Beranda blog Halaman 4690

Dirjen Pendis: Madrasah Bukan Sekedar Sekolah, Tapi Proses Pembelajaran

Penulis
Sopyan
-
Madrasah Bukan Sekedar Sekolah, Tapi Proses Pembelajaran

Suarapemerintah.id – Dirjen Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani menegaskan bahwa madrasah bukan sekadar sebuah sekolah tetapi proses pembelajaran. Oleh karenanya, kegiatan madrasah  tidak hanya di ruang kelas dan laboratorium, tetapi merupakan proses pembelajaran yang berkelanjutan.

“Proses pembelajaran apabila dilakukan hanya dengan bersekolah, maka tidak akan menghasilkan impact yang dramatikal,” terang Muhammad Ali Ramdhani saat berkunjung ke Madrasah Aliyah Negeri 3 Makassar, Rabu (04/11).

“Ketika sekolah hanya hadir pada proses penjejalan ilmu tanpa memaknai transformasi ilmu, maka dia akan menjadi hampa. Orang hanya dikejar pada persoalan nilai-nilai ujian tetapi internalisasi ilmu dan nilai itu kemudian disisihkan,” sambungnya.

Pria yang akrab disapa Dhani ini mengatakan, Kemenag terus berupaya meningkatkan fasilitas madrasah dalam kerangka mewujudkan proses pembelajaran berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan menghadirkan asrama siswa melalui skema pembiayaan SBSN.

“Kita ingin menghadirkan ruang-ruang yang ramah pada peserta didik kita sehingga mereka menyadari bahwa mereka memasuki dinamika pembelajaran,” ujarnya.

“Dan mudah-mudahan dinamika pembelajaran ini kemudian menjadi warna dan corak kehidupan, karena kita menyadari hari ini terjadi perubahan dalam dinamika kehidupan. Ketika masa lalu kita bercerita tentang pergeseran peradaban dari abad perindustrian, maka sekarang kita masuk abad pengetahuan,” lanjutnya.

Indonesia, kata Dhani, membutuhkan sumber daya manusia yang memadai. Apalagi, saat ini, tolok ukur kualitas tidak semata diukur dengan sesuatu yang tangible (nampak), tapi juga  intangible (tidak nampak).

“Seiring adanya pergeseran itu,  maka keunggulan sumber daya manusia terletak pada hal yang ia miliki, yaitu ilmu. Ketika bicara ilmu, maka proses pembelajaran menjadi elementer,” tandasnya.

Kemenko Marves Selenggarakan Forum Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Penulis
Sopyan
-
Kemenko Marves Selenggarakan Forum Pemantauan dan Evaluasi Kinerja

Suarapemerintah.id – Semarang, Sesuai dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemenko Marves,  setiap entitas Akuntabilitas Kinerja Kemenko Marves wajib melakukan pengukuran kinerja secara berkala atau triwulan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Biro Perencanaan menyelenggarakan forum pemantauan dan evaluasi kinerja triwulan III tahun 2020. Acara ini diselenggarakan pada Selasa-Kamis, 3-5 November 2020 di Semarang, Jawa Tengah.

“Pengukurun Kinerja merupakan salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja untuk mewujudkan organisasi yang akuntabel,” kata Sekretaris Kementerian Koordinator Agung Kuswandono saat membuka acara tersebut secara virtual.

Pengukuran kinerja  berkontribusi cukup besar pada penilaian SAKIP, yakni sebesar 25%, yang mencakup pemenuhan pengukuran (5%), Kualitas pengukuran (12,5%) dan implementasi pengukuran (7,5%). Itulah kenapa pengukuran kinerja menjadi penting untuk dilakukan secara berkualitas. Perkembangan nilai SAKIP Kemenko Marves sendiri dari tahun 2016 hingga 2019 terus mengalami kenaikan. Di tahun 2020 sendiri, Kemenko Marves menargetkan nilai 70 (BB).

Dalam sistem pengelolaan kinerja Kemenko Marves, hasil pengukuran kinerja dapat dipantau oleh pimpinan Eselon I dan Eselon II melalui Sistem Informasi Kinerja yang biasa kita sebut aplikasi SIK-M. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung realisasi kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja yang telah disepakati dengan pimpinannya dan telah tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

“Untuk memastikan kualitas kebijakan tersebut telah tercapai, dilakukan validasi berdasarkan bukti kinerja yang ada. Harapan kita, seluruh kebijakan yang dihasilkan benar-benar dapat menyelesaikan isu di bidang kemaritiman dan investasi,” tambah Sesmenko Agung.

