Beranda blog Halaman 704

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Dorong Disabilitas Jadi Penggerak Wirausaha dan Hilirisasi di NTT

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Pemprov NTT memperkuat kolaborasi membangun ekosistem hilirisasi inklusif yang memberi ruang setara bagi penyandang disabilitas. Melalui kegiatan Sosialisasi Peningkatan Peran dan Peluang Usaha Disabilitas Tingkat Provinsi NTT, kedua pihak sepakat menjadikan penyandang disabilitas sebagai penggerak ekonomi daerah dan bagian dari rantai nilai industri nasional.

Kegiatan yang digelar di Kota Kupang ini menghadirkan agenda terpadu, di antaranya Workshop Pendampingan Pembuatan Hak Akses OSS dan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Business Matching antara pelaku usaha besar-menengah dengan pelaku usaha disabilitas, serta penyerahan NIB secara simbolis kepada pelaku usaha disabilitas yang telah terdaftar melalui sistem OSS berbasis risiko (OSS-RBA).

Langkah ini menandai komitmen kuat pemerintah pusat dan daerah dalam memperluas partisipasi penyandang disabilitas di sektor kewirausahaan, hilirisasi, dan rantai pasok industri lokal.

Ubah Paradigma dari Belas Kasihan ke Pemenuhan Hak

Staf Khusus Menteri Investasi Bidang Peningkatan Peran dan Peluang Usaha Disabilitas, Agus Diono, menegaskan bahwa program ini merupakan wujud nyata semangat Asta Cita dan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. “Kita bergeser dari paradigma belas kasihan, ke pemenuhan hak. Amanat regulasi dan Asta Cita menuntut kolaborasi lintas dinas dan dunia usaha agar penyandang disabilitas memperoleh akses kerja, kewirausahaan, dan kemitraan yang berkelanjutan. Melalui pendataan terpilah di OSS dan percepatan NIB, intervensi kebijakan menjadi tepat sasaran,” ucap Agus. Ia menambahkan, percepatan pendataan terpilah di OSS dan penerbitan NIB menjadi langkah strategis agar kebijakan pemerintah lebih tepat sasaran dan berdampak langsung.

NTT Jadi Contoh Inklusi Ekonomi Daerah

Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menyampaikan komitmennya untuk menggerakkan ekonomi daerah berbasis hilirisasi dan inklusi. Melalui program “One Village One Product” dan “One Community One Product”, seluruh potensi lokal — termasuk yang dikelola penyandang disabilitas — diharapkan dapat naik kelas dan bernilai tambah.

“NTT menggerakkan one village/kelurahan one product hingga one community one product agar seluruh potensi, termasuk yang dikelola penyandang disabilitas, dapat naik kelas lewat hilirisasi dan bernilai tambah. Pemerintah provinsi juga memastikan pasar lokal—mulai dari ASN hingga ritel—mendukung produk teman-teman disabilitas,” ucapnya. Ia menegaskan, hasil produksi pelaku usaha disabilitas akan diserap oleh BUMD, sektor perhotelan, dan jaringan ritel modern di wilayah NTT sebagai bentuk keberpihakan nyata terhadap ekonomi inklusif.

NIB: Gerbang Legalitas dan Kemandirian Disabilitas

Direktur Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri, Rahardjo Siswohartono (Anton), menjelaskan pentingnya kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi pelaku usaha disabilitas. “NIB adalah gerbang legalitas dan kepercayaan. Dengan OSS yang cepat, mudah, dan gratis, pelaku usaha disabilitas dapat mengakses pembiayaan, mengikuti pengadaan barang/jasa, dan menjalankan kegiatan berisiko rendah cukup dengan NIB—tanpa prosedur berbelit,” tegas Anton. Menurutnya, sistem OSS-RBA menjadi instrumen utama dalam memperluas basis data UMKM disabilitas, sekaligus membuka peluang pembinaan dan akses pendanaan yang lebih luas.

Dorong UMKM Disabilitas Naik Kelas

Direktur Pemberdayaan Usaha, Delfinur Rizky Novihamzah, menegaskan pemerintah memberikan dukungan penuh agar UMKM disabilitas dapat bersaing di pasar nasional maupun global. “Pemerintah mendorong UMKM disabilitas naik kelas lewat fasilitasi SJPH/halal, SNI Bina UMK, hingga kemitraan dengan usaha besar, hotel, dan ritel modern. Targetnya jelas: produk inklusif lokal terserap rantai pasok, peluang pasar meluas, dan kesejahteraan meningkat,” ucap Rizky. Fokus pemerintah, lanjutnya, adalah menciptakan produk inklusif lokal yang terserap rantai pasok nasional, memperluas peluang pasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sinergi untuk Ekonomi Inklusif dan Berkeadilan

Melalui kegiatan ini, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM bersama Pemerintah Provinsi NTT memperkuat sinergi lintas sektor dalam pendataan, pelatihan, fasilitasi perizinan, serta perluasan kemitraan usaha. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong scaling-up pelaku usaha disabilitas dan memperluas jaringan pemasaran melalui sektor pariwisata, agribisnis, perhotelan, dan perdagangan.

