berupa alat semprot dan spanduk sosialisasi.

Wakil Walikota Yogyakarta, Heroe Poerwadi menuturkan, apa yang dilakukan warga Purbayan tersebut sehaluan dengan spirit Gandeng Gendong yang dicetuskan oleh Pemerintah Kota karena melibatkan berbagai unsur dalam menghadapi pandemi Covid-19.

“Ini adalah cara warga dalam merespon kondisi covid dengan pola ngluwihi dan mbagehi yang melibatkan pemerintah kota, korporasi, kampung, komunitas, dan kampus,” tuturnya

Heroe juga mengatakan, apa yang dilakukan oleh warga Purbayan saat ini juga sudah diterapkan di kelurahan lain di Kota Yogyakarta.

“Diterapkan juga di kelurahan lain dan masing-masing punya polanya sendiri-sendiri,” imbuh Heroe.

Sementara itu, dilansir dari situs web Kemenpan RB, Menteri Pan RB, Tjahjo Kumolo menuturkan, penghargaan Top 21 Inovasi Pelayanan Publik Penanganan Covid-19 diberikan tidak hanya kepada sektor pemerintah, namun juga swasta, kelompok masyarakat, individu, hingga perguruan tinggi.

“Sejak awal masa pandemi Covid-19, telah banyak muncul berbagai inisiatif dari kalangan pemerintah, perguruan tinggi, swasta dan lembaga masyarakat. Inisiatif ini sangat berguna bagi pemerintah untuk pembelajaran bagi publik,” ungkap Menteri Tjahjo.

Beberapa inovasi lain yang juga memperoleh predikat ini antara lain Solidaritas Pangan Jogja yang diinisiasi oleh LBH bersama SMI, AJI, dan Walhi, serta Panggungharjo Tanggap Covid-19 (PTC) dari Kelurahan Panggungharjo, Sewon, Bantul.
Sumber: DI Yogyakarta

TP PKK Kota Medan Raih Sejumlah Penghargaan Dalam Lomba PKK Tingkat Provinsi Sumatera Utara

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – TP PKK Kota Medan berhasil meraih sejumlah penghargaan dalam lomba PKK tingkat Provinsi Sumut. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi Sumut, Edy Nawal Lubis kepada Pjs Ketua TP PKK Kota Medan, Dian Rumondang Arief Sudarto Trinugroho di Pendopo Rumah Dinas Gubsu, Senin (30/11).

Sejumlah penghargaan yang berhasil diraih TP PKK Kota Medan diantaranya diraih Kel. Mabar Hilir, Kec. Medan Deli sebagai terbaik tiga, kategori lomba tertib administrasi, selanjut Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang sebagai terbaik dua, kategori lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga, dan yang terakhir Kec. Medan Johor sebagai terbaik pertama, kategori lomba Iva Tes.

Usai menerima penghargaan Pjs Ketua TP PKK Kota Medan mengucapkan rasa syukur atas capaian prestasi yang telah diraih PKK Kota Medan. “Semoga ini, menjadi pemacu bagi kader-kader Kecamatan dan Kelurahan untuk lebih baik lagi di tahun selanjutnya” kata Pjs Ketua TP PKK Kota Medan.

Meskipun ditahun ini PKK Kota Medan hanya meraih tiga penghargaan, namun Pjs TP PKK Kota Medan optimis ditahun depan PKK Kota Medan mampu meraih penghargaan yang lebih banyak lagi. Tahun depan harus lebih baik lagi, empat atau lima penghargaan bisa kita raih ujarnya optimis.Terakhir Pjs Ketua TPP PKK kota Medan berpesan kepada seluruh kader PKK Kota Medan agar tetap semangat dalam menjalankan setiap program PKK meskipun sedang berada di tengah wabah covid-19 saat ini.

Tetap semangat dalam melaksanakan program-program PKK, jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan, pesan Pjs TP PKK Kota Medan.

Dalam pengumuman pemenang lomba PKK ini, Kelurahan Sunggal, Kec. Medan Sunggal juga meraih juara terbaik pertama untuk kategori Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (PTP2W-KSS).

Sementara itu, Edy Nawal Lubis dalam sambutanya mengatakan pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah lomba PKK ini merupakan puncak dari rangkaian kesatuan gerak PKK sekaligus menjadi kado terindah bagi kab/kota yang berprestasi dan menantikan penghargaan atas kerja keras dan komitmen dalam memajukan gerakan PKK melalui berbagai jenis kegiatan serta perlombaan yang terlaksana pada tahun 2019 sebelum mewabahnya covid-19.