Kepala Biro Perencanaan Arif Rahman menyampaikan bagaimana pentingnya pengukuran kinerja yang berkualitas merupakan awal dari pemantauan kinerja yang berkualitas. Nantinya, pemantauan kinerja tersebut mampu menunjukkan kondisi riil hasil dari pelaksanaan kinerja yang nantinya berkontribusi dalam capaian SAKIP.

“Pada saat ini, kita berada disiklus yang berkaitan dengan Akuntabilitas Kinerja. Kita sudah melakukan perencanaan kinerja dengan renstra, renja, PK, dan indikator kinerja, dan pelaporan kinerja dalam poin penilaian kinerja yang akan diinput melalui aplikasi SIK-M. Nah, yang kita lakukan saat ini berada diranah evaluasi dan capaian yang berdasarkan Pedoman Umum SAKIP untuk pelaksanaan evaluasi dan capaiannya,” kata Karo Arif.

Untuk Tahun 2020,  dikarenakan Perjanjian Kinerja baru ditandatangani pada akhir Triwulan III,  maka kegiatan validasi kinerja baru dapat kita laksanakan pada TW III saat ini. Karo Arif menambahkan fokus dari hasil pengukuran kinerja adalah dari unit Eselon I dan II dengan target keluaran pada Triwulan III. Kemudian, rencana aksi indikator kinerja Eselon I dengan target keluaran triwulan IV.

“Kita sudah ada indikator kinerja, di mana kita sudah menetapakan ukuran dan target triwulan IV. semoga di Desember nanti bisa tercapai target kinerja kita dan dari sisi anggaran juga digunakan secara optimal,” tambah Karo Arif.

Dalam sambutannya, Sesmenko Agung juga menyampaikan pesan untuk fokus dalam eviden kegiatan karena segala kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kerja di Kemenko Marves harus bisa dipertanggungjawabkan.

“Hendaknya masing-masing unit kerja dapat menyampaikan capaian dan progress kinerja yang disertai dengan data dukung yang valid. Selain itu, dengan terlaksananya kegiatan ini, semoga dapat memacu kembali semangat kita dalam mewujudkan target kinerja yang telah kita perjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja,” tutup Sesmenko Agung.

Kecam Serangan Teroris, Menag Berduka Mendalam Untuk Wina Dan Kabul

Penulis
Sopyan
-
Kecam Serangan Teroris, Menag Berduka Mendalam Untuk Wina Dan Kabul

Suarapemerintah.id – Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban jiwa pada serangan terorisme yang terjadi di Wina, Austria dan Kabul, Afganistan, pada 2 November 2020.

Sejumlah orang dilaporkan meninggal dalam serangan bersenjata dan dugaan bunuh diri di Wina, Austria. Puluhan pelajar juga dilaporkan meninggal dan banyak lagi masyarakat yang terluka akibat serangan teroris di Universitas Kabul yang saat itu sedang menggelar pameran buku.

“Saya menyampaikan duka mendalam atas jatuhnya korban meninggal dan luka di Wina dan Kabul. Tindakan terorisme seperti ini harus dikecam dan tidak bisa dibenarkan atas alasan apapun,” tegas Menag Fachrul Razi di Jakarta, Kamis (05/11).

Menurut Menag, terorisme adalah persoalan serius bagi kedamaian dunia. Gerakan ini kerap menghalalkan segala cara dalam melakukan tindak kekerasan, termasuk dengan justifikasi agama.

“Ini tidak bisa dibenarkan. Sebab, setiap agama justru menekankan akhlak mulia dalam setiap tindakan, karena tujuan yang mulia harus dicapai dengan cara yang mulia pula. Penggunaan kekerasan tidak dibenarkan dalam pandangan logika dan agama mana pun,” tegas Menag.

“Gerakan terorisme juga bisa merongrong sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara,” lanjutnya.

Menag menegaskan bahwa setiap gerakan terorisme tidak boleh ada dan berkembang di Indonesia. Kelompok Islamic State atau IS misalnya,  sudah dilarang keberadaannya di negeri ini. “Presiden sudah tegas mengatakan bahwa gerakan ini dilarang, tidak boleh berkembang di Indonesia. Karenanya, saya juga mendukung sikap Kemenlu yang mengecam terorisme di Afganistan,” ujarnya.