Program ini juga menjadi bagian dari implementasi sistem perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA) yang dikembangkan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sistem tersebut memungkinkan pelaku usaha memperoleh NIB secara online, cepat, transparan, dan tanpa biaya.

Melalui partisipasi aktif penyandang disabilitas dalam dunia usaha, pemerintah berharap lahir lebih banyak wirausahawan tangguh dan mandiri yang mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemkomdigi Dorong Regulasi Data Terpadu untuk Tingkatkan Investasi dan Kepercayaan Global

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kemkomdigi menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi data sebagai langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan internasional dan membuka peluang investasi digital di Indonesia.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan ekosistem digital nasional berkembang dengan prinsip keamanan, transparansi, dan interoperabilitas lintas negara.

Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kemkomdigi, Ichwan Makmur Nasution, menyampaikan bahwa tata kelola data yang konsisten, aman, dan terintegrasi merupakan fondasi utama transformasi digital nasional.

“Dengan kepercayaan yang tertanam dalam pengelolaan data digital, Indonesia bisa mempercepat transformasi digital, memperkuat kemitraan global, dan memastikan manfaat ekonomi digital dirasakan masyarakat secara luas,” ujar Ichwan

Menurut Ichwan, Kemkomdigi berkomitmen menciptakan regulasi yang menjaga keseimbangan antara kedaulatan data nasional dan keterbukaan ekonomi global.

“Regulasi data yang harmonis bukan sekadar kepentingan industri, tapi fondasi untuk membangun kepercayaan publik dan memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra terpercaya di dunia digital,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa kebijakan terpadu ini juga diharapkan menekan biaya kepatuhan bagi pelaku usaha sekaligus mempermudah kolaborasi lintas negara. Dengan tata kelola data yang kompatibel, investasi digital di Indonesia diyakini akan tumbuh lebih cepat, inklusif, dan berdaya saing tinggi.

Peluncuran policy brief ini menjadi tonggak awal integrasi regulasi data di kawasan Asia Pasifik. Kemkomdigi bersama IBC dan mitra internasional akan menindaklanjutinya melalui dialog teknis dan konsultasi lintas pemangku kepentingan untuk memastikan rekomendasi kebijakan dapat diterapkan secara konkret.

“Indonesia kini tidak hanya menjadi pengguna, tapi juga penentu arah tata kelola data global yang aman, adil, dan saling menguntungkan,” tegas Ichwan.

Kolaborasi antara Kemkomdigi, IBC, dan International Digital Dialogues menjadi bagian dari strategi diplomasi digital Indonesia untuk memposisikan diri sebagai negara dengan regulasi data yang kompatibel, kredibel, dan diakui dunia internasional.

Direktur Policy & Program IBC, Prayoga Wiradisuria, menilai bahwa keseragaman regulasi data akan memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia di tengah kompetisi global yang semakin ketat.

“Regulasi data yang seragam dan jelas akan menurunkan biaya kepatuhan, memperkuat inovasi lintas sektor, dan menjaga keseimbangan antara keterbukaan dan kedaulatan digital,” jelas Direktur Policy & Program IBC Prayoga Wiradisuria.

Ia menegaskan, harmonisasi regulasi data lintas negara dapat menjadi model regional bagi negara-negara Asia Pasifik untuk membangun ekosistem data yang terpercaya, inklusif, dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PANRB Dorong Pelayanan Inklusif dan Pemberdayaan Lansia, Kunjungi Sekolah Lansia Melati Bandung

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian PANRB terus mendorong peningkatan pelayanan publik yang inklusif dan memperkuat peran orang lanjut usia (lansia) agar tetap berdaya, tangguh, dan produktif di masa senja.

Komitmen tersebut disampaikan Asisten Deputi Perluasan Aksesibilitas dan Pelayanan Inklusif Kementerian PANRB, Yanuar Ahmad, saat melakukan kunjungan kerja ke Sekolah Lansia Bina Keluarga Lansia (BKL) Melati di Kabupaten Bandung.

“Jika berbicara terkait inklusif, berarti harus memastikan pelayanan publik aksesibel terhadap kelompok rentan, termasuk di dalamnya yaitu lansia,” ujarnya.

Menurut Yanuar, prinsip pelayanan inklusif sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan bahwa lansia berhak atas pelayanan yang ramah, mudah diakses, dan nondiskriminatif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah memasuki era penduduk menua sejak 2021, dengan sekitar 29 juta jiwa (10,8%) penduduk berusia di atas 60 tahun. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk menghadirkan sistem pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan lansia.

Dalam kunjungan tersebut, Yanuar menyampaikan bahwa tujuan utama kehadiran Kementerian PANRB adalah mendengarkan langsung aspirasi para siswa Sekolah Lansia BKL Melati.”Nantinya kami akan menjadi penghubung dalam menyampaikan aspirasi para siswa di Sekolah Lansia BKL Melati,” tutur Yanuar.

