Beranda blog Halaman 4726

Walikota Yogya Ajak Pesepeda Gowes Eksplor Rute Wisata Sepeda Dan Berikan Hadiah Bagi Pemenang Desain Logo

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta terus mengajak para pesepeda gowes untuk mengekplor rute wisata sepeda Yogyakarta yang telah di resmikan beberapa minggu yang lalu, kali ini giliran rute Jajah Kampung 2 dengan jarak 6,52 km yang dimulai dari Museum TNI AD.

“Intinya kita ingin menumbuhkan UMKM atau destinasi yang selama ini belum dikenal. Dengan ini bisa dikenal dengan baik dan bisa lebih maju setelah dilalui wisatawan,” kata Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, Jumat (16/10/2020).

Para pesepeda mulai berangkat dari museum TNI pukul 06.00 WIB, mereka langsung mengarah menuju jalan Cikditiro, Jalan Sagan, melewati Embung langensari, taman bakung, dan finish di makam Wijayabrata.Dalam rute ini disuguhkan sejuknya suasana di Embung Langensari, Taman Bakung, dan aneka kuliner di Kampung Nglitren.

Usai menyusuri rute tersebut, Walikota Yogyakarta juga berkesempatan memberikan hadiah bagi pemenang lomba desain logo nama klub dan jersey gowes kampung Kota Yogya. Pada kesempatan tersebut Walikota mengatakan tim juri perlombaan tersebut ada tiga yang terdiri dari Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, owner Dagadu, dan ketua asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK).

Menurutnya selain untuk meningkatkan perekonomian warga, bersepeda juga sangat baik untuk kesehatan dalam keadaan apa pun, terlebih di masa pandemi seperti sekarang.

“Sepeda menjadi salah satu gaya hidup sehat yang begitu populer saat ini. Sepeda adalah salah satu olahraga yang mengasikkan,” jelasnya.

Namun demikian, ia mengingatkan dalam bersepeda masyarakat tetap harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19. Selain itu, juga harus mematuhi rambu lalu lintas.

“Mulai dari kesiapan sepeda, menggunakan helm, memakai masker, menjaga jarak, tetap rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer sampai dengan mematuhi rambu lalu lintas, dan yang terpenting adalah terus memperbarui lokasi tujuan bersepeda,” tuturnya.

Bengkulu Terima 30 Ribu Masker, Sinergi Penanggulangan Bencana

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Sebagai salah satu bentuk sinergi penguatan siaga darurat bencana, Kamis siang (15/10) Provinsi Bengkulu mendapatkan 30 ribu lembar masker kain yang disalurkan Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) melalui Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana (P2WPB).

Total 30 ribu masker tersebut 20 ribu diantaranya berasal dari Kemenko PMK dan 10 ribu lainnya dari Kementerian Sosial. Penyerahan masker secara secara simbolis dilaksanakan usai Apel Gelar Pasukan Siaga Bencana bertempat di Lapangan Sriwijaya Makorem 041/Gamas, kemudian akan dibagikan merata kepada masyarakat di Provinsi Bengkulu, salah satunya di Sport Center, Pantai Panjang.

Hal ini disambut baik oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, seperti yang diungkapkan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Gotri Suyanto yang ikut serta dalam apel.

“Ini adalah bentuk sinergi penanggulangan bencana di pusat dan daerah untuk meningkatkan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Provinsi Bengkulu. Kita sangat mengapreasiasi ini, karena kita tahu di masa pandemi Covid-19 ini Bengkulu merupakan salah satu daerah yang masuk dalam kategori zona merah. Pemerintah Provinsi Bengkulu telah melakukan berbagai upaya penanggulangan yang juga didukung oleh pemerintah pusat, salah satunya dari Kemenko PMK ini,” papar Gotri.

Ditemui usai memimpin apel, Deputi Pemerataan Pembangunan Wilayah dan Penanggulangan Bencana Kemenko PMK Mayor Jenderal TNI (Purn) Dody Usado HGS menuturkan, kedatangannya beserta rombongan salah satunya adalah untuk mengkampanyekan masker di ruang publik.

“Penyerahan masker ini ibaratnya sebagai pancingan agar mendorong daerah untuk lebih menggiatkan lagi berbagi masker kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Dody, sebelum vaksin Covid-19 ditemukan kita harus disiplin melaksanakan protokol kesehatan. Pihak berwenang pun harus ikut melaksanakan sosialisasi dan edukasi tanpa harus menghukum.