Penyelenggaraan kegiatan ini mengalami banyak kendala dan penundaan akibat covid-19, Pdahal saya sangat ingin menghadirkan para kader, menatap ceria dan merasakan pengorbanan besar para kader namun kondisi saat ini tidak memungkinkan, semoga diwaktu terbaik nantinya dapat terwujud.”kata Ketua TP PKK Provsu.

Adapun sejumlah lomba yang telah dilaksanakan diantaranya lomba tertib administrasi, lomba pola asuh anak dan remaja, lomba usaha peningkatan pendapatan keluarga, lomba pemanfaatan lahan perkarangan, dan lomba Iva Tes.

Buka Muscab Gerakan Pramuka, Pjs Wali Kota Medan berharap Pramuka Semakin Diminati Generasi Muda

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Penjabat (Pjs) Wali Kota Medan Ir. Arief Sudarto Trinugroho, MT secara resmi membuka Musyawarah Cabang (Muscab) Gerakan Pramuka Kota Medan Masa Bhakti 2020-2025 di Hotel Inna Dharma Deli, Senin (30/11). Diharapkan melalui Muscab ini selain memilih Pengurus Kwartir, juga akan lahir program yang dapat menjadikan Pramuka semakin Diminati Generasi Muda.

Pembukaan Musda Gerakan Pramuka ini ditandai dengan penyematan tanda peserta dan Pemukulan Gong oleh Pjs Wali Kota Medan didampingi Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) gerakan Pramuka Kota Medan, Muhammad Husni, SE dan disaksikan Ketua Kwarcab Provinsi Sumut, diwakili Nina Kurniasih, Kepala Pusdiklat Kwartir Cabang Medan, Abdul Khoir Lubis, Pimpinan OPD diantaranya, Asisten Umum Renward Parapat, Kadis Pendidikan Adlan, SP.d dan 21 Ketua Majelis Pembimbing Ranting serta Ketua Panitia Muhammad Rasyid Ridho Nasution.

Dikatakan Pjs Wali Kota Medan dalam sambutannya Pramuka Indonesia memiliki lambang sileut Tunas kelapa yang diciptakan oleh Soenarjo Admodipuro. Selayaknya Pohon Kelapa, kata Arief, yang memiliki Seirbu manfaat mulai dari akar Sampai daunnya, maka Gerakan Pramuka juga harus memiliki seribu manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Hal ini dapat dilihat, lanjut Arief dalam pelatihan Pramuka adalah Pendidikan Bukan Instruksi.

“Hal yang paling utama dalam gerakan Pramuka adalah Capacity Building pada Anggotanya bukan perintah dan instruksi. Pendidikan Pramuka juga Mengajarkan kemandirian, kerjasama, Kepercayaan diri, Kesehatan fisik dan mental serta moral yang luhur. Semua proses didalam Gerakan Pramuka Dapat menjadikan manusia Unggul yang selalu bisa diandalkan dalam berbagai situasi Dan Kondisii”, kata Pjs Wali Kota Medan.

Menurut Pjs Wali Kota Medan, Muscab Ini memiliki peranan penting untuk mengevaluasi semua program yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan di masa mendatang. Artinya Muscab ini penting Untuk memilih Para Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Medan Untuk periode 5 tahun mendatang. Oleh karenanya, Pjs Wali Kota berharap sinergitas apik antara pengurus baru dan pengurus lama Akan mampu menghasilkan program Kerja yang dibutuhkan sesuai situasi dan kondisi terkini.

“Dimasa Pandemi Covid-19 ini, Gerakan Pramuka harus mampu dan merumuskan berbagai program yang bisa bermanfaat langsung kepada masyarakat. Dengan begitu Eksistensi Gerakan Pramuka Akan semakin dirasakan Dan senantiasa dirindukan Masyarakat.

Selain itu untuk pengurus baru, Gerakan Pramuka juga harus memanfaatkan Bonus Demografi di Kota Medan, sehingga Pramuka Akan semakin diminati generasi muda Dengan membuat program yang menarik generasi muda, salah satunya dengan memanfaatkan Perkembangan Teknologi Informasi”, Ujar Pjs Wali Kota Medan sekaligus Mengajak Seluruh Anggota Pramuka menjadi Agen dalam menekan angka penyebaran Virus Covid-19.

