Beranda blog Halaman 4667

Jasa Raharja Lakukan Rapid Test kepada Crew PO Damri se-DIY

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Rabu (18/11) Sebagai wujud tanggung jawab dan kepedulian terhadap mitra kerja, Jasa Raharja Cabang D.I. Yogyakarta mengadakan Rapid Test kepada seluruh crew Perusahaan Otobus Damri se-DIY.

Damri adalah salah satu BUMN yang menyelenggarakan pelayanan angkutan kota, angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota antarprovinsi, angkutan khusus bandar udara, angkutan pariwisata, angkutan logistik, angkutan keperintisan, dan angkutan lintas batas negara. Mengingat pentingnya peran dan fungsi Damri dalam dunia transportasi nasional, maka Jasa Raharja menganggap proteksi terhadap kesehatan para crew sangatlah diperlukan.

Kesehatan adalah salah satu faktor utama dalam memberikan kualitas layanan yang baik kepada masyarakat khususnya para pengguna jasa angkutan Damri. Sebagai salah satu stakeholder keselamatan berkendara di jalan raya, Jasa Raharja mewujudkan kepedulian tersebut melalui kegiatan rapid test ini, untuk memastikan para crew dalam kondisi yang sehat dan prima dalam memberikan pelayanan, sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan lalu lintas.
“Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, kesehatan para crew dapat terpantau dengan baik, sehingga nantinya bisa benar-benar aman untuk mengabdi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat” Kata Yeni Ariefianto, Kepala Sub Bagian Pelayanan Jasa Raharja Cabang D.I. Yogyakarta.
Tidak hanya kali ini saja, pada bulan lalu kegiatan ini diadakan untuk PT Jogja Tugu Trans, dan pada bulan ini diadakan untuk Perum Damri. Kegiatan seperti ini akan menjadi program rutin Jasa Raharja Cabang D.I. Yogyakarta selama masa pandemi dalam rangka memutus rantai penularan Covid-19 di lingkup dunia transportasi. Kegiatan ini juga merupakan wujud apresiasi terhadap para Perusahaan Otobus yang secara rutin dan tepat waktu membayarkan Kewajiban IWKBU kepada Jasa Raharja.

Perbup PSBB Pra AKB Mendatang Akan Ketatkan Penyelenggaraan Acara

Penulis
Sopyan
-
Suarapemerintah.id – Satuan Gugus Tugas (Satgas) Penanganan Covid 19 Kabupaten Bogor melakukan evaluasi Pembatasan Sosial Berskala Besar Pra Adaptasi Kebiasaan Baru (PSBB Pra-AKB) yang kelima sebelum dilakukan perpanjangan PSBB Pra AKB mendatang,  Rapat Evaluasi PSBB Pra AKB yang kelima di pimpin oleh Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid 19 selaku Wakil Bupati Bogor Iwan Setiawan, bertempat di Ruang Serbaguna 1 Gedung Setda Kabupaten Bogor, pada Jumat (20/11).
Ditemui selesai acara Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengatakan
bahwa masih ada waktu lima hari untuk perpanjangan PSBB Pra AKB dengan catatan untuk dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) dan draft perbupnya akan dibagikan kepada para Wakil Satgas Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Bogor seperti Kapolres dan Dandim, nantinya Perbup mengenai PSBB akan lebih ketat seperti mendeteksi dini kejadian yang memungkinkan terjadinya kerumunan dengan jumlah besar.
“Kita harus mengantisipasi sejak dini dengan berkomunikasi dengan panitia dan penyelenggara untuk mematuhi protokol kesehatan Covid-19, semisal kegiatan keagamaan pernikahan aturan itu tidak bisa ditawar 150, jadi jangan sampai terjadi lagi, kita hanya menghimbau saja namun bila pada Hari H terjadi kerumunan massa kita pasti akan membubarkannya,” katanya.
Selain itu menurutnya terkait laporan harian Covid-19 di Kabupaten Bogor bukannya hanya angka saja yang ditampilkan setiap hari akan tetapi bagaimana kejadiannya dan penanganannya dan juga deteksi dini perhari oleh tim pengkaji.
“Jadi evaluasi terhadap laporan harian covid-19 juga harus dirubah,  tim pengkaji nanti diminta tidak hanya menampilkan angka saja, namun memberikan laporan deteksi dini penyebab banyaknya terkonfirmasi positif dari tim Satgas Kecamatan apakah karena adanya kerumunan atau bukan dan juga penanganan yang dilakukan,” ujarnya.

