Beranda blog Halaman 4739

Sapa Peserta Diklat BDK Makassar, Wamenag Ingatkan Baju Putih ASN Kemenag

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi, di sela kunjungan kerjanya ke Makassar, menyapa peserta Diklat Teknis Substantif Pendidikan dan Keagamaan serta Diklat Teknis Administrasi Tahun 2020.

Berlangsung di Balai Diklat Keagamaan (BDK) Makassar, giat ini diikuti 70 peserta, terdiri atas pengelola BMN pada Madrasah (40 orang) dan Pengawas Madrasah/PAI (30 orang). Mereka adalah utusan dari Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Selatan, NTT, dan NTB.

Kepada peserta diklat, Wamenag berpesan tentang baju putih ASN Kementerian Agama. “ASN Kemenag itu seperti seseorang yang memakai baju putih, sekecil apapun noda yang terletak akan terlihat jelas,” pesan Wamenag di Makassar, Jumat (09/10).

“Di sinilah peran penting Balai Diklat untuk memberikan pengwalan, agar Kemenag bisa melaksanakan tugasnya secara profesional, akuntabel dan diharapkan yang dilakukan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya untuk masyarakat luas,” sambungnya.

Wamenag mengapresiasi Balai Diklat Makassar yang terus berkinerja dan berinovasi, meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Agama, bahkan di masa pandemi. Program kediklatan yang menjadi kebutuhan ASN terus berjalan, meski harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

“Ini menjadi cermin komitmen bersama untuk terus memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat, juga menjadi pelopor yang baik kepada Kementerian lainnya,” ujarnya.

“Kita niatkan semua yang dilakukan merupakan ibadah dalam rangka melayani, memberikan kemudahan bagi masyarakat. Jika ikhlas semua nilainya ibadah,” lanjutnya.

Sebelumnya, Kepala Balai Diklat Makassar, Zuhrah menyampaikan bahwa tujaun diklat ini untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengawas dalam konteks substansi penelitian tindakan kepengawasan serta dapat mengembangkan sikap mental yang baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. “Semoga kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan pengelolaan BMN pada Madrasah secara baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” harapnya.

Zuhrah juga melaporkan sejumlah prestasi kinerja Balai Diklat dalam tiga tahun terakhir. Menurutnya,  BDK Makassar telah terakreditasi B untuk latihan dasar dan Diklat PIM 4. Bahkan, Akreditasi Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan serta Diklat Teknis Fungsional Keagamaan sudah A.

“SDM kami yang sudah menyelesaikan pendidikan S3 sebanyak 6 orang. Mereka adalah Widyaiswara Utama. Adapun  alumni diklat tahun 2018 sampai dengan Juni 2020, untuk diklat teknis sebanyak 7.534 orang dan diklat administrasi sebanyak 3.160 orang,” ujarnya.

Di masa pendemi Covid-19,  BDK Makassar menyesuaikan skema pendidikan dan pelatihan. Selain klasikal di kampus dan tempat lainnya dengan penerapan protokol kesehatan,  diklat juga dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh atau sistem daring.

“Kami-pun telah melengkapi sarana prasarana seperti pengadaan server dan ruang multimedia untuk mendukung pembelajaran jarak jauh serta memberikan pembekalan pengetahuan dan ketrampilan bagi para fasilitator, widyaiswara, dan ASN agar mampu menerapkan pembelajaran jarak jauh,” tutupnya.
Sumber: Kementerian Agama Republik Indonesia

1.945 Lembaga Pendidikan Keagamaan Sulsel Terima Bantuan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi menyerahkan bantuan operasional di masa pandemi bagi sejumlah pondok pesantren, Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT), dan Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ). Bersamaan itu, digelar Launching Madrasah Digital MTsN 1 Makassar.

Penyerahan bantuan secara simbolis diberikan Wamenag kepada Ponpes DDI As Salman Allakuang Kab. Sidrap, Ponpes Ash Shalihin Kab. Gowa, MDT Geraldin Mallengkeri Kota Makassar, MDT Bawapitu Kab. Pangkep, TPQ Muwafaqatul Qurra Kota Makassar dan TPQ Nurul Hikmah Kab. Gowa.