“Masih banyak yang melanggar protokol kesehatan karena mereka tidak mendapat edukasi dengan baik. Saya tegaskan lagi, edukasi yang mendidik tidak disertai dengan hukuman yang sifatnya mempermalukan orang. Ada kasus orang yang tidak pakai masker dihukum tidur di dalam ambulance itu kan sama sekali tidak mendidik, saya harap di Bengkulu tidak ada yang menerapkan hukuman seperti itu. Hukuman bisa dalam bentuk kerja sosial, sehingga yang dia lakukan itu bermanfaat sekaligus menimbulkan efek jera,” demikian Dody.

Pemprov Bengkulu Meringankan Denda Pajak Kendaraan Bermotor

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Meringankan beban masyarakat Bengkulu di tengah Pandemi Covid-19, Pemda Provinsi Bengkulu memberikan keringanan kepada masyarakat wajib pajak, yaitu berupa pembebasan denda pajak kendaraan bermotor dan pemberian keringanan pokok Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).

Kebijakan keringanan pembayaran pajak kendaraan bermotor ini akan dilaksanakan mulai 11 Agustus 2020 hingga 11 Desember 2020. Hal ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 20 tahun 2020.

Plt Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah mengatakan, selain sebagai bentuk meringankan beban pengeluaran masyarakat wajib pajak ditengah pandemi covid-19, pemberian keringanan pajak denda daerah ini juga sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bengkulu dari sektor pajak kendaraan bermotor. Pasalnya hingga Juli 2020, dari 56 ribu lebih kendaraan, pajak yang telah dibayarkan baru sebesar 40 persen.

“Jadi kita berharap dengan kebijakan ini semua masyarakat bisa membayarkan pajak kendaraan bermotornya,” ungkap Plt Gubernur Bengkulu Dedy Ermansyah disela-sela aktifitasnya, Kamis (15/10).

Disampaikan Kepala PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Bengkulu Abdul Haris, terkait kebijakan tersebut, direksi Jasa Raharja juga memberikan keringanan yaitu pembebasan sanksi administrasi Pembayaran Sumbangan Wajib Lalu Lintas Jalan (SWLLJ).

“Jadi tunggakannya dibebaskan sanksi administrasinya, hanya dibayarkan pokoknya saja. Dengan adanya program ini diharapkan bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk tertib dalam memenuhi kewajiban administrasi samsat,” ungkapnya.

Sementara itu, selain kebijakan tersebut Pemprov Bengkulu bekerjasama dengan Dit Lantas Polda Bengkulu, juga memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya dengan menyediakan gerai samsat keliling hingga ke pelosok desa.

Pemerintah Berharap Koperasi Berkembang Baik di Tengah Pandemi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus mendorong dan berharap kegiatan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di provinsi Bengkulu. Kegiatan tersebut terbukti mampu bertahan laju ekonomi di tengah hantaman pandemi Covid-19.

Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas Gubernur (Plt) Dedy Ermansyah dalam Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewam Koperasi Indonesia (Dekopin) Wilayah Provinsi Bengkulu 2020 yang diselenggarakan di Ballroom Xtra Hotel pada Kamis (15/10).

“Kita mendorong koperasi mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, apa lagi di pandemi COVID-19 ini, koperasi adalah salah satu yang bergerak di bidang UKM yang mempertahankan ekonomi.

Semoga koperasi menjadi solusi dalam Masalah ekonomi yang sulit saat ini,” ungkap Dedy saat membuka acara Muswil Dekopin.

Adapun dukungan pemerintah berharap kepada koperasi yaitu memberikan saran yang baik dan menyampaikam program-program pemerintah yang berkaitan dengan koperasi.

Wakil Ketua dekopin Provinsi Bengkulu Feri Juliantono menyebutkan kualitas SDM yang mumpuni dan menguasai teknologi, tidak akan ada ditemukan lagi sebuah koperasi yang menemukan kendala di tengah persaingan yang semakin keras dan berat ini.

Pihaknya menilai koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang bersentuhan langsung dengan banyak pihak dari berbagai kalangan baik mulai dari kalangan menengah ataupun bawah.

“Karena Koperasi menjadi wadah sejumlah UMKM yang banyak bergerak dan melibatkan rakyat pedesaan. Sehingga kelembagaan koperasi diharapkan mampu memberikan energi dan semangat bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang ada. Afirmasi dan dukungan pemerintah sangat berarti bagi koperasi,” pungkas Feri.