Di Indonesia, Pemerintah bersama para tokoh agama terus berupaya melakukan penguatan moderasi beragama sebagai upaya membentengi masyarakat dari penetrasi gerakan terorisme dan ekstemisme. Bahkan, moderasi beragama sudah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

“Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin sangat serius dalam program ini. Kita akan terus berupaya melakukan penguatan moderasi beragama, tentu bekerjasama dengan semua pihak, tokoh agama, pimpinan ormas, majelis dan lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lainnya,” tandasnya.

Pemerintah Indonesia Serius Lakukan Berbagai Upaya Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim

Penulis
Sopyan
-
Pemerintah Indonesia Serius Lakukan Berbagai Upaya Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim

Suarapemerintah.id – Jakarta, Pemimpin-pemimpin negara di kawasan ASEAN kini mulai menyadari urgensi dilakukannya berbagai upaya untuk mengatasi masalah-masalah lingkungan. Langkah-langkah pelestarian lingkungan ini juga telah dilakukan oleh Pemerintahan Joko Widodo.

“Indonesia terus melakukan upaya-upaya konkrit untuk menjaga kelestarian alam sebagai bagian dari kontribusi penanggulangan  dampak perubahan iklim,”ujar Menko Marves Luhut B. Pandjaitan dalam Dialog Virtual bertajuk “The 7th Singapore Dialogue on Sustainable World Resources “Agroforestry for Sustainability: Climate, Conservation, and Communities in Asean”? pada Hari Rabu (4-10-2020).

Di dalam diskusi yang diadakan oleh Singapore Institute of International Affairs serta menghadirkan Menteri Lingkungan Singapura Grace Fu, Menko Luhut menyebutkan berbagai usaha yang dilakukan Pemerintah Indonesia untuk melakukan restorasi lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di tengah masa pandemi Covid ini, yaitu antara lain melalui pemanfaatan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) padat karya untuk program rehabilitasi mangrove, dan restorasi terumbu karang.

Selain contoh-contoh tersebut, Menko Luhut juga menjelaskan upaya-upaya teknis serta berbagai kebijakan yang telah dilakukan untuk menjaga lingkungan, yakni mengatasi sampah. Salah satu yang disebutkannya adalah penanganan pencemaran Sungai Citarum yang sebelumnya menyandang predikat sungai terkotor di dunia.

Dalam kesempatan itu juga, Menko Luhut menegaskan komitmen pemerintah untuk terus berkontribusi dalam pelestarian lingkungan dan menangani penanggulangan dampak perubahan iklim. Tak lupa diapun mengajak masyarakat internasional untuk mendukung upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan melindungi lingkungannya. “Energi ramah lingkungan terutama hydropower bisa dimanfaatkan untuk memproduksi barang-barang ramah lingkungan bagi Indonesia dan untuk diekspor. Singapura dapat menjadi partner yang sangat baik untuk pengembangan bisnis model ini,” pungkas Menko Luhut.

Menko Luhut Maksimalkan Pemanfaatan Aspal Buton

Penulis
Sopyan
-
Menko Luhut Maksimalkan Pemanfaatan Aspal Buton

Suarapemerintah.id -Jakarta, Aspal Buton (Asbuton) adalah salah satu aspal paling berkualitas tinggi dan hanya ada beberapa tempat di dunia yang bisa sedikit menyaingi kualitas maupun ketangguhannya.

Menko Luhut  lantas menegaskan kembali komitmen pemerintah agar Aspal buton dapat ditingkatkan produksinya, begitu pula dengan kesinambungannya, agar dapat dimanfaatkan lebih banyak lagi untuk mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang saat ini sedang dikejar oleh pemerintah, guna lebih mendorong roda perekonomian masyarakat.

“Asbuton harus lebih baik dari luar negeri. Asbuton harus ada kepastian antara ketersediaan dan penggunaannya sudah jelas. saya minta Deputi saya Pak Odi pimpin pembahasan lanjutan dan menindak lanjuti ini. Semua pihak agar berkolaborasi, ada waktu satu minggu, 11 November kita bertemu lagi dan sudah ada kesepakatan dan sudah berapa produksinya pada tahun 2021 dan 2022,” ujar Menko Luhut saat memimpin Rapat Koordinasi lintas Kementerian/ Lembaga. Tentang Pemanfaatan Aspal Buton. Dihelat secara virtual, Rabu (04-11-2020).

Ia menekankan, perihal kepastian produksi secara masif, standardisasi produk, dan juga mengenai kesinambungannya.

“Pastikan dulu tentang harus bisa produksi. Dan, mengenai standardisasi, saya sepakat sekali, SNI itu keharusan,” tegas Menko Luhut.