Menurut Wamen, ada 1.945 lembaga pendidikan keagamaan Islam di Sulsel yang menerima bantuan operasional. Jumlah ini terdiri atas 192 Pondok Pesantren, 411 MDT, dan 1.342 TPQ se-Sulawesi Selatan.

“Proses belajar mengajar tidak boleh berhenti. Anak-anak kita berhak mendapat pendidikan yang baik. Anak-anak kita harus juga dipersiapkan menjadi generasi yang unggul, generasi yang berprestasi dalam rangka menghadapai tantangan era ke depan,” kata Wamenag di MTsN 1 Makassar, Jum’at (09/10).

Foto : Rikie

Wamenag mengakui, pihaknya telah menjalin koordinasi dengan Menteri BUMN dan Kementerian lainnya untuk merumuskan proses belajar mengajar di masa pandemi covid-19 agar berjalan dengan baik. Fasilitasi sedang diupayakn untuk diberikan kepada semua yang terlibat dalam proses pendidikan, baik siswa, guru, orang tua maupun tenaga kependidikan, sejak dari tingkat RA hingga perguruan tinggi.

“Pemerintah benar-benar serius menghadapi situasi saat ini. Mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi bagian yang tidak boleh di lupakan karena merupakan amanat konstitusi dan cita-cita para pendiri bangsa,” kata Zainut Tauhid.

Sebelumnya, Kakanwil Kemenag Sulsel, Khaeroni menyampaikan bahwa perkembangan pendidikan di Sulawesi Selatan berjalan baik. Pemanfaatan teknologi di tengah situasi pandemi Covid-19 menjadi salah satu barometernya.

Tampak hadir dalam acara ini, jajaran Kanwil Kemenag Sulawesi Selatan, siswa-siswi MTsN 1 Makassar, para Kankemenag Kab/Kota, serta sejumlah ulama.

Pusbimdik Adakan Pemilihan Perempuan Khonghucu Teladan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pusat Bimbingan dan Pendidikan (Pusbimdik) Khonghucu Kementerian Agama mengadakan Pemilihan Perempuan Khonghucu Teladan tahun 2020. Pendaftaran berlangsung dari 5 – 31 Oktober 2020.

Plt Sekjen Kemenag Nizar mengatakan, pembangunan nasional membutuhkan partisipasi seluruh elemen bangsa, tidak terkecuali kaum perempuan. Banyak riset menunjukan bahwa peran aktif perempuan sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi,  sektor riil, termasuk pembangunan bidang sosial, budaya, dan keagamaan.

“Peran perempuan dalam pembangunan juga menjadi faktor determinan yang tidak bisa diabaikan,” jelasnya di Jakarta, Sabtu (10/10).

“Pelibatan unsur perempuan dalam berbagai proses pembangunan nasional menjadi keniscayaan, tidak terkecuali perempuan Khonghucu. Karenanya, perlu apresiasi atas kerja keras mereka,” lanjutnya.

Kepala Pusbimdik Wawan Djunaedi menambahkan, ajang ini terbuka seluruh perempuan Khonghucu. Untuk perlombaannya, ada sejumlah kriteria penilaian, antara lain: keterlibatan dalam organisasi sosial masyarakat, keterlibatan dalam bidang pendidikan formal atau nonformal, serta keaktifan dalam dunia wirausaha.

Penilaian lainnya terkait keterlibatan dalam promosi dan edukasi nilai-nilai sosial, budaya, agama dan kebangsaan melalui akun media sosial (medsos). Termasuk dinilai juga keaktifan dalam kegiatan seminar/workhop/pelatihan.

“Prestasi dalam bidang akademik, seni budaya, olah raga atau lainnya juga akan dinilai. Demikian juga karya ilmiah, baik berupa buku, artikel jurnal, artikel popular atau lainnya. Ini dibuktikan dengan scan asli sampul/bagian muka karya ilmiah,” urainya

“Peserta juga diminta menyusun makalah yang berkaitan dengan program inovasi atau pemberdayaan perempuan, minimal 2000 kata,” lanjutnya.

Dokumen yang dikirimkan akan dinilai oleh dewan juri yang beranggotakan unsur Kemenag, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  akademisi, dan rohaniwan Khonghucu.

