Beranda blog Halaman 4641

Kepala Dinas Kominfo Jembrana Kunjungi LKBN ANTARA Biro Bali

Penulis
Sopyan
-
Kepala Dinas Kominfo Jembrana Kunjungi LKBN ANTARA Biro Bali

Suarapemerintah.id – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Made Gede Budhiarta, SSTP, M.Si, mengunjungi kantor LKBN ANTARA Biro Bali di Jalan Mataram 1, Banjar Lumintang, Kota Denpasar, Bali, Rabu, guna menindaklanjuti kemitraan (MoU) yang sudah terjalin antara Pemkab Jembrana dengan LKBN ANTARA (IMQ/Antara Digital Media) pada 16 September 2019.

“Kita sudah punya kerja sama di tingkat pusat yang ditandatangani Bapak Bupati Jembrana dengan ANTARA Pusat di Jakarta pada tahun lalu, maka sekarang kita tindak lanjuti secara teknis dengan LKBN ANTARA Biro Bali,” katanya, didampingi Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Kominfo Jembrana, I Wayan Agus Ariawan, S.Kom.

Dalam “media visit” untuk menindaklanjuti kerja sama dalam bidang imbal siar pemberitaan dan pelatihan sumber daya manusia (SDM) itu, Kadis Kominfo Jembrana diterima langsung oleh Kepala Biro LKBN ANTARA Bali Edy M Ya’kub yang didampingi staf lokal IMQ/ANTARA Digital Media Desi Dora, dan staf administrasi/IT, Nyoman Aditya.

“Secara teknis, saya ingin tahu produk informasi yang dibuat ANTARA. Saya siap menindaklanjuti kerja sama yang sudah ada, nanti saya minta usulan ANTARA untuk langkah awal dari kerja sama secara teknis ini, baik pemberitaan maupun pelatihan SDM di bidang jurnalistik,” katanya.

Merespons hal itu, Kepala Biro LKBN ANTARA Bali Edy M Ya’kub menegaskan bahwa tugas LKBN ANTARA sebagai Kantor Berita selama ini adalah melayani media massa dalam hal konten informasi dengan berbasis web.

“Setiap media yang bermitra dengan kami akan menerima ratusan konten informasi dalam 24 jam, baik nasional maupun internasional,” kata Edy.

Hingga kini, ada ratusan media massa secara nasional yang bermitra dengan LKBN ANTARA. “Untuk Bali ada belasan media yang bermitra dengan kami,” katanya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jembrana Made Gede Budhiarta, SSTP, M.Si, (2/kanan) dalam kunjungan ke Kantor LKBN ANTARA Biro Bali, Denpasar, Rabu (2/12/2020). (FOTO Antara News Bali/HO-Diskominfo Jembrana/2020)

Tapi, sejak tahun 2007, Presiden menerbitkan PP Perum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA dengan tugas melayani publik untuk mengangkat potensi negara/daerah (branding), sekaligus meng-counter informasi hoaks.

Untuk publik, baik negara maupun masyarakat, LKBN ANTARA memiliki berbagai bentuk layanan, seperti portal (daerah dan nasional), medsos, Koran Digital, Videotron/i-Media, dan IMCS (layanan “Agenda Setting” untuk “branding” Negara dan Non-Negara/Mitra dalam kondisi kritis atau memerangi hoaks).

“Untuk publik, LKBN ANTARA juga memiliki layanan non-news, yakni literasi media melalui diklat jurnalistik (tulis, foto, video, info grafis, medsos), pameran fotografi jurnalistik (nyata-maya), dan kegiatan sosial yang di Bali disebut ‘Tjatranata Dharma’.

Di Bali, kegiatan sosial ‘Tjatranata Dharma’ yang pernah dilakukan, antara lain pemberian Tjatranata Award, magang/riset dari pelajar/mahasiswa, Media Visit, Lomba Esai, Media Partner, pemberian Gawai Pendidikan, peluncuran buku, kegiatan sosial lainnya,” kata Edy.

Dalam “media visit” itu, Diskominfo Jembrana tertarik dengan kemungkinan kerja sama pemberitaan (imbal siar) melalui portal, medsos, dan koran digital. Selain itu, kerja sama pelatihan jurnalistik, dan kerja sama dalam mengampanyekan potensi pariwisata di Jembrana melalui TV ANTARA, Videotron, dan i-Media.