Sementara itu, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Medan H. M Husni menjelaskan bahwa Muscab akan digelar sejak awal tahun 2020. Namun, kondisi pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Kota Medan, mengakibatkan Muscab tertunda untuk dilaksanakan dan Hari ini kita melaksanakan Muscab yang diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang memberi dan membawa warna baru dalam Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Medan.

“Salah satu keinginan besar kami adalah Medan sebagai kota pramuka. Tentu hal ini dapat diwujudkan dengan dukungan dari semua pihak, komponen dan entitas dengan mengoptimalkan Kwartir Ranting (Kwaran) yang ada. Selain itu, juga kami terus melakukan koordinasi dengan Pemko Medan melalui OPD terkait agar pramuka dapat masuk dalam kurikulum di sekolah. Tujuannya membentuk karakter generasi muda sehingga memiliki sifat dan semangat daya juang sekaligus berkontribusi bagi kemajuan Kota Medan,” Jelas Husni.

Diungkapkan Husni, Siapa pun nantinya yang terpilih menjadi Ketua Kwarcab Pramuka Kota Medan, diharapkan dapat menjalankan program-program yang berorientasi terutama pada pembangunan karakter anak bangsa. “Tugas kita bersama membawa Gerakan Pramuka lebih maju. Untuk itu, buang semua rasa ego yang dapat mengganggu karena jiwa korsa adalah bagian dari pramuka,” Jelasnya.

Sebelumnya Ketua Panitia Pelaksana Muscab sekaligus Sekretaris Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Medan Ridho Nasution dalam laporannya menjelaskan Muscab digelar guna merumuskan langkah visi dan misi yang dapat memberikan kemajuan besar terhadap kemajuan pramuka Kota Medan.

1.500 Kader PKK Ikut Pembekalan Prosehat Kendali Covid-19

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) yang diketuai oleh Tri Tito Karnavian menggelar pelatihan Kader PKK Prosehat Kendali Covid-19 di Sekretariat TP-PKK Pusat, Jakarta, Kamis (26/11/2020).

Kegiatan tersebut diikuti oleh 1.500 kader PKK terpilih yang ada di 17 provinsi dan 30 kabupaten/kota, baik daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada maupun tidak.

Pada kesempatan tersebut, Safriati Syafrizal sebagai Ketua Bidang IV TP PKK Pusat, mewakili Ketua Umum TP PKK, mengatakan bahwa pembekalan ini diprioritaskan untuk para kader PKK yang berada di daerah dengan risiko tinggi penyebaran Covid-19.

Maka dari itu, beberapa tujuan pembekalan Kader PKK Prosehat Kendali Covid-19, antara lain : “Pertama, mendorong terjadi perubahan perilaku sehat di masyarakat sesuai dengan standar protokol kesehatan. Kedua, menciptakan kader – kader PKK sebagai agen perubahan yang mampu memberikan contoh dan edukasi kepada masyarakat. Ketiga, kader PKK yang telah mendapatkan pembekalan akan melaksanakan tugas secara berkesinambungan dengan rencana program pembentukan kampung sehat PKK,” jelas Safriati.

Ia juga mengatakan bahwa para kader PKK akan mendapat pembekalan langsung dari satuan tugas bidang perubahan perilaku penanganan Covid-19.

Ia berharap para kader yang telah mendapat pembekalan dapat menjadi agent of change/agen perubahan penanganan Covid-19 di tengah masyarakat.

“Tentunya pada kegiatan ini juga akan dipilih peserta terbaik yang akan melanjutkan kerja sama pada pilot project program kampung sehat PKK. Keberlanjutan pembekalan ini tentu saja akan sangat tergantung kepada tingkat partisipasi semua yang ada di provinsi dan kabupaten/kota,” tandasnya.

Selain itu, para kader yang telah dibekali akan dinilai aksi nyatanya di daerah masing-masing dengan kriteria penilaian sebagai berikut: “Pertama, jumlah masyarakat yang teredukasi yang akan dilengkapi dengan evidence /data dukungnya. Kedua, bagaimana bentuk kreativitas kampanye edukasi Prokes kepada masyarakat. Ketiga, bagaimana dokumentasi kampanye edukasi,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Susi R. Puspitadewi Rizal sebagai Ketua Pokja IV TP PKK Pusat mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari para kader PKK dan juga atas kerjasama dari Satgas Covid-19 serta dukungan dari Kemendagri. Harapannya agar pelatihan dapat berguna dalam  mencegah penyebaran Covid-19.