Info selengkapnya, baca: Juklak Anugerah Pemangku Kepentingan Pembangunan Bidang Agama dan Pendidikan Agama Khonghucu

Wawan menambahkan, pengiriman berkas dilakukan pada 5 – 31 Oktober 2020 melalui email pusbimdik.khonghucu@kemenag.go.id. Berkas yang masuk akan dilakukan verifikasi dan penilaian untuk mendapat lima peserta terbaik. Lima peserta terpilih rencananya akan diumumkan pada 3 November. Mereka harus mengikuti tahapan presentasi pada 10 November untuk memilih perempuan Khonghucu teladan 2020.

“Pengumuman pemenang pada 1 Desember dan penghargaan akan diberikan pada  puncak perayaan Hari Amal Bakti Kementerian Agama 2021,” tandasnya.

Pertama di PTKIN, IAIN Jember Resmikan Laboratorium Mahkamah Konstitusi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember meresmikan Laboratorium Mahkamah Konstitusi yang diinisiasi Fakultas Syariah IAIN Jember. Peresmian tersebut berbarengan dengan kuliah umum Fakultas Syariah IAIN Jember dengan narasumber Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Wahiduddin Adams. Kuliah umum dengan tema “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Menata Sistem Hukum di Indonesia” dilaksanakan secara virtual, Jumat (09/10).

Rektor IAIN Jember Babun Suharto menjelaskan bahwa pihaknya terus melakukan penguatan kelembagaan dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk salah satunya dengan  Mahkamah Konstitusi. Babun berharap, diresmikannya Laboratoritum Mahkamah Konstitusi Fakultas Syariah dapat menjadi wadah pengembangan keilmuan bagi mahasiswa Fakultas Syariah.

“Kami berusaha untuk selalu menyediakan wadah pengembangan keilmuan dan kreatifitas bagi mahasiswa, terutama dalam berfikir secara visioner mengenai dunia praktisi hukum”, jelas Rektor.

“Laboratorium Mahkamah Konstitusi Fakultas Syariah IAIN Jember ini adalah laboratorium pertama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Mudah-mudahan laboratorium tersebut menjadi rujukan bagi perguruan tinggi lainnya”, tambah Babun yang juga Ketua Forum Pimpinan PTKIN.

Hakim Mahkamah Konstitusi Wahiduddin Adams mengapresiasi inisiasi Fakultas Syariah IAIN Jember. Ia bersyukur karena Fakultas Syariah IAIN Jember mendirikan Laboratorium MK yang pertama di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam Negeri (PTKIN).

Menurut Wahiduddin, Laboratorium Mahkamah Konstitusi Fakultas Syariah IAIN Jember ini menjadi jawaban dari makin tipisnya tipisnya batasan antara bidang ilmu hukum sebagai warisan dari pemikiran Barat dengan bidang ilmu syariah.

“Selama ini kajian tentang Konstitusi didominasi referensi dari kesarjanaan Barat. Semoga keberadaan laboratorium MK Fakultas Syariah ini dapat memelopori kajian-kajian yang mempertemukan gagasan-gagasan mengenai konstitusi dan konstitusionalisme dengan sudut pandang ilmu Syariah”, kata Wahiduddin Adams.

Sementara Dekan Fakultas Syariah IAIN Jember M. Noor Harisudin mengatakan, keberadaan Laboratorium Mahkamah Konstitusi menjadi sarana edukasi kepada mahasiswa maupun masyarakat tentang fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi dalam sistem hukum Indonesia.

“Laboratorium Mahkamah Konstitusi di Fakultas Syariah ini akan menjadi wadah kegiatan dan kajian mendalam tentang konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Mudah-mudahan kerjasama kedepan dengan Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan bidang penguatan akademik lainnya”, kata Harisuddin.

Tingkatkan kerjasama antar daerah dalam pembangunan PLTSa Suwung, Pemerintah lakukan Tinjau Langsung ke Lapangan

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Bali,  Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) melalui Kedeputian  Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi gelar Rapat Evaluasi Kerjasama antar daerah dalam pembangunan PLTSa Suwung dan dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke TPA Suwung di Provinsi Bali, 8-9 Oktober 2020.