Yanuar juga memberikan apresiasi kepada para penyelenggara Sekolah Lansia dan kader Bina Keluarga Lansia (BKL) atas peran aktif mereka dalam memberdayakan lansia di daerah. “Sekolah lansia bukan sekadar tempat belajar, tetapi juga wadah untuk menumbuhkan semangat hidup sehat, aktif, dan bahagia di usia lanjut,” ungkapnya.

Program ini, lanjutnya, memberi kesempatan bagi lansia untuk mempelajari kesehatan, kebugaran, serta keterampilan sosial dan emosional agar mereka tetap aktif dan berkontribusi bagi keluarga maupun lingkungan.

Kunjungan Sekolah Lansia juga turut dihadiri oleh Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Perwakilan Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas serta Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja Lembang Kementerian Ketenagakerjaan.

Kunjungan ini turut dihadiri oleh Direktur Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas dan Balai Besar Pengembangan dan Perluasan Kerja Lembang.

Kepala Dinas Dalduk PPA Kabupaten Bandung, Muhammad Hairun, menjelaskan bahwa Sekolah Lansia (SL-BKL) menjadi bagian penting dalam upaya membangun keluarga tangguh dan berdaya di seluruh siklus kehidupan.”Melalui sekolah lansia, para orang tua dan lanjut usia tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga wadah untuk berinteraksi sosial, beraktivitas produktif, serta menjaga kesehatan fisik dan mental,” ungkapnya.

Ia berharap, kegiatan peninjauan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi lintas sektor agar model pembelajaran Sekolah Lansia dapat diperluas ke lebih banyak wilayah di Kabupaten Bandung.

Kepala Sekolah Lansia Melati, Sumiati, menjelaskan bahwa para siswa di sekolah ini diajarkan cara mengelola pola makan, menjaga emosi, dan beradaptasi dengan perubahan peran sosial setelah pensiun. “Misalnya kalau tadinya seorang pejabat. Kan nanti post power syndrome, jadi diberikan pelajaran seperti itu,” tuturnya.

Selain itu, sekolah juga rutin mengadakan olahraga lansia setiap Selasa, termasuk senam pikun untuk mencegah demensia.

Sumiati berpesan kepada para lansia untuk tetap aktif dan bersosialisasi. “Lansia itu memang pasti ya. Tapi tidak berarti lansia itu harus selalu langsung diam langsung diam di rumah itu akan menjadi tambah cepat pikun,” ujarnya.

“Ayo para lansia jangan takut untuk bergerak. Jangan takut untuk terus bersosialisasi karena itu akan membuat perasaan kita lebih muda lagi. Alhamdulillah, mungkin dalam sisa usia kami yang cuma tinggal sedikit lagi mudah-mudahan masih tetap bermanfaat,” pungkasnya.

Kementerian PANRB berharap melalui inisiatif seperti Sekolah Lansia BKL Melati, masyarakat dapat melihat bahwa pelayanan publik inklusif bukan hanya konsep, tetapi praktik nyata.

Program ini menjadi bukti bahwa pelibatan kelompok rentan, termasuk lansia, merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan manusiawi, setara, dan berkeadilan sosial.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kementerian PANRB Perkuat Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis untuk Pastikan Dampak Nyata

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian PANRB terus memperkuat tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG dan Rancangan Perpres Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Gizi Nasional (BGN).

Langkah tersebut bertujuan memastikan sistem penyelenggaraan program prioritas nasional ini berjalan efektif, terintegrasi, dan berdampak nyata.

Menteri PANRB Rini Widyantini menegaskan bahwa penguatan tata kelola merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat implementasi kebijakan lintas kementerian agar program MBG dijalankan secara terukur, akuntabel, dan kolaboratif.

“Kementerian PANRB memastikan tata kelola bisa dilaksanakan secara seksama. Karena dalam pelaksanaan MBG itu ada dua hal utama, yaitu pemberian makan bergizi gratisnya, dan bagaimana dukungan ekosistemnya dari kementerian serta lembaga,” ujarnya pada Rapat Koordinasi Terbatas Program Makan Bergizi Gratis, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Menurutnya, rancangan Perpres Tata Kelola MBG menjadi instrumen utama yang mengatur keterpaduan antarinstansi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Selain mengatur mekanisme pemberian makanan bergizi, regulasi ini juga akan memperkuat infrastruktur pendukung, kemitraan lintas sektor, dan mekanisme koordinasi nasional.

Kementerian PANRB juga mendorong penguatan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana dengan mandat strategis dalam penyediaan dan distribusi makanan bergizi. Salah satu fokusnya adalah memperkuat Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi Nasional (KPPG) sebagai ujung tombak pelaksanaan MBG di daerah.

“KPPG harus menjadi motor utama di daerah. Dengan memperkuat fungsi dan kapasitasnya, akuntabilitas bisa meningkat, layanan menjadi lebih dekat dengan masyarakat, proses pencairan anggaran lebih cepat, dan pengawasan semakin jelas,” ungkap Menteri Rini.