“Saya atas nama Ketua Pokja dari TP-PKK Pusat mengucapkan terima kasih atas kehadiran peserta yang akan mengikuti pelatihan hari ini. Kami ucapkan terima kasih juga atas kerjasama dari pihak Satgas Covid-19, Bapak DR. Sony dan juga kepada pimpinan dan staf Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri dan Ditjen Bina Adwil serta juga Ketua Pokja IV, Tim Pokja IV seluruh Indonesia,” tutupnya.

Kemenkumham Pastikan Permohonan Calling Visa Diawasi Ketat

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa layanan visa elektronik (e-Visa) bagi orang asing subyek Calling Visa sudah berlaku sejak lama, yaitu tahun 2012, dan diperuntukkan hanya untuk warga negara tertentu. Layanan ini diberlakukan dengan persyaratan ketat karena diperuntukkan bagi warga negara yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tertentu.

“Negara Calling Visa adalah negara yang kondisi atau keadaan negaranya dinilai mempunyai tingkat kerawanan tertentu ditinjau dari aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, dan aspek keimigrasian, ” kata Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerja Sama Kemenkumham, Heni Susila Wardoyo, di Jakarta, Sabtu (28/11/2020).

Ketentuan terkait negara calling visa, menurut Heni, pertama kali dituangkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM tahun 2012. Dimana dalam keputusan tersebut terdapat sebelas negara yang masuk dalam daftar negara calling visa, termasuk Israel.

“Dalam Kepmen Tahun 2012, ada sebelas negara yang masuk dalam daftar negara calling visa, termasuk di dalamnya adalah Israel. Jadi ini sudah berlaku sejak tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013, salah satu negara, yaitu Irak, dihapus dari daftar negara calling visa, menjadi negara dengan visa biasa,” papar Heni lebih lanjut.

Heni menjelaskan, dihapuskannya Irak dari daftar negara calling visa karena saat itu terjadi peningkatan kerjasama dan hubungan yang lebih menguntungkan antara Indonesia dan Irak. Sementara negara-negara lain dinilai masih rawan.

Karena tingkat kerawanan tersebut, negara calling visa menjadi cluster terakhir yang diberikan relaksasi permohonan visa setelah pembatasan orang asing masuk wilayah Indonesia. Alasan utama dibukanya kembali pelayanan calling visa adalah mengakomodasi hak-hak kemanusiaan para pasangan kawin campur, baru kemudian untuk tujuan investasi, bisnis, dan bekerja.

Pemerintah telah menetapkan ketentuan pemberian visa bagi negara yang termasuk dalam subjek negara calling visa adalah: Afghanistan, Guinea, Israel, Korea Utara, Kamerun, Liberia,Nigeria, dan Somalia.

Ketentuan itu merujuk pada Permenkumham Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa dan Pemberian Visa Bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa (Berita Negara No. 301, 2012) dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-03.GR.01.06 Tahun 2012 tentang Negara Calling Visa, yang menetapkan menghapus negara Niger sehingga menjadi 8 (delapan) negara calling visa.

Heni menegaskan, proses pemeriksaan permohonan eVisa bagi warga negara subjek calling visa dilakukan sangat ketat dan melibatkan tim penilai dari Kemenkumham, Kemendagri, Kemenlu,Kemenaker, Polri, Kejaksaan Agung, BIN, Badan Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia, dan Badan Narkotika Nasional.

“Tim akan rapat koordinasi untuk menilai apakah seseorang layak atau tidak untuk diberikan visa, jadi pemberian visa kepada warga negara dari subjek calling visa sangat teliti dan ketat, serta sangat mungkin untuk dilakukan penolakan” ujar Heni.

Uji coba pembukaan kembali pelayanan eVisa bagi orang asing subyek calling visa, dimulai pada 23 November 2020. Hingga 28 November 2020, permohonan yang masuk melalui website www.visa-online.imigrasi.go.id mayoritas adalah permohonan visa onshore, yaitu permohonan visa yang diajukan oleh penjamin bagi orang asing yang stranded di Indonesia dan tidak dapat kembali ke negaranya karena terimbas pandemi covid-19.