Senada, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono kemudian mengatakan, bahwa pihaknya sangat menghormati komitmen untuk mengurangi importasi aspal minyak sebanyak 500 ton pada tahun 2021.

“Kalau memang ada produksi pasti akan kami manfaatkan. Pembangunan dan pemeliharaan jalan kami sudah atur semisal untuk aspal plastik, beton dan tentunya untuk Asbuton. Kita wajib pakai ini, ini sebuah keharusan, sebab adalah salah kita sendiri kalau kita tidak bisa menggunakan dengan maksimal Asbuton,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menjelaskan langkah-langkah untuk mewujudkan Asbuton, agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

“Kita buat SNI agar campuran Asbuton bisa maksimal, Sesudah tahun 2025 kita kaji lagi dan lakukan eksplorasi tambahan, agar menjadi cadangan, sekaligus mensubstitusi impor,” ujarnya.

Sementara, Kementerian Dalam Negeri pun turut mendukung dengan kebijakan yang tertuang di dalam Permendagri Nomor 24 Tahun 2020, yang dengan tegas mengatakan dalam rangka menjamin program pembangunan, maka Pemerintah Daerah harus mengutamakan Asbuton.

Asosiasi Asbuton Indonesia (Aspabi), lalu mengungkapkan, bahwa pada tahun 2021 direncanakan akan terbangun Pabrik Pemurnian Asbuton, dan juga SNI untuk Asbuton sudah ada dan tersertifikasi.

Data Kementerian PUPR menyebutkan, bahwa Kementerian PUPR telah dan sudah menggunakan Asbuton untuk pembangunan dan preservasi jalan. Diatur melalui Permen PUPR Nomor 18 Tahun 2018 tentang penggunaan Asbuton.

Total deposit Asbuton diperkirakan sebesar 663 juta ton, dan memiliki manfaat antara lain sebagai ; aditif aspal, substitusif aspal, memenuhi kebutuhan aspal nasional lebih dari 100 tahun, dan dapat membuka lapangan kerja lebih luas lagi.

Pada tahun 2020, penggunaan Asbuton dilaksanakan di 25 Provinsi dengan total 42.871 ton untuk penanganan jalan sepanjang 793 Km, dengan progres mencapai 65,84 persen.

Aspabi melalui data yang dimilikinya juga menyebutkan, Pabrik Pengolahan Asbuton dengan total kapasitas produksi besar, rencananya akan dibangun di Dumai dan Pekanbaru, bertipe Asbuton Pracampur dengan total kapasitas produksi 40.000 ton.

Kemudian di Kendari, Donggala dan Buton, bertipe B 5/20 dengan total kapasitas 48.000 ton. Dan, B 50/30, kapasitas produksi 252.000, ada pula bertipe CPHMA, kapasitas produksi 276.000 ton serta tipe Asbuton Full Extract, sebesar 60.500 ton.

Terakhir, ada di Jakarta, Bogor, Gresik. Mojosari dan Pasuruan, bertipe Pracampur, sebesar 374.000 ton, B 5/20, sebesar 32.000 ton, B 50/30, sebesar 93.000 ton dan bertipe CPHMA, sebesar 208.000 ton.

Menteri Arifin: Keselamatan Kerja Harus Jadi Budaya di Sektor Migas

Penulis
Sopyan
-
Menteri Arifin: Keselamatan Kerja Harus Jadi Budaya di Sektor Migas

Suarapemerintah.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menegaskan, pentingnya menempatkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Jaminan keselamatan kerja ini harus dilakukan oleh setiap perusahaan melalui komitmen pimpinan Badan Usaha (BU) atau Bentuk Usaha Tetap (BUT).

“Komitmen untuk menjamin keselamatan kerja migas harus dimulai dari pimpinan BU/ BUT dengan menempatkan keselamatan sebagai budaya yang menjadi bagian dari setiap lingkup pekerjaan,” kata Arifin saat memberikan sambutan pada acara Penghargaan Keselamatan Migas secara virtual pada Selasa (3/11).

BU maupun BUT, sambung Arifin, seharusnya memiliki suatu sistem manajemen keselamatan yang tidak hanya dipahami oleh jajaran manajemen, akan tetapi mampu dimengerti oleh semua lapisan pekerja di lapangan. “Sistem ini bagian penting dalam mendukung industri migas yang berkelanjutan,” sarannya.