Ia menambahkan, penataan kelembagaan BGN dilakukan melalui restrukturisasi organisasi dan pembagian peran yang lebih terarah di setiap lini pelaksana. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan penguatan unit pelaksana teknis di daerah diharapkan mempercepat layanan sekaligus meningkatkan transparansi dan efisiensi.

“Penataan kelembagaan ini bukan sekadar restrukturisasi, tapi upaya agar setiap bagian bekerja lebih efektif. Kita ingin tata kelola yang adaptif, kolaboratif, dan mampu memastikan kebijakan gizi nasional benar-benar sampai kepada masyarakat,” tegas Menteri Rini.

Menteri Rini juga menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan dan pengawasan MBG. Kepala BGN diminta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dalam aspek pengawasan kesehatan, BPOM dalam pengendalian mutu dan keamanan pangan, serta Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama dalam implementasi program di satuan pendidikan.

“Tata kelola yang baik bukan hanya soal prosedur, tapi tentang bagaimana koordinasi bisa berjalan cepat dan tepat. Kuncinya ada pada kolaborasi antarinstansi dari pusat hingga daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa pembentukan Tim Koordinasi Penyelenggaraan Program MBG melalui Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2025 merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program.

“Ada 82,9 juta penerima manfaat MBG. Kita tidak ingin ada risiko apapun. Ini bukan soal angka, tapi soal anak-anak kita. Karena itu, tim ini akan bekerja terus-menerus menyempurnakan pelaksanaan MBG agar tertib, transparan, dan berprinsip good governance,” tuturnya.

Melalui penyempurnaan tata kelola dan penguatan kelembagaan, Kementerian PANRB memastikan setiap tahapan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif, terukur, dan berdampak nyata.

“Kita ingin memastikan tata kelola program MBG ini berjalan efektif dari pusat hingga daerah, karena di situlah hasil nyata akan dirasakan masyarakat,” tegas Menteri Rini.

Langkah ini menjadi bukti konsistensi Kementerian PANRB dalam menghadirkan birokrasi yang responsif, adaptif, dan berorientasi hasil. Dengan tata kelola yang kuat dan kolaborasi lintas sektor, Program MBG diharapkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berdaya saing global.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Wonderful Indonesia Gaungkan Semangat “Go Beyond Ordinary” di WTM London 2025

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kemenpar Republik Indonesia memperkuat posisi Indonesia di panggung global melalui partisipasi dalam ajang pariwisata internasional World Travel Market (WTM) London 2025, yang digelar di ExCel London, Inggris..

Kehadiran Indonesia dalam pameran pariwisata bergengsi ini mengusung semangat “Go Beyond Ordinary”, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam mempromosikan pariwisata berkualitas (quality tourism) yang bernilai, berdampak, dan berkelanjutan.

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menjelaskan, keikutsertaan Indonesia di WTM London tidak hanya berfokus pada promosi destinasi wisata, tetapi juga menjadi bagian dari diplomasi pariwisata Indonesia di kancah internasional.

“Melalui tema Go Beyond Ordinary, kami ingin memperkenalkan konsep quality tourism, pariwisata yang bernilai, berdampak, dan berkelanjutan,” ujar Menteri Widiyanti.

WTM London dikenal sebagai salah satu pameran pariwisata terbesar dan tertua di dunia sejak 1980, menjadi tempat pertemuan pelaku industri global — mulai dari agen perjalanan, operator tur, hotel, hingga maskapai penerbangan — untuk memperluas jejaring dan membuka peluang kerja sama bisnis baru.

Tahun ini, Indonesia menampilkan tiga pilar utama dalam mendorong quality tourism: gastronomy tourism, wellness tourism, dan marine tourism. Ketiganya mencerminkan kekayaan budaya, keindahan alam, serta kreativitas masyarakat Indonesia dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan.

Partisipasi Indonesia di WTM London juga bertujuan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dari pasar Eropa, khususnya Inggris Raya, serta memperkuat brand awareness “Wonderful Indonesia” di pasar global.

Menteri Widiyanti menegaskan bahwa keberhasilan misi promosi ini merupakan hasil kolaborasi erat antara pemerintah, pelaku industri pariwisata, dan perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk KBRI London di bawah kepemimpinan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) RI untuk Britania Raya, Irlandia, dan Organisasi Maritim Internasional.

“Dengan semangat Go Beyond Ordinary di Paviliun Wonderful Indonesia, kami ingin menginspirasi dunia untuk menjelajahi keajaiban Indonesia, bukan hanya karena keindahannya, tetapi karena nilai budaya dan keramahan yang menjadi jiwa bangsa kita,” katanya.

Paviliun Wonderful Indonesia menempati area seluas 246,5 meter persegi di Booth N9-220, menampilkan desain modern, ramah lingkungan, dan berkarakter kuat. Paviliun ini diisi oleh 46 pelaku industri pariwisata nasional, mencakup hotel, agen perjalanan, serta destination management company (DMC), dan berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang menghadirkan tujuh pelaku industri daerah.

Konsep “Go Beyond Ordinary” tercermin dalam desain paviliun yang memadukan unsur tradisional dan futuristik, menonjolkan narasi Indonesia sebagai destinasi yang kaya pengalaman dan berorientasi pada keberlanjutan.