Sebelumnya (16/9/2019), Bupati Jembrana, I Putu Artha, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) Layanan Informasi Publik bersama CEO IMQ/Antara Digital Media, Darmadi, untuk bekerja sama dengan Perum LKBN ANTARA di Wisma ANTARA Jakarta, guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui layanan informasi publik.

“Kerja sama dengan ANTARA bisa memberikan informasi bagi perkembangan wilayah Jembrana dan menjadi salah satu terobosan di era digital, mengingat Jembrana merupakan ‘pintu masuk’ wilayah Bali dari jalur darat. Adanya kerja sama layanan informasi publik dengan ANTARA, diharapkan menarik investasi dan meningkatkan perekonomian daerah,” katanya.

Gandeng ANTARA, Wali Kota Padangsidimpuan Jalin Kerjasama Layanan Informasi Publik

Penulis
Sopyan
-
ANTARA - Wali Kota Padangsidimpuan Jalin Kerjasama Layanan Publik

Suarapemerintah.id – Wali Kota Padangsidimpuan, Irsan Effendi Nasution (kanan) dan Direktur Komersial, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi, Hempi N Prajudi (kiri) menandatangani Nota Kesepahaman Layanan Informasi Publik Pemkot Padangsidimpuan dengan Perum LKBN Antara di Wisma Antara, Jakarta, Jumat (4/12).  (ANTARA)

Wali Kota Padangsidimpuan, Irsan Effendi Nasution, mengaku bangga telah menjalin kerjasama layanan informasi dengan Perum LKBN Antara, karena ini akan menjadi salah satu cara untuk dapat membuktikan kepada masyarakat mengenai berbagai pencapaian pembangunan yang telah dan akan dilakukan pemerintahannya.

“Saya secara pribadi dan mewakili jajaran Pemerintah Kota Padangsidimpuan merasa bangga bahwa kerjasama ini bisa menjadi jalan bagi kami dan jajaran kami untuk menyampaikan kepada publik berbagai program pembangunan dan pencapaian yang telah kami raih selama tiga tahun pemerintahan kami,” kata Irsan dalam sambutannya dalam rangka penandatanganan Nota Kesepahaman Layanan Informasi Publik dengan Perum LKBN Antara di Wisma Antara, Jakarta, Jumat (4/12).

Irsan berharap kerjasama dengan LKBN Antara tentang layanan informasi publik ini bisa dilanjutkan oleh para penerusnya di tahun-tahun selanjutnya, sehingga masyarakat tahu dan paham dengan apa yang telah dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kota Padangsidimpuan.

Wali Kota Padangsidimpuan, Irsan Effendi Nasution berkunjung di Kantor ANTARA Digital Media (ANTARA)

“Selama tiga tahun saya diamanahkan sebagai walikota, ternyata tidak mudah menjadi kepala daerah untuk saat sekarang di tengah perubahan seluruh peradaban, termasuk perkembangan teknologi yang begitu pesat. Untuk itu diperlukan cara baru dalam berkomunikasi dengan masyarakat, yaitu melalui beragam perangkat digital, agar mereka juga ikut memantau apa yang yang dikerjakan pemerintah,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Irsan juga berjanji untuk mengembalikan peran Padangsidimpuan sebagai episentrum di kawasan pantai barat Tapanuli Selatan.

Padangsidimpuan yang memiliki populasi sekitar 320.000 jiwa, menurut politisi dari Partai Golkar ini, adalah kota yang terkenal sebagai kota jasa. Untuk itu, selama pemerintahannya, imbuh Irsan, Padang Sidimpuan akan kembali menjadi kota pusat layanan dan kota tujuan bagi kota-kota di sekitarnya.

Sementara itu, Direktur Komersil, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi LKBN Antara, Hempi N, Prajudi, menyebutkan kerjasama pemanfaatan layanan informasi publik ini diharapkan dapat menjadi medium untuk mempromosikan potensi daerah.

“Kerjasama ini diharapkan menjadi hal yang baik, tak hanya bagi kepala daerah beserta jajarannya, tapi juga bagi masyarakat Padangsidimpuan pada umunnya,” ujarnya.