Tujuan rapat koordinasi yang dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi Tri Widodo adalah

untuk melakukan evaluasi atas kerja sama antar daerah di Provinsi Bali khususnya terkait dengan kerja sama di Sarbagita (Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan)  dalam pembangunan PLTSa Suwung.

“Kami ingin mengetahui secara langsung apa saja kendala-kendala yang terjadi dalam proses pembangunan PLTSa Bali saat ini, sehingga diharapkan implementasi percepatan pembangunan bisa terus dimonitor secara rutin,” ucap Tri Widodo.

Rapat ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali, Tim KPBU Provinsi Bali, Kepala BAPPEDA Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Tabanan, Kepala Dinas LHK Kota Denpasar, LHK Kabupaten Badung, LHK Kabupaten Gianyar, LHK Kabupaten Tabanan, Kepala Bagian Kerjasama Kota Denpasar, Pemerintahan Kabupaten Badung, Pemerintahan Kabupaten Gianyar, Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Tabanan.

Sesuai dengan arahan Menko Marves untuk mempercepat pembangunan PLTSa Suwung, Sekretaris Daerah memberikan penjelasan mengenai progress dan tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam rapat evaluasi. Selain itu, Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali turut memberikan paparan mengenai progress PLTSa Suwung.

Dari hasil diskusi yang ada, ada beberapa kendala yang ditemukan dalam pembangunan ini, seperti perlu adanya lokasi alternatif untuk penampungan sampah sementara sampai PLTSa dapat beroperasi, dokumen FBC (Financial Business Case) yang masih dalam tahap finalisasi, serta terlambatnya pembangunan menyebabkan lahan Sanitary Landfill seluas 5 Ha akan segera penuh.

“Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, skema pembangunan akan menjadi solusi alternatif terbaik apabila pembangunan PLTSa mengalami kendala yang sulit dipecahkan dikemudian hari,” ucap Tri.

Pada hari selanjutnya, kunjungan lapangan ke TPA Regional Sarbagita, Plt. Deputi Tri melihat perkembangan pembangunan TPA sudah cukup baik dan tertata. Kondisi di TPA Sarbagita sudah mulai dipenuhi sampah dan perlu alternatif lahan lain sampai PLTSa dapat beroperasi.

Sebagai arahan, Plt. Deputi Tri memberikan arahan langsung, “Dipandang dari sisi ekonomi,  pengelolaan sampah selama ini bersifat eksternalitas dimana pengelolaannya tidak menjadi program kegiatan utama daerah, namun berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat”, ungkapnya. Selanjutnya ia juga menjelaskan, bahwa rencana TPA regional Sarbagita dapat menjadi contoh  best practise kerjasama antar daerah karena telah melalui beberapa tahap, telah memilih beberapa skema pembangunan dan telah mengikuti proses KPBU dari awal.

Sebagai penutup, tindak lanjut dari kegiatan ini adalah pengadaan fasilitas dan monitoring secara berkala guna membantu kendala yang terjadi dalam pembangunan PLTSa Suwung.

Kemenko Marves Lakukan Benchmarking SAKIP ke Pemkab Banyuwangi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Banyuwangi, Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) menyelenggarakan Benchmarking ke Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkait kiat kesuksesan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Jumat (10-10-2020).

“Studi banding ini kami lakukan untuk dapat belajar dan memahami sistem SAKIP yang diterapkan pada Kabupaten Banyuwangi, agar kinerja kami dapat menjadi lebih baik lagi. Melalui kinerja yang baik kami dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian tujuan Kemenko Marves, sebagai tanggung jawab kami kepada masyarakat,” ujar Kepala Bagian (Kabag) Akuntabilitas Kinerja Yetri Fermila, dalam sambutan kegiatan ini.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah menoreh prestasi pada sistem SAKIP dengan mendapatkan nilai A selama empat tahun berturut-turut. Dijelaskan oleh Kepala Bagian Organisasi Pemkab Banyuwangi Sumadi, untuk dapat mempermudah pemantauan kinerja, telah dikembangkan aplikasi digital guna mengunggah Perjanjian Kinerja (PK), Perencanaan Strategis (Renstra), serta laporan evaluasi dari setiap pegawai Pemkab Banyuwangi. Aplikasi digital ini digunakan untuk mengintegrasikan seluruh informasi yang dimiliki oleh Pemkab.