Arifin mengakui, industri migas secara alamiah merupakan industri berisiko tinggi bukan hanya dari sisi investasi, melainkan juga dari sisi operasional. “Risiko ini bisa ditekan seminimal mungkin melalui penerapan sistem manajemen keselamatan migas, termasuk sinergi yang kuat antara Pemerintah dengan pelaku usaha,” tegasnya.

Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Migas telah memberikan apresiasi kepada 88 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) atau Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir berupa Penghargaan Keselamatan Migas yang dilakukan secara virtual. Penghargaan tersebut diberikan dalam 2 kategori, yakni Tanpa Kehilangan Jam Kerja Sebagai Akibat Kecelakaan (Patra Nirbhaya) dan Pembinaan Keselamatan Migas (Patra Karya).

“Pemberian Penghargaan Keselamatan Migas ini merupakan apresiasi terhadap keberhasilan suatu perusahaan yaitu KKKS dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Hilir dalam menjamin kelangsungan keselamatan kerja di kegiatan usaha migas,” ujar Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial dalam laporannya pada acara tersebut.

Pemberian Penghargaan Keselamatan Migas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 516 K/38/M.PE/89 tentang Pemberian Tanda Penghargaan dalam Bidang Keselamatan Kerja Pengusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi dan Pengusahaan Sumber Daya Panas Bumi.

Pada tahun 2020 ini, sebanyak 72 perusahaan menerima Penghargaan PATRA NIRBHAYA dan 16 perusahaan menerima penghargaan PATRA KARYA, dengan rincian:

1. Patra Karya

a. Patra Karya Raksa Tama sebanyak 8 perusahaan (ExxonMobil Cepu Limited, PT Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap, PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan, PT Badak NGL, PT. Pertamina (persero) Refinery Unit III Plaju, PT Jakarta Tank Terminal, PT Pertamina Gas Wilayah Timur, dan PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai.

b. Patra Karya Raksa Madya sebanyak 7 perusahaan (JOB Pertamina – Medco E&P Tomori Sulawesi, PT Donggi Senoro LNG, PT Transportasi Gas Indonesia, PT. Pertamina (Persero) RU VII Kasim, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V, PT Pertamina (persero) Marketing Operation Region IV, PT Perusahaan Gas Negara Tbk – Gas Distribution Management Regional I, dan Patra Karya

c. Patra Karya Raksa Pratama sebanyak 1 perusahaan (PT. Maspion Energy Mitratama)

2. Patra Nirbhaya

a. Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha sebanyak 22 perusahaan (OB Pertamina – Medco E&P Tomori Sulawesi, ExxonMobil Cepu Limited, PetroChina International Jabung Ltd., PT Pertamina Hulu Mahakam, PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore, PT. Pertamina (Persero) RU VI Balongan, PT Badak NGL, PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit III Plaju, PT Pertamina (Persero) Refinery Unit IV Cilacap, PT. Pertamina (Persero) Refinery Unit II Dumai, PT Donggi Senoro LNG, PT. Pertamina (Persero) RU VII Kasim, PT Bina Bangun Wibawa Mukti (Perseroda), PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region V, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region IV, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region I, PT Perusahaan Gas Negara Tbk – Gas Distribution Management Regional I, PT Pertamina Gas Wilayah Timur, PT Transportasi Gas Indonesia, PT Pertamina Gas Project Management, PT Jakarta Tank Terminal, dan PT. Maspion Energy Mitratama)

b. Patra Nirbhaya Karya Utama sebanyak 20 perusahaan (PT Pertamina EP Cepu ADK, BP Berau, Ltd., Kangean Energy Indonesia Ltd., EMP Bentu Ltd., Petrogas (Basin) Ltd, SAKA Indonesia Pangkah Ltd., JOB Pertamina – Medco E&P Simenggaris, PT SPR Langgak, Kilang PPSDM ESDM Migas Cepu, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region III, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region II, PT Sumber Petrindo Perkasa, PT Perusahaan Gas Negara Tbk – Gas Distribution Management Regional II, PT Pertamina Gas Wilayah Barat, PT Perusahaan Gas Negara Tbk – Gas Transmission Management, PT Perusahaan Gas Negara Tbk – Gas Distribution Management Regional III, PT Kalimantan Jawa Gas, PT Mitra Energi Gas Sumatera, PT Perta Arun Gas, dan PT Orbit Terminal Merak)