Melalui partisipasi di WTM London 2025, Kemenpar menargetkan sejumlah capaian strategis, di antaranya meningkatkan eksistensi Indonesia di pasar internasional, menemukan potential buyers baru, serta memperkuat kerja sama bisnis antara pelaku wisata nasional dan mitra global.

Kementerian juga menargetkan potensi transaksi lebih dari Rp7 triliun selama penyelenggaraan berlangsung — angka yang mencerminkan besarnya minat pasar global terhadap industri pariwisata Indonesia.

Partisipasi ini menjadi bentuk nyata dari strategi collaborative marketing antara pemerintah dan industri pariwisata nasional untuk memperkuat daya saing Indonesia di ranah global.

Acara pembukaan Paviliun Wonderful Indonesia dipimpin langsung oleh Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, didampingi Deputi Bidang Pemasaran Ni Made Ayu Marthini, dan Asisten Deputi Pemasaran Mancanegara III Raden Wisnu Sindhutrisno.

Turut hadir Duta Besar RI untuk Britania Raya Desra Percaya, Wakil Kepala Perwakilan RI di London Sahadatun Donatirin, serta para pelaku industri pariwisata nasional yang menjadi co-exhibitors di bawah jenama Wonderful Indonesia.

Melalui partisipasi aktif di WTM London 2025, Kemenpar menegaskan komitmen Indonesia untuk mewujudkan pariwisata yang berdaya saing global, berorientasi pada kualitas dan keberlanjutan, serta memberikan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.

Dengan semangat Go Beyond Ordinary, Indonesia hadir bukan sekadar menawarkan destinasi, tetapi mengajak dunia untuk merasakan keajaiban budaya, kuliner, dan keramahan khas nusantara.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenpar: SIAL InterFOOD 2025 Jadi Ruang Kolaborasi Perkuat Industri MICE Indonesia

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kemenpar memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan SIAL InterFOOD 2025, yang dinilai menjadi ajang strategis penguatan kolaborasi dan inovasi di sektor makanan, minuman, hotel, restoran, kafe, hingga jasa boga nasional.

Deputi Bidang Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events) Kemenpar, Vinsensius Jemadu, menegaskan bahwa SIAL InterFOOD bukan sekadar pameran kuliner, melainkan bagian penting dari ekosistem MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions) yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi dan pariwisata berkualitas di Indonesia.

“Pameran ini menjadi barometer industri pangan dan minuman di Asia Tenggara serta ruang kolaborasi global antara pelaku industri, UMKM, dan sektor pendukung,” ujarnya.

SIAL InterFOOD 2025 mencatat partisipasi 1.500 perusahaan dari 25 negara, dengan 70 persen peserta berasal dari produk dalam negeri. Pameran ini diperkirakan menarik lebih dari 90 ribu pengunjung, menjadikannya salah satu event kuliner terbesar di Asia Tenggara.

Menurut Vinsensius, tingginya antusiasme peserta dan pengunjung menunjukkan posisi Indonesia bukan hanya sebagai pasar potensial, tetapi juga produsen unggulan di sektor kuliner dunia.

Kegiatan ini menjadi momentum strategis untuk memperkenalkan produk kuliner Indonesia di pasar global. Dampak ekonominya sangat luas, mulai dari peningkatan transaksi industri makanan dan minuman hingga sektor turunan seperti hotel, transportasi, dan UMKM.

Kemenpar mengapresiasi Krista Exhibitions yang selama lebih dari dua dekade konsisten menghadirkan pameran berskala internasional, serta dukungan berbagai asosiasi industri seperti GAPMMI, PHRI, AP5I, APRINDO, ACP, dan APJI.

Kolaborasi lintas sektor ini dinilai sejalan dengan kebijakan Kemenpar dalam memperkuat daya saing destinasi MICE nasional serta mendorong Indonesia sebagai tuan rumah utama event internasional di kawasan Asia.

“Kami berharap SIAL InterFOOD 2025 menjadi wadah inspirasi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor yang membawa manfaat luas bagi pelaku industri serta memperkuat citra Indonesia sebagai tuan rumah utama event internasional di kawasan Asia,” kata Vinsensius.

Kemenpar mengapresiasi Krista Exhibitions yang selama lebih dari dua dekade konsisten menghadirkan pameran berskala internasional, serta dukungan berbagai asosiasi industri seperti GAPMMI, PHRI, AP5I, APRINDO, ACP, dan APJI.

Kolaborasi lintas sektor ini dinilai sejalan dengan kebijakan Kemenpar dalam memperkuat daya saing destinasi MICE nasional serta mendorong Indonesia sebagai tuan rumah utama event internasional di kawasan Asia.

“Kami ingin menjadikan SIAL InterFOOD sebagai platform global yang memperkuat konektivitas antar pelaku industri makanan dan minuman dunia,” ujarnya.