“Hal yang paling utama dalam SAKIP adalah integrasi informasi dari setiap rencana serta laporan kegiatan yang telah kita lakukan. Yang harus diperhatikan pertama perencanaan dari setiap kegiatan yang akan dilakukan. Setelahnya adalah sistem data yang baik, sehingga dapat dipastikan bahwa data yang dibutuhkan harus tersedia tepat waktu,” dijelaskan oleh Staff Ahli Kemasyarakatan dan SDM Pemkab Banyuwangi, Dwiyanto.

Ditambahkan oleh Sekretaris Bappeda Banyuwangi bahwa 30% komponen utama dari SAKIP adalah perencanaan. Dimana perencanaan merupakan tahapan awal dalam pembangunan daerah. Salah satu contoh perencanaan yang dilakukan adalah pembuatan Standard Operating Procedure (SOP), dalam setiap pembangunan yang akan dilakukan oleh daerah Banyuwangi.

“Bagi kami SAKIP, bukan soal kompetisi atau capaian yang baik, tapi juga sistem yang dibangun secara baik. Untuk membangun sistem yang baik, ada 4 hal yang harus dicatat. Hal ini yang kemudian diukur dari penurunan visi misi keseluruh aktivitas daerah. Empat hal ini adalah dukungan dari pemerintah daerah, indikator output, indikator outcome beserta target yang ingin dicapai,” dijelaskan olehnya.

Kabag Akuntabilitas Kinerja Yetri Fermila menyampaikan bahwa benchmarking ini akan menjadi acuan bagi Kemenko Marves untuk dapat bekerja lebih baik lagi serta meningkatkan SAKIP kedepannya.

Koordinasi Intensif Mengurai Tantangan Pengembangan Panas Bumi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id –  Komisi VII DPR RI membawa misi untuk melakukan pendalaman terhadap berbagai isu yang menghambat pengembangan panas bumi dan merumuskan solusinya agar dapat dikembangkan secara massif.

Walau ditengah situasi tekanan pandemi COVID-19, kunjungan kerja ini merupakan bentuk nyata keseriusan Pemerintah dan DPR RI agar Indonesia dapat segera mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih ke energi baru dan terbarukan yang bersih serta ramah lingkungan seperti energi panas bumi.

Sebagai salah sumber energi terbarukan, panas bumi memiliki peranan penting dalam pengembangan infrastruktur dan wilayah perekonomian di wilayah sekitar potensi. Pemanfaatan energi panas bumi akan memperkuat perekonomian nasional dengan menekan pengaruh fluktuasi minyak dunia, yang akan mempengaruhi pemakaian sekaligus mengurangi kebutuhan impor BBM Indonesia.

Oleh karena itu, melalui kunjungan kerja ini diharapkan dapat dipahami secara nyata dan komprehensif kendala atau hambatan dalam pengusahaan panas bumi yang sangat bermanfaat untuk perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait energi baru dan terbarukan agar lebih sempurna. Juga dimaksudkan untuk menyerap aspirasi masyarakat di sekitar kegiatan usaha panas bumi, agar dapat ditindaklanjuti dalam rapat Komisi VII DPR RI.

c-WhatsApp%20Image%202020-10-09%20at%209

PLTP Patuha memanfaatkan energi panas bumi yang bersih dan ramah lingkungan. Kapasitas terpasang PLTP Patuha saat ini sebesar 55 MW yang dikembangkan dengan nilai investasi sebesar USD 165 juta dan telah mencapai COD sejak tanggal 22 September 2014.

Produksi listriknya mampu meningkatkan kehandalan sistem transmisi Jawa – Bali dengan tambahan suplai listrik sebesar 460 GWh/tahun. Produksi listrik ini mampu melistriki lebih dari 60 ribu rumah. Pemanfaatannya akan mampu menurunkan emisi gas rumah kaca (green house gasses) sebesar 367 ribu ton CO2/tahun.