Gandeng Gendong Untuk Kebangkitan Ekonomi Saat Pandemi

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPPA) Kota Yogya menggelar sosialisasi Penguatan Sinergi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan dengan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Lurah dan Camat se Kota Yogya. Sosialisasi ini menghadirkan pembicara Wakil Walikota Yogya Heroe Poerwadi. Acara dibuka oleh Ketua DPMPPA Kota Yogya, Edi Muhammad, pada Jumat (20/11), di Ruang Bima, Kompleks Balaikota Yogyakarta.

Wakil Walikota Yogya, Heroe Poerwadi menyampaikan bahwa Gandeng Gendong merupakan gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen pembangunan dalam rangka pemberdayaan dan kebangkitan ekonomi masyarakat, khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan dengan lebih mengedepankan pada pemberdayaan masyarakat.

“Gandeng Gendong adalah upaya Pemerintah Kota untuk mensinergikan dan bekerjasama dengan seluruh stakeholder dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Yogya,” katanya.

Lebih lanjut, Wawali menjelaskan, jika selama ini masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki perencanaan masing-masing, maka tahun depan Pemkot Yogya akan membuat masterplan induk yang akan menjadi acuan untuk masterplan masing-masing kelurahan.

Di dalam masterplan tersebut setidaknya ada tiga hal penting yang harus diperhatikan.  Pertama, menyelesaikan persoalan baik fisik, ekonomi maupun sosial yang ada di wilayah masing-masing. Kedua, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang disesuaikan dengan program-program Pemkot Yogya. Ketiga, melanjutkan masterplan yang dirancang sebelumnya.

“Masterplan ini mensinergikan perencanaan tunggal, sehingga masing-masing OPD tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi saling bersinergi dan saling mengisi, sehingga pembangunan yang kita rencanakan bisa dirasakan,” kata Heroe Poerwadi.

Kepala DPMPPA, Edi Muhammad menambahkan bahwa dalam penguatan sinergi Gandeng-Gendong dalam pembangunan ini diharapkan masyarakat ikut berpartisipasi, mendapatkan akses untuk berperan aktif dan mendapatkan manfaat dari program yang dijalankan.

“Dalam rangka kebangkitan ekonomi di masa pandemi Covid-19, Gandeng-Gendong tidak hanya diterjemahkan dalam konteks kuliner, tetapi Gandeng-Gendong mencakup dan bisa diimplementasikan dalam segala hal. Dalam implementasinya kita harus bisa mengefisienkan anggaran, agar temoto, kroso, dan temonjo,” ujarnya.

Untuk itu, kata Edi Muhamad,  program-program Gandeng-Gendong yang sudah berjalan seperti Dodolan Kampung harus lebih diperkuat lagi. Program Dodolan Kampung misalnya, merupakan program Pemkot Yogya untuk mengenalkan kampung ke publik. Memperkenalkan dan menjual seluruh potensi yang berada di kampung baik UMKM maupun wisatanya sehingga memacu kreatifitas kampung.

Terakhir dan yang tidak kalah pentingnya adalah membuat branding kampung sehingga menarik pihak di luar kampung untuk berpartisipasi di kampung.

Sekda Pimpin Rapat Pembahasan Rencana Pembangunan Gedung Perkantoran

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pjs Wali Kota Medan, Ir. Arief Sudarto Trinugroho, MT diwakili Sekda Kota Medan Ir. Wiriya Alrahman, MM memimpin rapat pembahasan rencana pembangunan gedung perkantoran di lokasi jalan Diponegoro tepatnya disudut jalan Sudirman, di Kantor Wali Kota Medan, Jumat (20/11).

Dalam rapat yang tetap menerapkan protokol kesehatan tersebut juga di ikuti oleh Asisten Adiministrasi Umum, Renward Parapat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Khairul Syahnan, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Benny Iskandar, Kepala Dinas Kebudayaan, OK. Zulfi dan perwakilan dari OPD terkait lainya. Selain itu turut juga hadir pemerhati bangunan cagat budaya dan arsitek serta investor.

Dalam rapat tersebut dibahas mengenai rencana pembangunan gedung perkantoran berlantai 12 oleh investor yang berlokasi di jalan Diponegoro sudut jalan Sudirman.