c. Patra Nirbhaya Karya Madya sebanyak 17 perusahaan ( EMP Malacca Strait S.A, Husky CNOOC Madura Limited, PT Pertamina EP Asset 5, Montd’Or Oil Tungkal Ltd, PT Pertamina EP Cepu, PT Medco E&P Lematang, Petronas Carigali Muriah Ltd., Petronas Carigali Ketapang II Ltd., Chevron Makassar Ltd., PT Perta-Samtan Gas, PT. Titis Sampurna, PT. Pertamina (Persero) – RDMP Balikpapan & Lawe-Lawe, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VII, PT Nusantara Regas, PT. Bayu Buana Gemilang – Area Barat, PT. Bayu Buana Gemilang – Area Timur, PT Perusahaan Gas Negara Tbk – Project Management Office, PT. Optima Sinergi Comvestama)

d. Patra Nirbhaya Karya Pratama sebanyak 13 perusahaan (1. PT Pertamina Hulu Energi Abar, PT Visi Multi Artha, PT Pertamina Hulu Energi Tuban East Java, Mandala Energy Lemang Pte. Ltd., PT Pertamina Hulu Energi Jambi Merang, PT Gasuma Federal Indonesia, PT Trans Pacific Petrochemical Indotama, PT Surya Esa Perkasa Tbk, PT Pertamina (Persero) Marketing Operation Region VIII, PT Energasindo Heksa Karya, PT Gagas Energi Indonesia, PT AKR Corporindo Tbk, dan PT PGN LNG Indonesia)

“Selamat kepada BU atau BUT yang telah memperolah penghargaan. Kami berharap prestasi ini dipertahankan dan disampaikan kepada para pekerja di lapangan untuk menyemangati mereka,” pungkas Arifin.

Menteri Arifin: Prinsip 5K untuk Penyediaan Listrik

Penulis
Sopyan
-
Pemerintah Terus Dorong Percepatan Transisi Energi

Suarapemerintah.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif hadir sebagai keynote speaker sekaligus membuka Seminar Digital Hari Listrik Nasional ke-75 secara virtual. Pada kesempatan tersebut Arifin menjelaskan bahwa penyediaan listrik di Indonesia didasari pada prinsip 5K, yakni kecukupan, keandalan, keberlanjutan, keterjangkauan, dan keadilan.

“Kecukupan, artinya Pemerintah berupaya untuk mengimplementasikan perencanaan penyediaan listrik nasional, di antaranya memastikan program pengembangan kapasitas menjadi 35.000 MW dapat terus berjalan. Kemudian keandalan yang berkaitan dengan kualitas dan pemanfaatan teknologi, antara lain penggunaan sensor pada pembangkit listrik terus didorong untuk meningkatkan efisiensi dan penerapan smart grid,” ujarnya, Rabu (4/11).

Selanjutnya adalah keberlanjutan. Arifin menerangkan, prinsip  ini berarti mendorong penggunaan Energi Baru dan Terbarukan (EBT), salah satunya pemasangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

“Keempat adalah keterjangkauan, di mana Pemerintah mengupayakan harga listrik yang kompetitif agar tarif listrik tetap terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Dan yang kelima, keadilan, yakni pemerataan akses listrik diwujudkan dalam usaha peningkatan rasio elektrifikasi,” terang Arifin.

Di akhir sambutannya, Arifin berharap agar seluruh pemangku kepentingan di sektor ketenagalistrikan dapat memberikan kontribusi terhadap sektor energi. Arifin juga menginginkan Seminar Digital Hari Listrik Nasional ke-75 ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi kemajuan Indonesia.

“Kami berharap Bapak dan Ibu terus dapat memberikan kontribusi terhadap sektor energi khususnya subsektor ketenagalistrikan guna mencapai 5K, yaitu Kecukupan, Keandalan, Keberlanjutan, Keterjangkauan, dan Keadilan. Semoga seminar digital kali ini dapat membuahkan rekomendasi kebijakan yang bermanfaat bagi kemajuan bangsa dan negara, khususnya dalam pengelolaan sektor energi,” pungkasnya.

Pemerintah Terus Dorong Percepatan Transisi Energi

Penulis
Sopyan
-
Pemerintah Terus Dorong Percepatan Transisi Energi

Suarapemerintah.id – Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang melanda berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia, telah memberikan efek berganda pada aspek sosial dan ekonomi, termasuk subsektor ketenagalistrikan. Hal tersebut diungkapkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif ketika membuka Seminar Digital Hari Listrik Nasional ke-75 secara virtual, Rabu (4/11).

Arifin mengatakan, situasi sulit di tengah pandemi Covid-19 ini harus dapat digunakan sebagai saat yang baik untuk mendorong transisi energi untuk menjaga ketahanan energi.