Pameran ini juga menampilkan beragam sesi inovasi kuliner, kompetisi profesional, serta forum bisnis internasional untuk mendorong transformasi industri pangan menuju pasar global yang kompetitif dan berkelanjutan.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenpar Gelar Famtrip Promosikan Paket Tur Premium Indonesia ke Pasar India

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) menyelenggarakan Familiarization Trip (Famtrip) bagi travel agent dan tour operator (TA/TO) asal India pada 27 Oktober–2 November 2025. Program ini bertujuan memperkuat promosi pariwisata Indonesia dan mengembangkan paket tur premium yang menyasar segmen wedding, honeymoon, MICE, family, dan luxury tourism.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Ni Made Ayu Marthini, menyampaikan bahwa penyelenggaraan famtrip ini merupakan investasi jangka panjang untuk membangun daya saing pariwisata Indonesia di pasar global.

“Melalui famtrip ini, Kemenpar ingin meningkatkan frekuensi promosi langsung kepada mitra industri dari India guna memperkuat persepsi terhadap kualitas layanan, keunikan budaya lokal, serta kesiapan infrastruktur wisata Indonesia,” ujar Ni Made Ayu Marthini.

Kegiatan ini merupakan bagian dari strategi intensif Kemenpar dalam mengembangkan pasar India — yang merupakan salah satu kontributor terbesar wisatawan mancanegara ke Indonesia.

Famtrip diikuti oleh tujuh perusahaan travel agent dan tour operator asal India, antara lain Global Combinationz India, Peekay Holidays, The Junction, Travel and Beyond PVT LTD, Infinite Journeys & Travels LLP, Thomas Cook, dan SOTC Travel Limited.

Selama tujuh hari, peserta famtrip diajak mengeksplorasi tiga destinasi utama Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, dan Bali.

Di Jakarta, para peserta mengunjungi Kota Tua, menikmati heritage tour, serta merasakan perpaduan antara wisata sejarah, kuliner, dan jamu tradisional yang dikemas modern. Jakarta juga diperkenalkan sebagai kota bisnis dan MICE hub dengan fasilitas konferensi bertaraf internasional.

Di Yogyakarta, peserta mengunjungi Malioboro, Candi Prambanan, dan Candi Borobudur — ikon warisan budaya dunia. Kegiatan juga diisi dengan networking session antara travel agent India dan pelaku industri pariwisata lokal untuk menjajaki potensi kerja sama dalam pengembangan paket wisata tematik bagi pasar India.

Rangkaian kegiatan ditutup di Bali, di mana peserta merasakan leisure dan budaya lokal khas Pulau Dewata. Fokus kunjungan diarahkan pada destinasi yang mendukung wedding, honeymoon, dan family tourism — segmen yang mendominasi kunjungan wisatawan India ke Bali.

Marthini menegaskan bahwa Bali kini telah pulih sepenuhnya pasca terdampak cuaca ekstrem beberapa waktu lalu pemulihan cepat yang dilakukan secara sinergis antara pemerintah pusat, daerah, serta dukungan masyarakat membuktikan bahwa Bali tetap aman dan menjadi destinasi unggulan bagi wisatawan mancanegara.

Asisten Deputi Pemasaran Mancanegara I Kemenpar, Dedi Ahmad Kurnia, menambahkan bahwa famtrip ini merupakan bentuk kolaborasi lintas pihak dalam memperkuat promosi wisata Indonesia ke pasar India.

Kegiatan ini mendapat dukungan dari maskapai IndiGo, yang memberikan special fare tiket pulang-pergi bagi peserta famtrip.

“Maskapai ini baru saja membuka penerbangan langsung rute Denpasar (DPS)–Mumbai (BOM) pada 18 Oktober 2025, setelah sebelumnya melayani rute Denpasar (DPS)–Bengaluru (BLR). Kehadiran rute langsung ini sangat signifikan karena memperpendek waktu tempuh dan meningkatkan kenyamanan wisatawan India,” ujar Dedi.

Selain itu, kegiatan juga didukung oleh berbagai mitra industri pariwisata nasional, seperti Lisa Tour & Travel, Sahid Raya Hotel & Convention, Ganesha Ek Sanskriti Yogyakarta, Dil Rani Restaurant, Sitara Indian Restaurants, Queens Indian Restaurants, The Golden Saffron, Aneecha Sailing Catamaran, PT Taman Wisata Candi, Sheraton Grand Jakarta, Four Points by Sheraton Bali-Ungasan, Trans Studio Theme Park Bali, DoubleTree by Hilton Jakarta, dan Acaraki.

Kolaborasi antara Kemenpar dan pelaku industri pariwisata ini menjadi bukti sinergi nyata pemerintah dengan sektor swasta dalam memperkuat promosi destinasi Indonesia di pasar internasional, khususnya India.

“Melalui program ini, diharapkan semakin banyak agen perjalanan India yang menyusun dan memasarkan paket wisata ke Indonesia, terutama untuk segmen wedding, honeymoon, family, MICE, dan luxury tourism. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memperluas lapangan kerja, serta mendistribusikan manfaat pariwisata ke berbagai destinasi di Indonesia,” kata Dedi.