Hanya aja Sekda menjelaskan lokasi gedung yang akan dibangun tersebut termasuk kedalam zona lokasi cagar budaya sesuai dengan Perda No. 2 tahun 2012 tentang Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya.

“Kebetulan lokasi bangunan masuk kedalam zona lokasi cagar budaya namun bangunan yang ada sebelumnya bukanlah merupakan bangunan cagar budaya, inilah yang menjadi permasalahan saat ini.”kata Sekda.

Karena itu Sekda memerintahkan agar Dinas PKP&PR menyampaikan secara tegas apa yang dimaksud dengan zona cagar budaya sesuai dengan peraturan yang ada.

“Jadi saya minta kepada Dinas PKP&PR harus tegas, kalau memang tidak boleh dimananya yang tidak boleh dibangun, namun kalau memang boleh dibangun harus tetap disesuaikan dengan Perda dan Perwal Kota Medan yang berlaku.”tegas Sekda.

“Selain itu kenali juga karakteristik lingkungan sekitar”, pesan Sekda.

Dalam rapat ini juga di dengar berbagai pendapat dan masukan dari para peserta rapat sebagai bahan masukan.

Sementara itu Kepala Dinas PKP&PR Kota Medan, Benny Iskandar menjelaskan bahwa rencana pembangunan gedung kantor yang di mohonkan investor saat ini masih di tahap konsultasi.

Oleh karena gedung tersebut di bangun di kawasan jalan Sudirman maka Benny meminta agar desain bangunan harus disesuaikan dengan kawasan jalan Sudirman apalagi kawasan tersebut merupakan zona cagar budaya.

“Kita tawarkan desainnya seperti apa kepada investor,”kata Benny.Medan

Yogyakarta Apresiasi Pemeriksaan Kepatuhan Penanganan Covid-19

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah Kota Yogyakarta mengikuti Exit Meeting pemeriksaan kepatuhan atas penanganan Covid-19 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY yang digelar secara virtual melalui zoom meeting, Jumat (20/11/2020).

Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi terhadap langkah BPK terkait pemeriksaan penanganan Covid-19 di Kota Yogyakarta sehingga prosesnya bisa berjalan lebih tepat, akuntabel dan transparan.

“Bagi kami pemeriksaan kepatuhan adalah hal yang sangat penting karena ini menjadi satu titik evaluasi dalam proses pelaksanaan penanganan Covid-19 di Kota Yogyakarta,” ucapnya.

Dikatakan, ada tiga fokus utama dalam pemeriksaan tersebut yakni, pertama adalah realisasi dan refocusing anggaran, kemudian pembelian barang dan jasa, dan terakhir adalah penanganan yang orientasinya adalah tepat sasaran tepat waktu tepat ukuran.

“Ini adalah menjadi sesuatu yang harus kami patuhi oleh karenanya proses pemeriksaan kepatuhan yang berlangsung dalam perjalanan penanganan Covid-19 di tahun 2020 menjadi sangat berarti bagi pemerintah Kota Yogyakarta,” jelasnya.

Pihaknya meminta, supaya BPK mengingatkan jika ada beberapa bagian yang perlu disempurnakan, tidak hanya pada aspek pemeriksaan namun juga pada aspek pembinaan dalam proses tahun berjalannya program dan anggaran tahun ini.

“Kami komitmen apapun catatan baik informal maupun formal akan kita tindaklanjuti di seluruh catatan dan rekomendasi adalah bagian dari komitmen pemerintah Kota Yogyakarta,” kata Aman.

Ditambahkan Aman, tindak lanjut apapun terkait dengan rekomendasi pemeriksaan kepatuhan BPK adalah bagian atas penyempurnaan atas urusan penanganan Covid-19 yang pada dasarnya juga berbicara tentang fakta moral karena itu adalah kedaruratan bencana.

Sementara itu, Perwakilan BPK DIY, Agustin Sugihartatik mengatakan, tujuan pemeriksaan atas penanganan Covid-19 oleh BPK perwakilan DIY yaitu refocusing dan realokasi biaya APBD dana sudah sesuai dengan penggunaan, menilai pengadaan Barang dan Jasa bidang Sosial dan Kesehatan dalam rangka penanganan Covid-19.

“Selain itu juga menilai penanganan bidang sosial, kesehatan dan ekonomi dalam rangka penanganan pandemi covid-19,” imbuhnya.