Direktur Jenderal EBTKE, F. X. Sutijastoto menyebutkan bahwa PT. Geo Dipa Energi telah merencanakan pengembangan PLTP Patuha Unit 2. “Berdasarkan rencana pengembangan, PLTP Patuha Unit 2 akan siap COD tahun 2023 dengan kapasitas 55 MW, dengan nilai investasi sebesar USD 179 Juta”, ujar Dirjen Toto.

Beroperasinya PLTP Patuha ini juga memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat disekitar proyek yang direalisasikan dalam program Community Development. Dalam periode tahun 2016 s.d. triwulan II tahun 2020, PT. Geo Dipa Energi telah merealisasikan biaya Community Development sebesar Rp 11,96 Milyar untuk kegiatan pendidikan, sosial, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.

Selain berkontribusi dalam pengembangan masyarakat, PLTP Patuha juga berkontribusi besar pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penyetoran Bonus Produksi secara langsung ke Kas Umum Daerah yang pemanfaatannya diprioritaskan untuk masyarakat sekitar PLTP. Secara total, untuk periode penyetoran 2014 – triwulan II 2020, PT. Geo Dipa Energi Area Patuha telah membayarkan kewajiban Bonus Produksi sebesar Rp. 12,83 Milyar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. Bonus produksi bertujuan agar masyarakat di daerah penghasil dapat merasakan manfaat langsung dari keberadaan PLTP di wilayah mereka.

“PT. Geo Dipa Energi juga telah memberikan kontribusi dalam bentuk penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kepada Pemerintah sebesar RP. 3,77 Milyar pada triwulan III tahun 2020 ini”, ungkap Dirjen Toto.

Sebelum mengakhiri kunjungannya ke PLTP Patuha, Dirjen EBTKE menyampaikan bahwa di area Patuha inilah masyarakat dapat melihat bagaimana potensi energi panas bumi yang begitu besar dapat berdampingan secara harmonis dengan kawasan hutan, pertanian dan masyarakat setempat pada saat bersamaan.

PLTP Patuha merupakan bagian kecil dari anugerah Tuhan yang diberikan kepada Indonesia khususnya masyarakat Ciwidey dan juga dinikmati oleh masyarakat di pulau Jawa Bali dalam bentuk ketersediaan energi listrik yang bersih.

Lanjutkan

Kunker Pansus DPRD Prov Sulsel, Prof Rudy Fokus RTRW Dukung Sektor Pariwisata Dan Ramah Investasi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Penjabat Walikota Makassar Prof Rudy Djamaluddin menerima Kunjungan Kerja, Pansus DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas rancangan peraturan daerah  tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tingkat  Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2040 di Ruang Sipakatau Lt. 2 Kantor Walikota Makassar. Senin 5/10/2020.

Pembahasan RTRW Provinsi Sulsel Tahun 2020-2040, yang diinisiasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin Ketua Komisi A Rahman Pina dengan pemerintah Kota Makassar sebagai leading Sektor.

Pj Walikota Makassar Prof Rudy Djamaluddin  mengatakan tim Pansus yang bekerja supaya dapat menghasilkan suatu rencana tata ruang khususnya rencana tata ruang wilayah kota Makassar yang bisa mendukung potensi kota Makassar yang berangkat dari potensi sektor pariwisata dan Investasi.

Menurutnya Kota Makassar hanya dapat membangun dari sektor pariwisata dan investasi karena sangat  potensial di kembangkan di kota Makassar, apalagi pengembangannya tidak memungkinkan potensi dari sektor pertanian dan perikanan.

“Sebagaimana kota kota metropolitan lainnya, kota Makassar potensinya adalah dari sektor Pariwisata dan investasi rencana tata ruang yang masuk wilayah kota makassar harusnya mendukung pondasi dasar pengembangan berbasis dasar pariwisata dan ramah bagi investasi,” ucap Prof Rudy dalam sambutannya di hadapan Komisi A DPRD prov Sulsel.