Sedangkan CEO Antara Digital Media, Darmadi, dalam sambutannya berkomitmen untuk membantu mengangkat beragam potensi daerah ke tingkat nasional maupun internasional melalui jejaring kanal distribusi yang dimiliki Antara di berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Menurut dia, layanan informasi publik Antara Digital Media akan hadir di seluruh pelosok negeri dalam upaya untuk menyatukan negeri melalui pemberitaan yang membangun dan mencerdaskan, serta sekaligus untuk melawan berita bohong dan upaya menangkal paham radikalisme yang saat ini gencar disisipkan melalui media sosial.

Siapkan Produksi Baterai Listrik, Menteri BUMN Minta PLN Tak Lagi Gunakan Bahan Bakar Fosil

Penulis
Rahmat HM
-
Siapkan Produksi Baterai Listrik, Menteri BUMN Minta PLN Tak Lagi Gunakan Bahan Bakar Fosil

Suarapemerintah.id – Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir, meminta PT PLN (Persero) tak lagi bergantung pada pembangunan pembangkit listrik yang berorientasi pada bahan bakar fosil. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah membangun pembangkit listrik dengan menggunakan baterai. Erick juga mendorong PLN untuk mulai masuk ke energi hijau (green energy).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan langkah ini sudah dimulai dengan membentuk konsorsium antara tiga perusahaan BUMN, yakni PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero) dan PT Inalum (Persero) untuk membangun pabrik baterai.

Adanya perusahaan ini diharapkan mengembangkan BUMN menjadi pemain di industri baterai kendaraan listrik maupun pembangkit listrik, mulai dari hulu sampai hilir.

“Ini contoh di inovasi bisnis. Bahwa kita sedang membuat konsorsium antara PLN, Pertamina dan Inalum supaya kita masuk hulu sampai hilir,” kata Menteri Erick Thohir saat menggelar rapat dengan Komisi VI DPR RI, Senin (30/11).

Khusus untuk produksi baterai mobil listrik, mantan bos Inter Milan ini mau menugasi PLN untuk membentuk genset listrik dengan sistem power battery.

“Turunan dari EV battery ini, khusus buat PLN nanti yang namanya genset yang kini berbahan bakar minyak, itu nanti bisa diganti dengan power battery. Jadi, tidak perlu lagi pakai minyak. Gensetnya berupa power battery yang bisa menyimpan listrik,” kata Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (30/11/2020).

Selain menggunakan  baterai, Erick juga mendorong PLN untuk mulai masuk ke energi hijau (green energy).

Menurut Menteri Erick, energi hijau atau green energy merupakan sesuatu yang tak bisa ditolak untuk ke depannya. Oleh karena itu, dia ingin melakukan digitalisasi pembangkit dan pengadaan listrik, sekaligus meningkatkan investasi di sektor green energy.

“Tetapi tentu kita harus lindungi Jawa-Sumatera yang oversupply. Green energy-nya tetap kita bangun dari pinggir, dari pulau-pulau, yang memang juga kebutuhan energinya meningkat seperti hydro atau angin, atau seperti matahari,” tuturnya.

Anggarkan Rp62,5 Miliar Jamsosratu Banten Tahap I Mulai Dibagikan

Penulis
Rahmat HM
-
Anggarkan Rp62,5 Miliar Jamsosratu Banten Tahap I Mulai Dibagikan

Suarapemerintah.id – Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy membagikan kartu Jamsosratu (Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu) secara simbolis pada Kamis, 3 Desember 2020. Jamsosratu tahap satu tahun anggaran 2020 senilai Rp 62,5 miliar itu, dibagikan kepada 50 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 8 kabupaten/kota se-Provinsi Banten.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, pembagian kartu program Jaminan Sosial Rakyat Banten Bersatu (Jamsosratu) merupakan sumbangsih Banten untuk perekonomian nasional. Hal ini diungkapkan beliau, pada acara pembagian kartu Jamsosratu 2020 secara simbolis kepada KPM di Kota Tangerang Selatan, di Kantor Cabang Pembantu BJB Bumi Serpong Damai (BJB) Kota Tangerang Selatan.