Menteri Desa: Hari Ini BUMDes Dinyatakan Sebagai Badan Hukum

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) resmi ditetapkan sebagai badan hukum. Hal itu baru resmi berlaku hari ini.

“Hari ini BUMDes dinyatakan sebagai badan hukum,” ungkap Abdul dalam Pembukaan Karya Kreatif Indonesia Seri 3 2020, Jumat (20/11).

Ia bilang penetapan BUMDes sebagai badan hukum akan membuat fungsi dari lembaga itu lebih besar lagi. Dengan kekuatan itu, BUMDes sekarang bisa mendirikan perseroan terbatas (PT) untuk warga desa yang ingin membangun usaha.

Selain itu, BUMDes juga dapat melakukan konsolidasi berbagai badan usaha masyarakat. Namun, BUMDes tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan usaha yang sudah dikerjakan oleh warga.“Misalnya BUMDes badan hukum ini bisa mendirikan PT untuk usaha apapun yang bisa dikembangkan melalui PT,” ujar Abdul.

“BUMDes hanya boleh melakukan usaha yang belum dilakukan masyarakat karena BUMDes ini mengedepankan kepentingan ekonomi warga masyarakat,” jelas Abdul, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Sebagai informasi, penetapan BUMDes menjadi badan hukum juga tertera dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU ini mengubah pasal 1 poin 6 dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Pasal 1 poin 6 berbunyi itu berbunyi BUMDes yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pemerintah Pusat Hibahkan Tanah Eks BRR untuk Pemkab Aceh Barat

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Pemerintah Pusat yang diwakili oleh Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) menghibahkan aset Eks BRR NAD-Nias berupa sebidang tanah seluas 149.458 m2, kepada Pemkab Aceh Barat yang berlangsung di Ruang Rapat Bupati, Selasa (17/11/2020).

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) tanah tersebut dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh, Syukriah HG bersama Bupati Aceh Barat H. Ramli. MS.

Acara tersebut turut dihadiri Sekda Aceh Barat Marhaban, SE, Asisten 1 Mirsal, S. Sos, MSP, Asisten 3 Edy Djuanda, M. Si, Kepala Dinas Pertanahan Drs. M. Husein, Kepala BPKD Jani Janan, SE.

Serta, Kepala Dinas Kesehatan Syarifah Junaidah, Kabag Hukum Mawardi, SH, Jajaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Aceh Barat H. Ramli. MS mengucapkan terima kasih kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Aceh yang sangat serius dan cepat menanggapi surat permohonan darinya.

Yaitu, agar aset tanah Eks BRR NAD-Nias di Aceh Barat dapat dihibahkan kepada Pemkab Aceh Barat sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat Aceh Barat.

Lebih lanjut Bupati H. Ramli. MS menyampaikan, pasca konflik dan tsunami, banyak aset daerah dan aset eks BRR NAD-Nias yang tidak terdata di Aceh Barat, untuk itu Bupati H. Ramli. MS mengatakan perlu dibentuk Tim Independen untuk mendata aset-aset yang tidak terdata tersebut.

“Banyak aset-aset daerah dan aset eks BRR NAD yang tidak terdata di Aceh Barat, malah masyarakat yang memberitahu kepada kami lokasinya, termasuk tanah,” ungkapnya.

Untuk itu Bupati H. Ramli. MS mengharapkan agar perlu adanya Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di Aceh Barat untuk memaksimalkan pengelolaan aset-aset negara untuk wilayah Barat Selatan Aceh.

Terakhir Bupati H. Ramli. MS berharap agar kehadiran Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) berserta jajarannya di Aceh Barat dapat memberikan pelajaran bagi SKPK-SKPK di Lingkup Pemkab Aceh Barat bagaimana caranya mendata aset yang puluhan tahun yang telah hilang, dan dapat menjadi pemateri apabila ada workshop atau pelatihan mengenai pengelolaan aset daerah.

Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Syukriah HG mengatakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) merupakan unit Eselon 1 di bawah Kementerian Keuangan, yang mengelola aset negara, piutang negara, penilaian, lelang, investasi dan kekayaan negara, termasuk aset eks BRR NAD.

“Kita ingin aset Eks BRR NAD-Nias ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Aceh, kalau ada permintaan hibah aset eks BRR akan segera kita proses, apabila sudah lengkap persyaratannya” katanya.