Tingkatkan Literasi, Kemenag Minta Pustakawan Madrasah Hadirkan Layanan Digital

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Literasi masyarakat Indonesia terbilang masih rendah. Angka baca di Indonesia masih pada kisaran 37,3%. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah Muhammad Zain meminta para pustakawan madrasah berinovasi agar bisa hadirkan layanan digital.

“Seiring dengan perkembangan digital, pustakawan madrasah perlu berinovasi hadirkan layanan digital yang lebih cepat, efisien, dan bisa diakses kapan pun dan di mana pun,” terang Muhammad Zain saat membuka Pelatihan Pustakawan dan Laboran di Surabaya, Rabu (14/10).

Menurutnya, peran pustawakan sangat penting dalam meningkatkan literasi baca siswa madrasah. Apalagi, sejarah membuktikan bahwa perpustakaan merupakan tempat lahirnya para ilmuan.

“Pada masa Abasiyah, dibangun perpustakaan raksasa bernama Baitul Hikmah. Dari sana lah lahir para ilmuan seperti Al Khawarizmi, Ibnu Sina, Al Biruni, Al Ghazali, dan lain sebagainya” kata Zain.

Zain menambahkan bahwa tugas inti pustakawan adalah menumbuhkan budaya membaca di lingkungan sekitarnya. “Leader is reader, tokoh dunia yang berpengaruh adalah seorang pembaca. Sebut saja tokoh proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta keduanya pembaca buku karya tokoh-tokoh besar,” sambung Zain.

“Para pustakawan dan laboran harus mencintai profesinya. Sebab, di perpustakaan dan laboratoriumlah ilmu pengetahuan dilahirkan,” pesannya.

300 Pendakwah Sumut Ikuti Bimtek Penguatan Kompetensi Penceramah

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kanwil Kemenag Sumatera Utara  menggelar Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi Penceramah Agama. Giat ini diikuti 300 ustadz/dai/muballigh di Sumatera Utara yang dibagi menjadi tiga angkatan.

Kepala Kanwil Kemenag Sumatera Utara  Syahrul Wirda  mengatakan bahwa pelaksanaan bimtek ini merupakan tindaklanjut dari kebijakan Menteri Agama pada November 2019 lalu tentang program pembinaan dan penguatan kompetensi para pendakwah/penceramah agama. Menurutnya,  program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan bimbingan kepada umat Islam di Indonesia.

“Penceramah merupakan faktor utama dan sangat penting dalam memberi penerangan dan pemahaman serta pencerahan di tengah umat. Maka dari itu, program ini sebagai acuan untuk menyatupadukan visi bersama, komitmen bersama dan meyatukan derap langkah sebagai pendakwah yang berkualitas, berwawasan tinggi, keterampilan, dan profesionalitas,” kata Kakanwil Kemenagsu, Rabu (14/10).

Syahrul Wirda menekankan,  bimtek ini bukanlah kegiatan yang bertujuan mengeluarkan sertifikat boleh atau tidaknya penceramah melaksanakan tugas dakwah di masyarakat. Program ini, lanjutnya, dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi penceramah agama, baik pada aspek  teori maupun metodologi, utamanya dalam merespon tantangan dakwah di era millenial.

“Ini sifatnya sukarela. Kita ingin menampilkan bagaimana Islam yang rahmatan lil ‘Alamin. Maka dari itu, kita harus bersama-sama melaksanakan misi mulia ini. Tentu akan lebih baik kita punya pandangan yang sama, teori dan metodologi yang kita diskusikan bersama, serta terwujud keamanan dan kenyamanan dalam berbangsa dan bernegara,” kata Kanwil Kemenagsu.

Kepala Bagian Fasilitasi Pembinaan Keagamaan Biro Sosial dan Kesejahteraan Pemprov Sumatera Utara Wardijah, mewakili Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, menyampaikan terima kasih atas dilaksanakannya program ini. Menurutnya, program penguatan kompetensi pagi penceramah punya nilai yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di Sumatera Utara.

“Pertemuan ini adalah sebagai wadah silaturahmi para penceramah, muballigh dan dai yang sudah dikenal masyarakat secara luas, baik secara tatap muka, maupun yang berdakwah melalui media sosial. Kita optimis akan bergerak menuju Sumut maju, aman, sejahtera, dan bermartabat. Sampaikanlah pesan-pesan agama yang sejuk agar masyarakat hidup dengan aman dan nyaman,” ungkapnya.