“Sampai sekarang permohonan yang masuk sebanyak 17 permohonan dan 12 di antaranya adalah visa onshore, yaitu visa bagi mereka yang sudah berada di Indonesia dan stranded tidak dapat kembali ke negaranya karena terimbas covid-19. Mereka ini harus difasilitasi visa untuk memperpanjang izin tinggalnya sesuai Permenkumham 26 Tahun 2020” ujarnya.

Heni menjelaskan, lima permohonan berupa visa offshore, yaitu visa yang diajukan oleh penjamin bagi orang asing yang berada di luar negeri, yaitu dari negara Afganishtan untuk penyatuan keluarga dan Nigeria yang mengajukan permohonan sebagai investor. Selain itu, Heni juga menekankan, sampai dengan saat ini tidak ada pengajuan dari warga negara Israel.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

Gelar Promosi Batik Terpadu, KBRI Seoul Raih Transaksi lebih dari 1 Milyar Rupiah

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – KBRI Seoul untuk pertama kalinya gelar kegiatan diplomasi batik terpadu. Kegiatan yang terdiri dari Batik Business Matchmaking, Batik Fashion and Talk show, dan Instagram live Batik Hunting yang dilaksanakan secara daring tersebut, dihadiri tidak kurang dari 6.500 peminat.

Dengan tema Buy batik, wear the art, respect the artist kegiatan tersebut berhasil meraih transaksi lebih dari 1 milyar rupiah.

Dalam sambutannya, Dubes RI untuk Korea Selatan menyampaikan bahwa Pandemi Covid-19 telah berdampak pada livelihood usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) Batik.

Turunnya omset para pengrajin perlu ditanggulangi dengan upaya yang lebih kreatif dari berbagai kalangan seperti promosi daring yang dilakukan oleh KBRI Seoul.

Dalam kegiatan ini, KBRI juga menggandeng Yayasan Batik Indonesia (YBI), dua desainer kenamaan, Novita Yunus dan Ai Syarif serta Puteri Indonesia 2020 untuk membantu pengrajin batik yang terkena dampak pandemi Covid-19. Tidak hanya melakukan pendekatan penjualan secara retail tetapi juga mengupayakan tercapainya penjualan dengan sistem contract sales.

Turut menyampaikan pesan khusus dalam kegiatan tersebut adalah Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto beserta Yanti Airlangga, Ketua Umum Yayasan Batik Indonesia (YBI).

Selain mengapresiasi kegiatan yang diselenggarakan oleh KBRI Seoul tersebut, Menko Airlangga juga sampaikan bahwa langkah ini merupakan salah satu langkah strategis dukungan Perwakilan RI untuk memulihkan ekonomi nasional.

Selain itu, Ketua Umum YBI turut  menyampaikan harapannya agar kegiatan serupa dapat ditindaklanjuti oleh Perwakilan RI di belahan dunia lainnya.

Gebrakan KBRI Seoul dan Capaian penjualan 1 Milyar Rupiah tersebut membuat Museum Rekor Indonesia (MURI) memberikan penghargaan kepada Dubes Umar Hadi, Duta Besar RI di Seoul.

Jaya Suprana menyampaikan bahwa MURI memberikan penghargaan atas prestasi superlatif Kedutaan pertama di dunia yang melaksanakan pagelaran sekaligus penjualan busana batik secara daring.

Selangkah lebih maju, dalam rangka menyambut tahun 2021 sebagai International Year of Creative Economy dimana Indonesia yang akan menjadi tuan rumah  The 2nd World Conference on World Creative Economy,

KBRI Seoul melakukan langkah-langkah persiapan dengan membentuk fungsi baru yang khusus menangani ekonomi kreatif dan digital.

Fungsi baru ini bertugas untuk menangani promosi sektor ekonomi kreatif, termasuk 17 sub-sektor, antara lain mencakup Batik dan fesyen, serta aksesnya ke platform digital di Korea Selatan.

Di tahun 2021, ditargetkan Batik akan masuk ke platform online berbasis buatan tangan di Korsel dan diharapkan akan dengan mudah ditemui di Dongdaemun Desain Plaza, ikon industri desain di Korsel tahun 2021.

Selain itu, pada acara yang sama, sebagai wujud apresiasi kepada para penggerak promosi batik di Korsel, KBRI Seoul dan Yayasan Batik Indonesia juga menyampaikan penghargaan “Indonesian Batik Ambassador”  kepada beberapa pemimpin perusahaan terkemuka di Korsel.

1...4,6504,6514,652...4,867Halaman 4,651 dari 4,867