Dikatakannya, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) di Aceh ada dua, yakni di Banda Aceh dan Lhokseumawe, dan semua Kementerian Lembaga Pusat yang berada di Aceh aset-asetnya dibawah pengelolaan Kanwil DJKN Aceh, termasuk BPN.

“Kita tidak mengelola aset milik daerah, namun kita dapat memberikan asistensi kepada Pemda kalau memerlukan, saya berharap ini pertemuan awal, semoga ada pertemuan berikutnya untuk berdiskusi apa yang bisa kami diberikan kepada masyarakat Aceh Barat,” tuturnya.

Terakhir Syukriah dan Pemerintah Pusat berharap agar Pemkab Aceh Barat dapat menjaga dan menggunakan tanah seluas 149.458 m2 yang dihibahkan tersebut dengan sebaik-baiknya, dan dapat segera mengurus sertifikatnya

Tawarkan Asuransi Mikro Sequis Sejahtera untuk Karyawan, Sequis Gandeng VENTENY

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Pada jelang akhir tahun 2020, Sequis semakin agresif memperluas jangkauan distribusi untuk memasarkan produk asuransinya dengan memanfaatkan lini asuransi digital untuk merambah pasar karyawan guna menawarkan asuransi mikro digital yang khusus diperuntukkan bagi karyawan.

Untuk mewujudkan misi tersebut, Sequis menggandeng Venteny Matahari Indonesia (“VENTENY”), perusahaan berskala internasional yang bergerak dalam bidang akselerasi bisnis dan kesejahteraan karyawan untuk memasarkan produk Mikro Sequis Sejahtera yang dikemas dalam VENTENY Insurance & Protection program (VIP) bagi rekan karyawan mitra korporasi.

Head of Digital Channel Sequis Life Evan Tanotogono mengatakan bahwa asuransi mikro digital bagi
karyawan ini merupakan bagian dari konsistensi Sequis untuk mewujudkan inovasi digital. Produk yang ditawarkan harus mencakup persyaratan sederhana, premi terjangkau, prosesnya mudah dan cepat, serta
dapat menjawab kebutuhan karyawan berpenghasilan menengah ke bawah.

Dari segi pemasaran, melalui kemitraan dengan VENTENY, ia yakin Sequis dapat semakin berkontribusi untuk meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia. Evan optimis, kolaborasi ini bisa sukses. Ia pun berkomitmen bahwa perusahaan akan terus mengembangkan model bisnis yang memanfaatkan teknologi digital sehingga dapat memperluas kolaborasi kerja sama asuransi Business to Business (B2B).

Kerja sama dengan VENTENY ini disebut Evan, tidak lepas dari dukungan mitra Sequis, yaitu Nippon Life,
perusahaan asuransi raksasa di Jepang yang telah menjalin strategic partnership dengan Sequis sejak
2014 demi memperkuat posisi dan kemampuan bisnis Sequis di Indonesia.

Adapun peluncuran ini merupakan langkah pertama Nippon Life Group memperluas pasar asuransi mikro bagi masyarakat berpenghasilan menengah di Asia. Nippon Life memandang bahwa kurang berkembangnya infrastruktur asuransi jiwa dan kesehatan di negara berkembang menjadi faktor pendukung tumbuhnya minat masyarakat pada asuransi mikro. Lebih lagi, segmentasi karyawan berpenghasilan rendah umumnya
kurang memiliki kemampuan finansial untuk membayar premi yang tinggi.

Padahal, mereka adalah segmentasi yang populasinya sangat besar dan potensial. Corporate Business Development (Marketing Corporate & Japanese Desk Sequis) Aoki Jumpei mengatakan guna mencapai misi ini di Indonesia maka Nippon Life memperluas jangkauan bisnisnya melalui Sequis.

Katanya, proyek ini menargetkan perusahaan multinasional yang memiliki banyak karyawan lokal
berpenghasilan menengah ke bawah.

Itu sebabnya, distribusi Mikro Sequis Sejahtera dilakukan melalui Venteny yang banyak memiliki mitra korporasi dari perusahaan multinasional agar karyawan mereka bisa mendapatkan perlindungan asuransi dari Sequis.