Prof Rudy juga mengingatkan agar jangan sampai tata ruang menghalangi bagaimana mengeksplorasi potensi potensi sektor pengembangan pariwisata dan investasi yang ada di kota Makassar

Jadi semua harus ada basis pemikirannya jangan sampai pembangunan tata ruang tidak tepat sasaran proses pembangunannya, karena ini menyangkut hak kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Prov Sulsel Rahman Pina menjelaskan expose awal RTRW sejak awal sudah dibahas di tingkat provinsi dihadiri oleh seluruh jajaran pemerintah kabupaten Kota di Sulawesi Selatan.

“Sejak awal kami telah melakukan expose RTRW ini, dihadiri seluruh pemerintah kabupaten kota, tujuannya untuk mensinergikan hal hal yang termuat dalam tata ruang propinsi Sulsel, melalui kunjungan kerja pansus ini kita dapat menghasilkan dan mensinergikan draft tata ruang yang dimasukkan oleh pemerintah Kota Makassar,” terang legislator dari partai Golkar ini.

Sokongan Dana Geliatkan Pemberdayaan Warga Banjar Tegeh Sari

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Dampak pandemi Covid-19 membuat sebagian warga dirumahkan atau bekerja di rumah. Secara tidak langsung banyak aktivitas atau waktu luang bagi warga di rumah selama pandemi.

Untuk membuat warga tetap produktif dan bertahan selama pandemi, pimpinan Banjar Tegeh Sari, Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar berinisiatif untuk menggerakkan warganya untuk diberdayakan lewat program ketahanan pangan ala rumahan di perkotaan. Salah satunya adalah dengan kegiatan “Kebun Berdaya”.

Lewat program ini warga Banjar Tegeh Sari yang terdiri atas 62 krama adat dan 1.200 warga dinas sepakat untuk mengelola lahan yang tidak terpakai untuk dijadikan kebun tanaman buah dan sayuran. Kelihan Banjar Tegeh Sari I Putu Gde Himawan Saputra mengatakan tidak hanya warga diajak untuk bertanam, namun pihaknya juga mengembangkan ternak lele pada areal penanaman tersebut.

Yang terbaru, Banjar Tegeh Sari mencanangkan program pengolahan sampah dari sumbernya yang dilakukan oleh ibu-ibu kader PKK. Tidak hanya itu, pihaknya juga belum lama ini melibatkan anak-anak dalam edukasi dalam pembelajaran bercocok tanam. Menurutnya, dalam masyarakat perkotaaan yang heterogen seperti di banjar Tegeh Sari, untuk membuat mereka bergerak dan diberdayakan dalam satu kegiatan bersama.

“Masyarakat urban yang heterogen punya tantangan tersediri bagi program kami terutama dalam program hijau atau lingkungan seperti ini, namun untungnya bisa berjalan dengan baik,” sebutnya, saat acara penyerahan signage dari Perusahaan Grup Astra, Jumat (9/10/2020) berlokasi di Banjar Tegeh Sari, Tonja, Denpasar.

Sementara itu, Ketua Koordinator Wilayah Grup Astra Bali, Ida Bagus Astawa Suryaputra mengatakan hal inilah yang menjadi pertimbangannya memilih Banjar Tegeh Sari sebagai sasaran dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, tidak hanya berhasil memberdayakan warganya untuk peduli lingkungan dan ketahanan pangan, namun lokasi target yang dekat dengan lingkungan perusahaan pun jadi pertimbangan.

“Sebelumnya di bulan Juni, kami telah melakukan penandatanganan kerjasama antara Banjar Tegeh Sari dengan Grup Astra Bali.

Program kerjasama mencakup 4 pilar. yang disesuaikan dengan konsep pengembangan CSR Astra yakni Pendidikan, Kewirausahaan, Lingkungan dan Kesehatan,” sebutnya.

Adapun rinciannya, dijelaskan Pilar Kesehatan, yaitu program kesehatan dengan posyandu balita, lansia dan sebagainya. Pilar Lingkungan dengan pengelolaan sampah. Pilar Pendidikan dengan program untuk SDN 5 Tonja dan TK Tunas Mekar Sari milik Yayasan Banjar Tegeh Sari. Pilar Kewirausahaan (kreatif) yang meliputi usaha yang kemungkinana bisa tumbuh berkembang.