“Ini bagian dari seluruh bantuan sosial untuk rakyat Banten yang nilainya cukup signifikan sampai kurang lebih Rp300 miliar. Dalam konteks recovery ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini bisa dilihat sebagai sumbangsih Banten untuk perekonomian Nasional,” kata Wagub Andika.

Wagub Andika menjelaskan, pemberian bansos di masa pandemi merupakan wujud partisipasi pemerintah daerah dalam menggerakkan roda perekonomian Nasional melalui bantuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Sekaligus sebagai komitmen Gubernur Banten Wahidin Halim dan dirinya sebagai Wakil Gubernur Banten.

Bantuan yang digelontorkan Pemprov Banten melalui APBD tersebut, diharapkan dapat bersinergi dengan berbagai bansos dari Pemerintah Pusat melalui APBN. Sehingga bansos ini, tidak hanya berperan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tetapi juga berperan sebagai pendorong bergeraknya roda ekonomi dari masyarakat klaster paling bawah.

Ini bagian dari seluruh bantuan sosial untuk rakyat Banten yang nilainya cukup signifikan sampai kurang lebih Rp300 miliar. Dalam konteks recovery ekonomi di masa pandemi Covid-19 ini bisa dilihat sebagai sumbangsih Banten untuk perekonomian Nasional.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Nurhana mengatakan, bantuan Jamsosratu tersebut disalurkan bertahap dalam satu tahun seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun, kali ini bantuan Jamsosratu disalurkan sekaligus pada Desember 2020.

“Tahun ini sekaligus diberikan Rp1,250 juta per KPM, sehingga dapat dirasakan manfaatnya lebih besar oleh penerima. Apalagi 2021 anak-anak mulai sekolah, jadi uang ini pun bisa bermanfaat untuk persiapan menjelang masuk sekolah,” ucapnya.

Nurhana sangat mengapresiasi Bank BJB, BRI serta Bank Indonesia yang turut bekerja sama dalam penyaluran bansos di Provinsi Banten.

“BJB sebagai penyalur utama bansos di Banten. BRI pun kami apresiasi sebagai Himbara yang bersedia berpartisipasi penyaluran bansos yang dibiayai APBD,” tambahnya.

Menurut Nurhana, Bansos berupa JPS Covid-19, bansos Jamsosratu, lansia, anak, dan disablilitas merupakan komitmen Gubernur Banten dan Wakil Gubernur Banten mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat Banten yang berakhlakul karimah.

Dalam penyaluran bansos Jamsosratu saat ini Dinsos Banten telah memiliki aplikasi Jaminan Sosial Keluarga atau e-JSiKa. Tujuan e-JSiKa adalah untuk menghimpun data secara digital yang dihimpun para pendamping program Jamsosratu agar dapat menggambarkan kondisi KPM Jamsosratu. Sehingga kualitas pelayanan bagi KPM bisa lebih baik serta semua pergerakan data dan monitoring oleh pendamping dilaksanakan secara berkala dan terkontrol dengan baik.

Selanjutnya, penyaluran bansos Jamsosratu dilakukan kembali pada Senin 7 Desember 2020 di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Kemudian pada Rabu 9 Desember 2020 di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak, pada Jumat 11 Desember 2020 di Kota Cilegon, dan Senin 14 Desember di Kota Serang.

Cairkan Dana BOS Madrasah Melalui e-RKAM, Begini Caranya!

Penulis
Rahmat HM
-
Cairkan Dana BOS Madrasah Melalui e-RKAM, Begini Caranya!

Suarapemerintah.id – Pemerintah terus meningkatkan mutu kualitas sekolah madrasah dengan menerapkan sistem e-RKAM (Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah berbasis Elektronik).

Penerapan e-RKAM ini menjadi bagian dari implementasi Proyek Reformasi Kualitas Pendidikan Madrasah atau Realizing Education’s Promise – Madrasah Education Quality Reform (REP-MEQR) yang akan berlangsung selama lima tahun, dari 2020 hingga 2024

Menteri Agama, Fachrul Razi mengatakan, sistem ini sudah didiklatkan kepada 15.422 madrasah yang menjadi pilot project pada 2020 untuk diaplikasikan tahun depan. Diklat yang sama akan diberikan pada sekitar 20 ribu madrasah lainnya pada tahun 2021. Sisanya, akan mengikuti diklat pada tahun 2022.