“Nasabah Mikro Sequis Sejahtera yang merupakan karyawan dari mitra korporasi VENTENY hanya
membayar premi bulanan senilai kurang dari 10 ribu rupiah. Nilai premi ini sejalan dengan gagasan
memopulerkan asuransi mikro di negara berkembang. Dengan premi terjangkau, tidak ada persyaratan
maupun pertanyaan kesehatan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Malahan, nasabah sudah bisa
mendapatkan 4 manfaat asuransi, yaitu Rp20 juta untuk Uang Pertanggungan (UP) meninggal dunia
karena kecelakaan, UP meninggal dunia bukan karena kecelakaan Rp3 juta, manfaat cacat total dan tetap
karena kecelakaan Rp3 juta. serta manfaat biaya pembedahan (surgery) Rp300 ribu/tahun,” tambah Evan.

Evan mendorong masyarakat Indonesia khususnya mereka yang bekerja di perusahaan yang termasuk
dalam mitra korporasi dari VENTENY dapat memanfaatkan skema asuransi ini karena dengan premi yang
murah, karyawan dapat merasa tenang dalam bekerja.

Apalagi, saat ini dalam situasi pandemi covid-19 dan terjadi kesulitan ekonomi, asuransi ini akan sangat bermanfaat untuk melindungi aset keluarga karyawan jika terjadi risiko kecelakaan, sakit, dan meninggal dunia.

Head of Business Development VENTENY Yulios mengatakan “Sebagai perusahaan yang bergerak dalam
bidang akselerasi bisnis dan kesejahteraan karyawan, VENTENY berkomitmen untuk terus menghadirkan
inovasi-inovasi baru yang menguntungkan bagi member eksklusif VENTENY. Salah satunya melalui
hadirnya VENTENY Insurance & Protection Program (VIP) sebagai rangkaian dari program digital
#MyBenefit”.

Dengan menjadi rekan mitra korporasi dari segi pemenuhan kebutuhan karyawan, VENTENY Insurance &
Protection Program dapat menjadi salah satu keuntungan tambahan (perks) bagi rekan karyawan karena
dapat memenuhi kebutuhan akan perlindungan dengan biaya yang terjangkau sehingga mereka dapat
merasa aman dan nyaman dalam bekerja.

Yulios mengajak rekan karyawan dari mitra korporasi VENTENY
mengunjungi venteny.co.id/insurance.html atau dapat menghubungi customer service VENTENY di
08174100300.

Menko PMK Imbau Pemerintah Bekerja Sama Tangani Stunting di SBD

Penulis
wicaksono
-

Suarapemerintah.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Prof. Dr. Muhadjir Effendy mengimbau agar pemerintah bekerja sama untuk menangani masalah stunting di Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD).

Hal ini diungkapkan Prof. Muhadjir saat dihubungi media di Rumah Jabatan Bupati SBD, Desa Radamata Kecamatan Kota Tambolaka Kabupaten SBD Propinsi Nusa Tenggara Timur, Rabu (18/11/2020).

Menko PMK menjelaskan tujuannya melakukan kunjungan ke SBD sejak Selasa (17/11/2020) untuk melakukan koordinasi di lapangan mengenai beberapa Program Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berada dibawah koordinasi Kemenko.

Terutama masalah stunting karena prevalensi stunting di NTT khususnya SBD bisa dibilang paling tinggi di Indonesia.

“Karena itu, saya ingin melihat di lapangan dan kemudian apa saja yang harus ditangani untuk mempercepat penanggulangan stunting di SBD,” ujarnya.

Lebih lanjut Muhadhir Effendy menjelaskan, bahwa dirinya sudah mengajak kepala BKKBN yang nanti secara teknis menjadi penjuru untuk mengkoordinir dan kemudian memanfaatkan semua kementerian di lembaga yang ada di pusat dan tersedia anggaran untuk stunting.

Nanti supaya BKKBN yang berada di depan sesuai arahan dari presiden sambil menunggu Perpres yang baru, Perpres tentang penanganan stunting, kemudian ada beberapa catatan yang selama ini sudah dibantukan di sini untuk harus ada perbaikan.

“Termasuk, tinggi badan anak, kemudian berat badan anak harus butuh alat yang berstandar, karena selama ini masih pake apa adanya,” jelasnya.

Untuk sanitasi, saya minta ada kerja sama antara pihak PPR dengan masyarakat setempat berswadaya agar pemanfaatan dari MCK, ruang kamar mandi bersama yang sudah di bangun oleh PPR harus betul–betul digunakan secara baik dan terjaga, terawat jangan sampai nanti masa pemakaiannya teralu pendek, sehingga tidak bisa optimal.