“Pada kesempatan ini kami melakukan kick-off secara resmi dengan penyerahan signage Banjar Tegeh Sari sebagai pengukuhan “Banjar Berseri Astra”, “ ungkap IB Astawa.

Ia menambahkan dalam jangka panjang, ketika Banjar Berseri Astra yang sudah dibina dalam pilar kewirausahaan mampu menunjukkan prestasi terbaiknya, maka Banjar ini akan diperkuat juga dengan program pendidikan, lingkungan dan kesehatan dalam skema Kampung Berseri Astra untuk mewujudkan masyarakat desa yang bersih, sehat, cerdas dan produktif.

Bedah Risiko Di Perum LKBN ANTARA Oleh Lutfi Fachda PhD

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Untuk memberikan pemahaman yang merata mengenai manajemen risiko, Divisi Manajemen Strategis dan Riset Perusahaan Perum LKBN ANTARA mengadakan kegiatan “Bedah Risiko: Sharing Session Tentang Penyusunan Identifikasi Risiko dan Risk Profile”, Kamis (8/10).

Pemateri adalah praktisi manajemen bedah risiko yaitu Lutfi Fachda, PhD yang sudah lebih dari 20 tahun menggeluti bidang manajemen risiko serta beberapa bidang lain seperti corporate finance, legal business review dan juga business continuity management.

Kegiatan dilakukan secara virtual melalui platform Zoom dan diikuti lebih dari 50 orang dari sejumlah divisi, termasuk Divisi Keuangan, Satuan Pengawas Internal, Layanan Media dan Komunikasi, Sekretariat Perusahaan serta beberapa Biro Provinsi, termasuk Lampung, Sumatera Barat, Kalimantan Barat, kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Papua dan Biro Kuala Lumpur, Malaysia.

“Tujuan kegiatan ini adalah untuk berbagi pengetahuan sekaligus lebih mengenalkan pemahaman mengenai Manajemen Risiko kepada teman-teman di LKBN ANTARA yang baru pada tahun ini mengesahkan Pedoman Manajemen Risikonya,” kata GM Manstrat Iswahyuni.

Manajemen risiko sendiri, menurut Lutfi, sudah diterapkan lebih dari 20 tahun dari sekitar tahun 2002. Namun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru menerapkan selama beberapa tahun terakhir ini.

Lebih jauh dijelaskan bahwa Manajemen Risiko perlu diintegrasikan dengan Perencanaan Strategis Perusahaan, melalui Rencana Kegiatan dan Anggaran Perusahaan (RKAP) dan juga Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP).

Kebijakan dan arahan strategis dari manajemen dapat dilihat dari apa yang dicerminkan di RKAP ataupun RJPP melalui pendapatan. Ia menambahkan bahwa risiko itu dikelola dan tidak sekedar menjadi pekerjaan administratif dengan mencatatkan risk register saja yang jumlahnya bisa mencapai ratusan.

“Salah satu kiat penerapan manajemen risiko yang baik dan tidak membebani adalah perlu dicari value-nya dulu dari risiko itu,” tambahnya.

Ia mencontohkan , “RJPP, misalnya mau dibawa ke mana, jadi manajemen risikonya akan ikut ke sana. Ada target pendapatan sekian triliun, fungsi manajemen risiko harus punya mekanisme bagaimana untuk mengamankan target pendapatan tersebut atau labanya.”

Dengan demikian, ini juga menunjukkan  adanya hubungan pengendalian risiko dan value-nya.

Tak kalah penting adalah memperkuat second-line of risks defense, yaitu para B0D-1 atau para Kepala Divisi untuk dapat senantiasa meningkatkan kapabilitas di bidang manajemen risiko agar dapat mengelola dan memutuskan mitigasi risiko yang timbul dalam kegiatan operasional sehari-hari, tambahnya.

Menurut Lutfi, ada tiga lapis pertahanan risiko yang terdiri dari pegawai sebagai ujung tombak pertama yang menangani persoalan keseharian, pengambil kebijakan sebagai lapis kedua yang bertugas mengantisipasi risiko sistemik. Yang terakhir adalah para auditor yang memeriksa pelaksanaan prosedur manajemen risiko secara keseluruhan.

1...4,7384,7394,740...4,866Halaman 4,739 dari 4,866