Ditambah lagi, dengan semakin canggihnya zaman, para penceramah dapat memanfaatkan teknologi untuk menyampaikan pesan-pesan agamanya kepada masyarakat. Maka dari itu, Gubernur mengingatkan untuk memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya.

Turut hadir pula dalam pembukaan Bimbingan Teknis Penguatan Kompetensi Penceramah Agama Kanwil Kemenag Sumut,  perwakilan dari Polda Sumatera Utara, Pangdam I/BB, Kejati Sumut, Ketua pengurus Mathla’ul Anwar Sumut, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut, Pengurus Nahdlatul ‘Ulama Sumut, Pengurus Al-Washliyah Sumut, perwakilan MUI Sumut, perwakilan FKUB Sumut, dan para peserta yang berasal dari organisasi Islam di Sumatera Utara.

Pertambakan Udang Sulsel Di Kawal Terus Kemeko Marves

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Jakarta, Deputi Koordinasi Bidang Sumber Daya Maritim Kemenko Marves Safri Burhanuddin melaksanakan Rakor Strategi Revitalisasi Kawasan Pertambakan Udang Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Kegiatan ini diketahui dalam rangka mengawal pembangunan produksi pertambakan udang di Provinsi Sulsel sesuai dengan amanat Presiden dalam RPJMN 2020-2024.

“Kita baru saja melaksanakan rakor mengenai produksi pertambakan udang di Sulsel. Provinsi Sulsel ini merupakan salah satu lokpri yang akan menjadi target Revitalisasi Tambak di Sentra Produksi Udang,” kata Deputi Safri, Kamis (15-10-2020).

Deputi Safri menjelaskan, adapun dalam rapat ini dibahas mengenai target apa yang akan dicapai oleh Pemerintah Provinsi setempat mengenai pertambakan udang, kemudian konsep pertambakan udang di Sulsel sendiri seperti apa yang akan dilakukan, apakah tradisional, semi intensif ataukah intensif.

“Dalam hal ini perlu pemetaan lokasi atau kawasan yang akan dibangun irigasi dalam mendukung kegiatan intensifikasi pertambakan tersebut,” ujarnya.

Menambahkan apa yang disampaikan Deputi Safri, Sekda Provinsi Sulsel Abdul Hayat Gani menyampaikan perlunya menentukan kondisi yang akan dicapai serta revitalisasi yang mana yang menjadi prioritas untuk dibenahi.

“Selain itu perlu inovasi untuk mendapatkan perbaikan dan terjadi transformasi,” ujarnya.

Rakor yang berjalan lancar ini pun menghasilkan beberapa point penting. Asisten Deputi (Asdep) Pengembangan Perikanan Budidaya Kemenko Kemaritiman M. Rahmat Mulianda menyampaikan beberapa point tersebut yaitu pertama menyusun grand desain dan master plan, pemetaan kawasan, status lahan yang jelas untuk mencapai target peningkatan produktifitas tertentu. Kemudian memperkuat dukungan lintas K/ L termasuk persoalan perbaikan irigasi, pengerukan sedimen dan  pemenuhan kebutuhan listrik untuk kawasan pertambakan.

“Selanjutnya dibutuhkannya kolaborasi riset, pendataan dan updating informasi terkait lokus, hamparan tambak, luasan, status kawasan akan disempurbakan dengan pemanfaatan teknologi digital, sipetak, google earth survey dan verifikais lapangan. Perlu juga dibuat roadmap komoditas secara komprehensif, baik dilakukan di pusat dan daerah,” ujarnya.

Bukan hanya itu saja, Perlu juga Integrasi pendanaan akan dibutuhkan dengan optimalisasi dana APBN, APBD, DAK dan pihak ketiga, serta perlunya Kolaborasi semua fihak, akademisi termasuk swasta dan dunia usaha akan terus diperkuat.

Rapat ini sendiri dihadiri oleh stakeholder yang terkait pertambakan di Sulsel, baik dari Pusat atau Daerah untuk menyamakan persepsi, pemahaman dan program dan langkah kedepan. Rapat dilakukan dengan model offline dan sebagian lagi peserta online melalui aplikasi zoom.

Kemenag Siapkan Ensiklopedia KUA

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama (Kemenag) tengah menyiapkan Ensiklopedia Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan. Ensiklopedi ini nantinya bisa menjadi referensi yang akurat bagi masyarakat.