“Situasi sulit yang kita hadapi saat ini dapat digunakan sebagai momentum untuk mendorong percepatan transisi energi melalui pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi dalam menjaga ketahanan energi, sekaligus mewujudkan kemandirian energi jangka panjang,” ujar Arifin.

Pada kesempatan tersebut, Arifin juga menerangkan berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah dalam upaya transisi energi.

“Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya transisi energi ke depan, yakni fleksibilitas pengembangan pembangkit EBT dalam RUPTL PLN 2019-2028, di mana pencapaian target bauran dan penambahan pembangkit EBT dapat dilakukan di luat rincian RUPTL tersebut sesuai dengan kebutuhan sistem kelistrikan lokal,” ujar Arifin.

Kebijakan selanjutnya adalah pengembangan smart grid. Menurut Arifin, sesuai Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2019-2038, pada tahun 2020, smart grid telah mulai diimplementasikan di beberapa daerah di Jawa-Bali dan secara bertahap diterapkan pada sistem di luar Jawa-Bali.

“Penggunaan smart grid memungkinkan sistem pengaturan tenaga listrik secara efisien, menyediakan keandalan pasokan tenaga listrik yang tinggi, pemanfaatan sumber EBT, dan memungkinkan partisipasi pelanggan dalam penyediaan tenaga listrik,” imbuhnya.

Arifin juga menjelaskan bahwa saat ini Pemerintah sedang melakukan revisi grid code, yang masih dalam proses pembahasan, serta diharapkan akan segera selesai. Kemudian pengembangan distributed generation, micro-grid, dan distributed storage, di mana PLN tengah melakukan studi pemasangan baterai di Bali dengan kapasitas 50 MW/200MWh.

“Jika studi ini layak, maka baterai menjadi alternatif untuk mitigasi kekurangan daya jangka pendek, dan dapat menjadi cadangan untuk generator EBT intermittent. Selain itu Tabung Listrik (Talis) juga terus dikembangkan untuk melistriki daerah-daerah perdesaan yang terpencil,” tambah Arifin.

Kebijakan lainnya adalah pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap, di mana konsumen PLN dapat memasang PLTS Atap dan menghasilkan listrik sendiri, bahkan mengekspor ke PLN. Hingga semester I 2020, PLTS Atap yang telah dipasang mencapai 11,5 MWp oleh 2.346 pelanggan.

Pemerintah pun saat ini tengah menyusun Peraturan Presiden tentang EBT yang mengatur pembelian listrik EBT oleh PLN. Selain itu, pemerintah juga mengimbau penggunaan energi bersih di kawasan wisata. Diharapkan kawasan wisata tidak lagi menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar batubara atau BBM dan mengganti secara bertahap dengan pembangkit berbasis gas atau EBT.

Arifin juga mengajak Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) untuk menyusun peta jalan dan merumuskan kebijakan energi nasional.

“Dalam program transisi energi, Pemerintah mengajak peran serta MKI bersama stakeholder untuk mencari solusi terbaik dalam menyusun peta jalan dan merumuskan kebijakan energi nasional,” tandasnya.

Bangun Sistem Kerja Lebih Baik, Menteri ESDM Luncurkan Buku Atlas Keselamatan Migas

Penulis
Sopyan
-
Bangun Sistem Kerja Lebih Baik, Menteri ESDM Luncurkan Buku Atlas Keselamatan Migas

Suarapemerintah.id – Menteri ESDM Arifin Tasrif meluncurkan buku Atlas Keselamatan Migas Volume 3 Tahun 2020 bertepatan dengan acara Penganugerahan Penghargaan Keselamatan Migas yang diselenggarakan secara virtual pada Selasa (3/11). Buku ini diharapkan menjadi refleksi atas manajemen keselamatan migas di Indonesia.

“Selamat atas peluncuran buku Atlas Keselamatan Migas Vol.3 Tahun 2020. Saya berharap ini bisa menaruh perhatian terhadap isu keselamatan migas yang aman, andal, dan ramah lingkungan sehingga dapat meningkatkan iklim investasi di sektor migas,” kata Menteri Arifin.

Arifin mengharapkan pelaksanaan keselamatan isu migas harus diupayakan evaluasi secara berkala dan terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan yang ada sehingga mampu mencapai nihil kecelakaan atau zero fatality accident.