Menag menargetkan, sistem ini sudah digunakan seluruh madrasah di Indonesia pada 2023.

“Tahun ini, program RKAM dilaksanakan di 12 Provinsi. Sasaran, 194 Kabupaten/Kota, 15.422 madrasah, dan diikuti oleh hampir 50.000 peserta pelatihan,” terang Menag.

Menurut Menag, Kementerian Agama mengalokasikan hampir Rp 10 triliun untuk dana BOS di madrasah setiap tahun. Anggaran tersebut, diharapkan dapat mewujudkan generasi masa depan terbaik. Karenanya, kualitas belanja dari anggaran tersebut harus dijaga agar mendukung kegiatan peningkatan mutu pembelajaran.

Platform yang disebut e-RKAM atau rencana kerja dan anggaran madrasah berbasis elektronik yang dikembangkan oleh Kementerian Agama ini, kata Menag, hadir untuk menjawab tantangan dan kebutuhan di atas. Platform e-RKAM ini merupakan sebuah terobosan penting untuk mendorong tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien.

“Cukup dengan satu aplikasi, pengelola madrasah dapat membuat usulan program kerja dengan berbasis kebutuhan (need assesment), bukan keinginan semata,” jelas Menag.

Melalui aplikasi e-RKAM ini, diharapkan pengelola madrasah dapat bekerja secara lebih mudah, sehingga tidak membebani tugas pengelola madrasah.

“Platform e-RKAM membuka peluang pengelolaan dana BOS dan dana-dana lainnya secara transparan dan akuntabel, dapat dipantau secara berjenjang, mulai tingkat Satuan Pendidikan Madrasah, Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, Kanwil Kementerian Agama Provinsi hingga pusat,” ujar Menag.

Sebagai informasi, Saat ini anggaran BOS Madrasah (BA-BUN) berada di Kemenag Pusat. Untuk dapat mencairkan anggaran tersebut, madrasah penerima perlu melakukan alur pencairan yang telah ditentukan, sebagai berikut:

  1. Login Portal Bos melalui laman bos.kemenag.go.id menggunakan akun emis yang dimiliki.
  2. Membuat perjanjian kerja sama.
  3. Mengupload dokumen persyaratan dan ajukan validasi.
  4. Mencetak bukti tanda terima telah mengupload dokumen persyaratan.
  5. Datang ke Bank dengan membawa dokumen persyaratan dan bukti tanda terima.
  6. Bank melakukan verifikasi dan mencairkan dana bantuan.
  7. Madrasah melaporkan penggunaan dana BOS via Portal BOS.
  8. Selesai.

Usulan Disetujui, Kemenag Punya Nama & Kelas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Quran

Penulis
Sopyan
-
Usulan Disetujui, Kemenag Punya Nama & Kelas Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Quran

Suarapemerintah.id – Kementerian Agama kini memiliki nama dan kelas jabatan fungsional Pentashih Mushaf Al-Quran. Hal ini menyusul telah disetujuinya usulan Kementerian Agama oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Sekjen Kemenag Nizar mengatakan, pihaknya pada 25 Agustus 2020 telah bersurat kepada Kemenpan dan RB, menyampaikan naskah akademik dan rafat rancangan tunjangan jabatan fungsional Pentashih Mushaf Al-Quran. “Alhamdulillah usulan tersebut disetujui dan kini resmi di Kementerian Agama ada nama dan kelas jabatan fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur’an,” terang Nizar di Jakarta, Jumat (04/12).

Menurut Nizar, ada tiga pertimbangan yang disampaikan oleh Kemenpan&RB. Pertama, pasal 99 ayat 3 huruf s Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020, bahwa Instansi Pembina Jabatan Fungsional memiliki tugas menyusun informasi faktor jabatan untuk evaluasi jabatan. Kedua, Kemenag merupakan instansi pembina jabatan fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur;an dan telah menyampaikan usulan kelas jabatannya.

“Ketiga, usulan kelas jabatan dari Kemenag telah dianalisis dan diselaraskan sesuai ketetuan Peraturan Menteri PAN dan RB tentang Pedoman Evaluasi Jabatan,” tutur Nizar.