Dengan terselenggaranya famtrip ini, Kemenpar menegaskan komitmennya untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi pariwisata premium, yang mengedepankan kualitas layanan, budaya otentik, dan pengalaman wisata berkelas dunia.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Kemenpar Ajak Wisatawan Malaysia Jelajahi Pesona Sumbar lewat Wonderful Indonesia Journey

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Kementerian Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia mengajak wisatawan Malaysia untuk menjelajahi keindahan Sumatra Barat (Sumbar) melalui kegiatan Familiarization Trip (Famtrip) bertajuk “Wonderful Indonesia Journey.” Program ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat promosi pariwisata Indonesia di pasar Malaysia, sekaligus memperkenalkan kekayaan budaya dan alam Minangkabau ke dunia.

Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar, Ni Made Ayu Marthini, menjelaskan bahwa kegiatan yang berlangsung pada 27–31 Oktober 2025 ini merupakan hasil kolaborasi antara Kemenpar, Dinas Pariwisata Provinsi Sumatra Barat, Hotel Pangeran Beach Padang, serta sejumlah stakeholder pariwisata lokal.

“Kemenpar, dengan dukungan dan kolaborasi para mitra serta stakeholder terkait, terus berupaya mendorong minat wisatawan mancanegara untuk mengeksplorasi berbagai destinasi wisata di Indonesia dan memperpanjang masa tinggal mereka di tanah air,” ujar Made.

Menurutnya, pasar Malaysia merupakan kontributor terbesar kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia. Hingga Agustus 2025, tercatat 1.682.745 wisatawan Malaysia telah berkunjung, atau sekitar 67 persen dari target kunjungan tahun 2025.

“Wisatawan asal Malaysia merupakan kontributor terbesar kunjungan wisman ke Indonesia. Hingga Agustus 2025, tercatat sebanyak 1.682.745 wisman Malaysia berkunjung ke Indonesia, atau sekitar 67 persen dari target kunjungan tahun 2025. Ketertarikan mereka untuk berwisata ke Indonesia didorong oleh faktor kedekatan jarak, kesamaan budaya, dan konsep affordable luxury,” kata Made.

Dalam program ini, tujuh perwakilan travel agent dan tour operator (TA/TO) asal Kuala Lumpur diundang untuk mengunjungi Padang, Bukittinggi, dan Alahan Panjang.

Para peserta mengeksplorasi kombinasi antara keindahan alam, kekayaan budaya, dan kuliner Minang yang menjadi daya tarik utama Sumatra Barat. Kegiatan juga meliputi kunjungan ke objek wisata ikonik seperti Jam Gadang, Danau Maninjau, Lembah Harau, serta eksplorasi pengalaman kuliner khas Padang.

Asisten Deputi Pemasaran Mancanegara I Kemenpar, Dedi Ahmad Kurnia, menjelaskan bahwa peserta famtrip juga diajak mengenal produk pariwisata tematik Indonesia, seperti gastronomi, wastra nusantara, dan wisata berbasis budaya lokal.“Para peserta juga diperkenalkan pada unique interests produk pariwisata Indonesia, seperti gastronomi dan wastra nusantara,” ujar Dedi.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, digelar mini tabletop meeting yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Sumbar dengan peserta famtrip asal Malaysia. Pertemuan ini membuka peluang kerja sama bisnis dan pengembangan paket wisata yang disesuaikan dengan karakter pasar Malaysia.

Dedi menambahkan, hasil dari kegiatan ini akan dikembangkan menjadi paket-paket wisata baru yang dipasarkan oleh agen perjalanan Malaysia. Hal ini diharapkan dapat memperkuat arus kunjungan wisman ke Indonesia, khususnya ke destinasi di luar Bali dan Jakarta.
Famtrip ini bukan hanya promosi jangka pendek tetapi untuk membangun kerja sama berkelanjutan antara pelaku pariwisata Indonesia dan Malaysia.

Pemilihan Sumatra Barat sebagai lokasi famtrip bukan tanpa alasan. Berdasarkan data Kemenpar, pada tahun 2024, wisatawan Malaysia menempati posisi pertama kunjungan wisman ke Sumbar dengan total 60.894 kunjungan capaian tersebut menunjukkan tingginya minat wisatawan Malaysia terhadap keunikan budaya dan alam Minangkabau.

Selain keindahan alamnya, Sumbar juga dinilai memiliki aksesibilitas dan infrastruktur pariwisata yang terus berkembang, sehingga menjadi destinasi ideal bagi wisatawan Malaysia yang mencari pengalaman autentik dan berkelas.

Kegiatan Wonderful Indonesia Journey juga menjadi bagian dari kampanye global Wonderful Indonesia #GoBeyondOrdinary, yang diinisiasi oleh Kemenpar untuk memperkuat citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata kelas dunia.

“Melalui kampanye ini, diharapkan wisatawan Malaysia semakin dekat dengan Indonesia dan terinspirasi untuk menjelajahi beragam pengalaman wisata yang unik, autentik, dan bermakna di berbagai destinasi Nusantara,” tutur Dedi.