Sekretaris Ditjen Bimas Islam, Muhammad Fuad Nasar mengatakan, ensiklopedia yang sedang disusun, akan berisi semua informasi terkait KUA, mulai dari sejarah, layanan, istilah dalam pernikahan, hingga peran penting lainnya yang diemban KUA.

“Pastikan penyusunan ensiklopedia KUA ini betul-betul akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan secaraakademis dan ilmiah,” pesan Fuad Nasar saat membuka kegiatan Pembahasan Ensiklopedia KUA di Bogor, Kamis (15/10).

Mantan Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf ini mengingatkan bahwa proses penyusunan ensiklopedia harus memperhatikan unsur aktualitas dan tata bahasa Indonesia yang baik. Selain melibatkan kontributor dan dewan redaksi, dibutuhkan juga pembaca ahli dan mitra bestari.

“Ensiklopedia ini dimaksudkan bukan hanya untuk dibaca pada masa tertentu saja, tapi juga sampai kapanpun dia harus menarik dan aktual untuk dibaca,” ungkapnya seraya memberi contoh sejumlah ensiklopedia populer seperti Ensiklopedia Britanika yang terbit pada 6 Desember 1768, Ensiklopedia Indonesia terbit pada 1957, dan Ensiklopedia Islam di Indonesia yang diterbitkan oleh IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Menurut Fuad, peran KUA selama ini cukup banyak di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. KUA, ujarnya, tidak hanya mencatat peristiwa nikah, tapi juga memberikan bimbingan perkawinan untuk ketahanan keluarga sebagai salah satu instrumen dari ketahanan nasional.

Dia menyebut terdapat sembilan tugas dan fungsi KUA, termasuk memberikan bimbingan kemasjidan, zakat wakaf, hisab rukyat, bina paham keagamaan, sampai kepada pelaksanaan manasik haji.

Dengan peran yang besar itu, menurut Fuad, wajar ada satu ensiklopedia yang khusus berisi informasi tentang KUA dan segala ruang lingkupnya.

“Kami mengapresiasi usaha ini dan ini akan menjadi karya monumental yang sangat bernilai bagi instansi kita dan masyarakat luas,” tandas Fuad seraya mengusulkan agar ensiklopedia KUA ini nantinya terbit tidak hanya dalam bentuk cetak tapi juga dalam versi digital.

Kemenko Marves Gelar Rakor Riset Pendidikan Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Yogyakarta, Pemerintah melalui Kedeputian Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menggelar Rapat Koordinasi Riset Pendidikan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Yogyakarta pada Kamis (16-10-2020). Acara ini bertujuan untuk menemukan upaya-upaya peningkatan kualitas dan daya saing SDM di Indonesia.

“Dari pertemuan ini, kami harap ada data-data dari rekan-rekan daerah, baikdari yang bergerak di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, pendidikan, tenaga kerja, maupun perindustrian”, ujar Asisten Deputi SDM dan Ekonomi Kreatif Andri Wahyono.

Ia pun melanjutkan bahwa pengetahuan dan kemampuan SDM menjadi penting dalam mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf), lebih penting daripada dana yang diperlukan untuk membangun parekraf itu sendiri. “Potensi sumber daya manusia menjadi penting untuk perekonomian suatu wilayah”, pesan Analis Kebijakan Ahli Madya/Koordinator Penjaminan Mutu Kementerian Pendidikan dan Budaya Edy Rismunandar.

Direktur Pengembangan SDM Pariwisata, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisnu Bawa Tarunajaya menambahkan, “Presiden Joko Widodo pun mendukung pengembangan SDM. Ia memiliki visi untuk meningkatkan kapabilitas SDM dan juga Bappenas yang mengarahkan penggunaan digital untuk pengembangan SDM”.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal Kementerian PDTT Samsul Widodo, terdapat tiga elemen pariwisata, yakni sarana dan prasarana, SDM, dan pemasaran. Dikaruniai oleh alam yang indah, Indonesia masih memiliki tugas pemasaran sehingga kualitas SDM menjadi penting.

Sayangnya, banyak destinasi wisata belum melakukan penyebaran informasi tentang lokasi wisata sehingga banyak wisatawan tidak mengetahuinya. Indonesia masih terlalu sibuk pada fasilitas dan atraksi lokasi wisata, tapi lupa pada pemasaran untuk membuat wisatawan datang berkunjung padahal pengembangan SDM tergantung pada pemasaran lokasi wisata.