Berikut nama dan kelas jabatan fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur’an:1. Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur’an Ahli Pertama dengan Kelas Jabatan 82. Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur’an Ahli Muda dengan Kelas Jabatan 10

3. Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur’an Ahli Madya dengan Kelas Jabatan 124. Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Qur’an Ahli Utama dengan Kelas Jabatan 14

Indonesia Toreh Sejarah di Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia

Penulis
Sopyan
-
Indonesia Toreh Sejarah di Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia

Suarapemerintah.id – Menteri Hukum dan HAM Yasonna menyampaikan rasa bangga atas terpilihnya Hasan Kleib sebagai Deputy Director General WIPO (World Intellectual Property Organization atau Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia). Inilah pertama kalinya salah satu putra terbaik Indonesia menduduki jabatan strategis di organisasi internasional tersebut.

“Membanggakan dan menjadi torehan sejarah RI, untuk pertama kalinya wakil Indonesia menduduki jabatan strategis tinggi di organisasi internasional,” kata Yasonna, di Jakarta, Kamis (3/12/2020).

Yasonna mengatakan, pencalonan Indonesia sebagai salah satu Deputy Director General WIPO sudah disepakati Kementerian Hukum dan HAM bersama Kementerian Luar Negeri, dan dia sampaikan saat menghadiri sidang tahunan WIPO pada 21 September 2020.

Menteri yang hobi bersepeda itu menegaskan bahwa keikutsertaan di WIPO adalah bukti besarnya perhatian Indonesia terkait hak kekayaan intelektual dan segala upaya perlindungannya. Terlebih saat ini Kemenkumham terus menguatkan sosialisasi dan perlindungan kekayaan intelektual yang dilakukan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

“Manfaatnya sangat besar bagi Indonesia, dan akan membuat kekayaan intelektual semakin dihargai” ujar menteri 67 tahun yang tengah menjalani periode keduanya sebagai Menkumham di masa pemerintahan Presiden Joko Widodo tersebut.

Politisi PDI Perjuangan itu melanjutkan, keberhasilan Indonesia menduduki jabatan tinggi dan strategis di WIPO juga sesuai dengan misi Presiden Joko Widodo untuk menempatkan putra/putri terbaik bangsa di organisasi internasional.

Keberhasilan Indonesia menduduki posisi Deputy Director General di WIPO, kata Yasonna, berkontribusi terhadap pengembangan inovasi dan kreativitas terkait kekayaan intelektual di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Maju, dan akan mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia.

“Pencalonan Indonesia sebagai deputi di WIPO ini terus kami kawal dan akhirnya tercapai berkat keaktifan, konsistensi, dan kelihaian diplomasi Indonesia,” ujar Yasonna.

Duta Besar Hasan Kleib adalah Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional lainnya di Jenewa. Pria kelahiran Jawa Barat itu terpilih menjadi Deputy Director General WIPO setelah melalui serangkaian proses seleksi, dan pemilihan yang dilaksanakan pada sesi Sidang Coordination Committee WIPO, 3 Desember 2020, di Jenewa, Swiss.

WIPO (World Intellectual Property Organization atau Organisasi Kekayaan Intelektual Dunia) adalah organisasi internasional, salah satu badan khusus PBB, yang beranggotakan 193 negara, yang memiliki mandat untuk memimpin pengembangan sistem Kekayaan Intelektual yang adil dan efektif untuk mendorong inovasi dan kreativitas seluruh bangsa.

Indonesia merupakan salah satu dari empat negara yang dipercaya memegang pucuk kepemimpinan tertinggi di bawah Direktur Jenderal organisasi internasional ini. Keempat Deputy Director General tersebut berasal dari Amerika Serikat, Perancis, RRT, dan Indonesia.

Duta Besar Hasan Kleib akan menjabat sebagai Deputy Director General for Regional and National Development Sector, atau pembangunan nasional dan regional melalui Kekayaan Intelektual (KI). Posisi tersebut akan dijabat mulai tanggal 1 Januari 2021 dengan masa jabatan selama 6 (enam) tahun.