Menko PMK juga mengimbau agar Pemda dan masyarakat SBD bekerja sama dalam menangani stunting. Harus ada kerja sama yang baik juga antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten dalam menangani masalah stunting.

Tidak mungkin bantuan dari pusat itu bisa diandalkan, karena harus menangani seluruh Indonesia, penanganan masalah ini tanggung jawabnya dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemda.

“Karena itu Pemda dan seluruh masyarakat harus menyadari itu, tanpa ada kesungguhan dan tekad yang utuh dan kompak antar pemerintah ini tentu saja mustahil stunting itu bisa segera diatasi,” tuturnya.

Pjs Wali Kota Medan Harapkan Olahraga Gowes Terus Dilakukan Untuk Meningkatkan Imun Tubuh

Penulis
Sopyan
-

Suarapemerintah.id – Penjabat Sementara (Pjs) Wali Kota Medan Ir. Arief Sudarto Trinugroho, MT, berharap olahraga gowes bersama di lingkungan Pemko Medan dapat terus dilakukan meskipun masa jabatannya telah selesai. Sebab Selain membuat badan sehat dan meningkatkan imun tubuh, melalui olahraga juga akan terbangun rasa kebersamaan yang lebih kuat lagi diantaranya Aparatur Sipil Negara (ASN). Demikian hal ini disampaikan Pjs Wali Kota Medan ketika selesai gowes bersama ASN di lingkungan Pemko Medan yang digelar Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Jumat (20/11).

Mengambil start di Taman Cadika Medan Johor, Gowes bersama Pjs Wali Kota Medan dan Sekda Ir. Wiriya Alrahman, MM serta diikuti Segenap Pimpinan OPD diantaranya Kadis Perhubungan Kota Medan Iswar Lubis, Kadis Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang Benny Iskandar, Kasatpol PP Kota Medan HM Sofyan, dimulai pukul 07:00 Wib dan Finish di Kampung Ladang sekitar pukul 08:30 Wib.

“Walau pun jabatan saya sebagai Pjs Wali Kota sudah berakhir nanti, saya berharap gowes bersama ASN Pemko Medan ini dapat terus dilakukan. Selain bersilatuhrahmi Gowes ini sangat baik dilakukan dalam upaya menjaga kebugaran tubuh sekaligus meningkatkan imunitas tubuh, terutama di tengah pandemi Covid-19”, kata Pjs Wali Kota Medan.

Kemudian Pjs Wali Kota mengucapkan terima kasih karena Dinas Lingkungan Hidup telah menggelar gowes bersama ini. Diakuinya, Gowes ini pertama kalinya digagas Dinas Perhubungan kemudian diikuti Dinas lainnya. Tentunya kegiataan positif ini harus terus dilanjutkan dan harus tetap mentaati Protokol Kesehatan.

“Walaupun kita semua teman sekantor, disipilin Protokol Kesehatan juga harus dijalankan karena sebagai ASN kita harus ikut serta dalam memutuskan mata rantai penyebaran Virus Covid-19. Akan tetapi yang terpenting dalam berolahraga kita harus bahagia dan jangan dilakukan dengan terpaksa karena hasilnya nanti tidak akan baik”, Ujar Pjs Wali Kota Medan.

Sebelumnya Kadis Lingkungan Hidup Armansyah Lubis, mengucapkan terima kasih kepada Pjs Wali Kota Medan dan Sekda Kota Medan yang telah mengikuti Gowes bersama Keluarga besar DLH. Apalagi Pjs Wali Kota berkeinginan agar gowes bersama ini dapat terus dilakukan. Sebab, manfaatnya tidak hanya mendatangkan kesehatan dan meningkatkan imun tubuh tetapi juga membangun kebersamaan diantara seluruh jajaran Pemko Medan.

“Kami Jajaran Dinas Lingkungan Hidup terus rutin menggelar Gowes setiap akhir pekan. Tentunya dengan gowes ini akan terbangun rasa kebersamaan diantara kita, yang akan berdampak pada kinerja kita sebagai pelayan masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Pjs Wali Kota atas inisiasinya menggelar gowes bersama ini”, kata Kadis Lingkungan Hidup Kota Medan.

Ada pun rute yang ditempuh dalam gowes kali ini adalah meliputi Jalan Karya Wisata – A.H Nasution( Fly Over ) – Surbakti – Melati Raya – Tanjung Anom dan Finish di Kampung Ladang.

1...4,6664,6674,668...4,867Halaman 4,667 dari 4,867