Dengan dukungan pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan mitra strategis dari kedua negara, Kemenpar optimis kerja sama promosi ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi unggulan di Asia Tenggara sekaligus meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

Sumedang Siap Perkuat Kolaborasi dengan Korem 062/Tarumanegara

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Dalam sambutannya, Bupati Dony menyampaikan apresiasi atas kunjungan Danrem 062/Tarumanegara beserta jajaran. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sumedang terus fokus melaksanakan berbagai program pembangunan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berbagai program ini semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat, seperti Revolusi Pertanian melalui Program 3A — ada air, ada benih, ada pupuk — guna mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. “Ada Sekolah Produktif, Rumah Simpati, hingga Transformasi Digital, kami ingin memastikan setiap kebijakan memberi manfaat langsung bagi rakyat,” jelasnya.

Bupati Dony berharap, kunjungan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, khususnya antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Sementara itu, Danrem 062/Tarumanegara Kolonel Inf Dadi Sutandi menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas sambutan hangat dari Pemerintah Kabupaten Sumedang. Ia menegaskan, kunjungan ini merupakan bentuk silaturahmi dan penguatan sinergi antara jajaran TNI dengan pemerintah daerah.

“Kami dari jajaran Korem 062/Tarumanegara siap bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam menjaga kondusivitas wilayah, memperkuat ketahanan nasional, serta mendukung program-program pembangunan daerah,” ujarnya.

Ia juga menilai, berbagai program inovatif Pemerintah Kabupaten Sumedang sejalan dengan semangat TNI untuk hadir dan mengabdi bagi masyarakat.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

TPP ASN Sumedang Dipotong Jika Kinerja Organisasi Turun, Sekda Tuti: Harus Kerja All Out!

Penulis
Saddam Akmal Husen
-

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, menegaskan bahwa Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dipotong jika kinerja organisasi tidak mencapai target.

Kebijakan baru ini mulai diterapkan November 2025 melalui sistem berbasis aplikasi Si Jagur (Sistem Informasi Kinerja Terukur) untuk memperkuat akuntabilitas dan budaya kerja kolaboratif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang.

Dalam apel gabungan di Lapangan Setda Sumedang, Tuti menegaskan pentingnya disiplin dan kinerja nyata bagi seluruh ASN. Ia mengapresiasi dedikasi jajaran ASN yang telah berkontribusi dalam berbagai agenda daerah, termasuk Festival Pesona Jatigede dan Nata Waruga Jagat, dua kegiatan budaya besar yang turut dihadiri Kementerian dan perwakilan kedutaan besar.

“Sumedang sudah punya standar: kalau menyelenggarakan acara, pasti all out, tidak asal-asalan. Ini sudah menjadi budaya kerja dan harus menjadi SOP kita,” tegas Sekda Tuti.

Namun demikian, ia juga menyoroti tingkat kehadiran ASN yang belum maksimal, khususnya di beberapa perangkat daerah. Kalau kehadiran masih di bawah 75 persen, artinya ada yang harus dibenahi. Kepala bagian dan sekretaris harus melakukan evaluasi menyeluruh.

Tuti menjelaskan bahwa sistem pemotongan TPP kini tidak lagi dinilai berdasarkan individu, tetapi berdasarkan kinerja unit kerja secara keseluruhan. “Kalau sebelumnya dihitung per individu, sekarang seluruh unit kerja akan dievaluasi bersama. Ini lebih adil dan mendorong kerja tim,” jelasnya.

Melalui aplikasi Si Jagur, Pemkab Sumedang dapat memantau secara terukur capaian kinerja kelembagaan, mulai dari kehadiran, laporan kegiatan, hingga realisasi anggaran dan output program.

Penilaian kinerja juga meliputi indikator nyata seperti realisasi pendapatan, belanja daerah, pelaksanaan kegiatan barang dan jasa, serta kontribusi terhadap prioritas pembangunan daerah.

Sekda menekankan pentingnya etos kerja kolaboratif dan ketulusan dalam pengabdian. “Bekerjalah bukan karena jabatan atau uang, tapi karena ibadah. Kontribusi sekecil apa pun untuk masyarakat akan dicatat sebagai amal baik,” ujarnya.

Tuti juga meminta agar setiap perangkat daerah menjaga integritas dan kinerja secara konsisten, terutama menjelang tahun anggaran 2026 yang akan menjadi tahun penuh tantangan.

Menurut Tuti, berdasarkan kebijakan nasional, transfer keuangan daerah (TKD) ke Kabupaten Sumedang pada tahun 2026 akan berkurang sebesar Rp204 miliar. Meski demikian, ia menegaskan bahwa kondisi keuangan Sumedang masih tergolong aman.

“Beberapa kabupaten di Jawa Barat sudah masuk kategori kritis karena tak mampu membayar gaji dan TPP. Alhamdulillah Sumedang masih aman, tidak ada pengurangan TPP ASN,” katanya.

Cek Artikel dan Berita Lainnya di Google News

1...703704705...4,906Halaman 704 dari 4,906