Menyambung ujaran Dirjen Samsul, Direktur Bumdes Tirtamas Desa Tirtoadi Wahjudi Djaja mengatakan bahwa 91 persen wilayah Indonesia adalah desa dan 43 persen warga Indonesia berasal dari desa. “Industri 4.0 pun berdampak bagi desa sehingga perlu ada perubahan dari paradigma offline yang menggunakan pembangunan berbasis fisik yang cenderung lama dan parsial menuju paradigma online yang memanfaatkan digital dan mengutamakan kecepatan, simultan, dan keterpaduan dalam pembangunan,” jelasnya.

Digitalisasi ini dapat digunakan untuk promosi dan pemasaran kawasan pariwisata melalui tren turisme 4.0 yang beradaptasi dengan perkembangan teknologi sehingga lebih efisien, aman, dan hemat biaya bagi wisatawan. Misalnya, digitalisasi kamar hotel, sistem tiket pada venue, dan sebagainya.

Acara ini turut dihadiri oleh Direktur Utama Badan Otorita Borodudur, Pemerintah Daerah Yogyakarta, perwakilan Program Pascasarjana STIAMI, Kepala Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi (BBPPMPV) Bidang Bisnis dan Pariwisata.

BPJPH – LPPOM MUI Sinergi Fasilitasi Sertifikasi Halal Pelaku UMK

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag dan LPPOM-MUI menjalin sinergi dalam rangka fasilitasi sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Tahun 2020.

Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama oleh Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH Mastuki dengan Wakil Direktur LPPOM-MUI Muti Arintawati

Menyaksikan penandatanganan secara daring, Wamenag Zainut Tauhid Sa’adi mengapresiasi kolaborasi BPJPH dan LPPOM MUI ini. Menurutnya, UMK merupakan kelompok usaha yang berkontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Jumlah UMK yang mencapai jutaan, hampir 98% dari total unit usaha di Indonesia, amat berkontribusi dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

“Pemerintah memberikan perhatian lebih kepada UMK karena berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Program fasilitasi ini sebagai salah satu bentuknya,” terang Wamenag di Jakarta, Kamis (15/10).

Wamenag menilai program fasilitasi ini sangat strategis. Sebab, sebagai penopang ekonomi nasional sejak 1998, UMK sangat terdampak pandemi Covid-19. Karenanya, bagi Pemerintah, fasilitasi UMK menjadi prioritas untuk memastikan roda perekonomian di Indonesia berputar kembali.

“Sebagai bagian dari upaya melindungi ekonomi pelaku UMK, Kemenag melalui BPJPH telah mengalokasikan anggaran untuk pemberian fasilitasi sertifikasi halal bagi pelaku UMK. Dengan memiliki sertifikat halal diharapkan membantu pelaku UMK beradaptasi terhadap perubahan di tengah arus perdagangan global juga pandemi,” tutur Wamenag.

Setifikat halal, kata Wamenag, akan  meningkatkan nilai tambah produk halal UMK. Ini penting untuk menumbuhkan kepercayaan diri pelaku UMK dan mendorong mereka untuk memperluas akses pasar produk halalnya.

“Saya berharap fasilitasi sertifikasi halal ini dapat memberikan kontribusi positif guna terciptanya kolaborasi untuk penyelenggaraan jaminan produk halal dan pemenuhan kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha, utamanya UMK,” jelas Wamenag.

“Semoga komitmen bersama antara BPJPH Kemenag dan LPPOM-MUI ini menjadi kunci dalam upaya penerapan regulasi Jaminan Produk Halal, terutama dalam upaya memberikan dukungan dan daya saing produk halal usaha mikro dan kecil Indonesia,” tandasnya.

Selain dengan LPPOM-MUI, Kemenag pun telah melakukan penandatangan Nota Kesepahaman tentang Fasilitasi Sertifikasi Produk Halal Bagi Pelaku UMK dengan 11 Kementerian/Lembaga pada 13 Agustus 2020. Sinergi ini untuk menyediakan pedoman bagi para pihak dalam memfasilitasi penyelenggaraan sertifikasi halal. Selain itu, kerja sama dijalin dalam penyediaan dukungan kebijakan program dan anggaran bagi pelaku UMK.

“Sinergi Kemenag dengan 11 K/L juga dalam rangka sosialisasi, pendampingan, pembiayaan pengurusan sertifikasi halal, pendataan koordinasi pembinaan pelaku UMK sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang para pihak,” tandasnya.Humas

1...4,7254,7264,727...4,866Halaman 4,726 dari 4,866