Buku atlas keselamatan ini memuat berbagai informasi berkaitan dengan keselamatan migas serta lesson learned atas kejadian-kejadian kecelakaan migas di Indonesia. “Hasil audit dan observasi kita menemukan benchmarking terdapat best practices industri migas yang bisa jadi acuan bersama,” kata Ketua Tim Independen Pengendalian Keselataman Migas Waluyo.

Sementara itu, Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Adhi Wibowo mengatakan, buku yang disusun Ditjen Migas dan Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas (TIPKM) tersebut merupakan suatu refleksi bahwa kecelakaan itu seperti mengintai kapan saja. Untuk itu yang diperlukan adalah pembenahan, peningkatan, serta kesiagaan dalam melaksanakan tanggung jawab keselamatan migas.

“Dari sisi kami selaku instansi Pemerintah akan terus berupaya melaksanakan program-program pembinaan dan pengawasan yang efektif dan tentunya mendukung segala upaya perusahaan menuju zero accident dan zero unplanned shutdown karena pada dasarnya kita ada di perahu yang sama. We are in the same boat,” tegas Adhi.

Sebagai informasi, Atlas Keselamatan Migas Vol. 3 merupakan lanjutan dari Atlas Keselamatan Migas Vol. 1 yang diterbitkan tahun 2016 dan Atlas Keselamatan Migas Vol. 2 yang diterbitkan tahun 2017.

Pengembangan BBN Biohidrokarbon Terus Didorong

Penulis
Sopyan
-
Pengembangan BBN Biohidrokarbon Terus Didorong

Suarapemerintah.id – Pemerintah berkomitmen untuk mendorong pengembangan Bahan Bakar Nabati (BBN) biohidrokarbon yang karakteristiknya sama atau bahkan lebih baik daripada senyawa hidrokarbon atau BBM berbasis fosil.

Hal ini disampaikan Kepala Badan Pengembangan SDM Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Prahoro Yulijanto Nurtjahyo pada pembukaan Webinar bertajuk “Menyongsong Era Biohidrokarbon Di Indonesia” yang dilangsungkan secara virtual, Rabu (4/11).

“BBN biohidrokarbon yang ramah lingkungan nantinya dapat langsung digunakan sebagai substitusi BBM fosil tanpa perlu penyesuaian mesin kendaraan. BBN biohidrokarbon dapat dibedakan menjadi green-gasoline, green-diesel, dan bioavtur,” ungkap Parhoro.

Mengamini Prahoro, Tatang Hernas Soerawidjaja, pembicara webinar yang juga merupakan Ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) menyampaikan bahwa Indonesia dianugerahi kekayaan nabati luar biasa yang memungkinkannya menjadi pusat biohidrokarbon dunia dan negara maju di era perekonomian berbasis nabati (bio-based economy).

“Semoga inovasi anak-anak bangsa indonesia memadai untuk memberdayakan kekayaan nabati luar biasa ini guna menjadi potensi penggerak pertumbuhan tangguh dan pesat perekonomian negeri kelak,” tutur Tatang.

Pada kesempatan yang sama, Lies Aisyah, Peneliti – PPTMGB Lemigas mengharapkan pengembangan Bahan Bakar Nabati untuk energi dimaksudkan guna mengurangi ketergantungan pada impor minyak dan untuk menggantikan solar dan bensin, yang saat ini implementasi mandatori untuk solar sudah bertaraf B30.

Kebijakan Pemerintah dalam arahan Mandatori biodiesel dan pengembangan biohidrokarbon/green fuels mutlak dilakukan untuk mendorong ketahanan energi nasional, penghematan devisa negara dan pengurangan emisi CO2. “Penyusunan arah kebijakan biohidrokarbon dan perumusan standar dan mutu (spesifikasi) serta nomenklaturnya menjadi prioritas utama,” tegas Lies.

Menutup webinar, Andianto Hidayat, VP Downstream Research Technology Innovation PT. Pertamina mengungkapkan kesiapan Indonesia dalam menyongsong era biohidrakarbon dengan diawali produk katalis anak negeri (katalis merah putih) serta sinergisitas BUMN yang dapat menghasilkan produk dalam hasil co-processing RU II Dumai dan RU III Plaju guna menuntaskan Biofuel generasi I yang berbasis minyak lemak nabati serta bahan berpati dan Biofuel generasi II dari bahan lignoselulosa.

“Percepatan penelitan, pengujian dan pengembangan biohidrokarbon (Proyek Biorefinery Pertamina) ini tak luput dari dukungan Pemerintah khususnya Kementerian ESDM dalam memberikan relaksasi harga biodiesel”.

1...4,6894,6904,691...4,866Halaman 4,690 dari 4,866