Kakanwil Kemenkumham Jambi Nyatakan Siap Laksanakan Pilkada Serentak

Penulis
Sopyan
-
Kakanwil Kemenkumham Jambi Nyatakan Siap Laksanakan Pilkada Serentak

Suarapemerintah.id – Di depan rombongan Komisi III DPR RI yang tengah melaksanakan Kunjungan Kerjanya di Provinsi Jambi dengan menggelar pertemuan di Mapolda Jambi (3/12/20), Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kakanwil Kemenkumham) Jambi Jahari Sitepu menegaskan kembali komitmen Kanwil Kemenkumham Jambi untuk mensukseskan Pelaksanaan Pilkada Serentak ini dengan jujur dan adil, “serta Pegawai Kemenkumham Jambi tetap menjaga Netralitasnya,” tukas Kakanwil yang didampingi Pimpinan Tinggi Pratama serta Para Kepala Unit Pelaksana Teknis serta Pejabat Administrator.

Dalam hal pelaksanaan Pilkada Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 ini, Jahari Sitepu menyampaikan bahwa Provinsi Jambi akan melaksanakan Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota di lima Kabupaten/Kota.

“Kegiatan yang kami lakukan adalah mendata Narapidana dan Tahanan yang terdaftar sebagai pemilih di Lapas dan Rutan, dari hasil inventarisasi yang kami lakukan terdapat data bahwa dari Jumlah Napi dan Tahanan sebanyak 4.241 orang terdaftar sebagai pemilih tetap 2.073 orang,” tukas Kakanwil.

Dan sebanyak 1.074 orang, lanjutnya, masih terdaftar sebagai Pemilih Sementara, untuk Daftar Pemilih Sementara ini masih dikoordinasikan dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Selanjutnya Jahari mengatakan, untuk suksesnya pelaksanaan pilkada ini, Kepala UPT bekerjasama dengan KPU Kabupaten/Kota melakukan edukasi kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Juga kepada Petugas tentang Tugas dan Tanggung Jawab anggota TPS di Lapas/Rutan.

Menanggapi hal ini Komisi III DPR RI menyatakan agar aparat penegak hukum setempat meningkatkan sinergitas dalam persiapan pilkada ini, dan kepada jajaran Kemenkumham untuk memperhatikan kondisi kesehatan para warga binaan pemasyarakatan di lapas dan rutan.

Menjawab itu Kakanwil menguraikan Upaya yang telah  dilakukan dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, seperti telah melaksanakan protokol kesehatan di lingkungan kerja sesuai ketentuan 3m (memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak) serta pengukuran suhu tubuh kepada seluruh pegawai dan pengunjung yang memasuki lingkungan kantor juga Melaksanakan Rapid Test dan Swab PCR terhadap pegawai dan WBP.

“Kami juga telah menyediakan sarpras dalam rangka pencegahan covid-19 berupa tempat cuci tangan, bilik desinfektan serta hand sanitizer di setiap pintu masuk kantor di Kanwil dan Seluruh Satker,” ujarnya.

Selain itu, urai Kakanwil, juga telah dilaksanakan pemberian asimilasi di rumah dan integrasi kepada narapidana/anak yang telah menjalani 1/2 masa pidana sesuai Permenkumham Nomor :10/2020, kemudian penyediaan blok/kamar hunian untuk isolasi mandiri terhadap narapidana/tahanan A3 yang baru di masing-masing UPT Pemasyarakatan, serta menetapkan LPKA Kelas II Muara Bulian dan Lapas Kelas IIB Sarolangun sebagai tempat Isolasi Mandiri Penanganan Covid-19.

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni yang didampingi oleh 13 Anggota Komisi III lainnya, selain Kemenkumham, hadir pula Kepala Kepolisian Daerah Jambi Irjen Pol. A. Rachmad Wibowo dan Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Johanis Tanak.

Soal Visi Indonesia 2045, Menkominfo Ajak Jawab Tantangan Indonesia

Penulis
Sopyan
-
Soal Visi Indonesia 2045, Menkominfo Ajak Jawab Tantangan Indonesia

Suarapemerintah.id – Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate memberikan gambaran mengenai tantangan Indonesia saat ini yang berdampak pada pencapaian Visi Indonesia 2045. Menurutnya, salah satu visi tersebut Indonesia berkehendak untuk menjadi lima besar kekuatan ekonomi dunia dengan menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2040. 

“Namun pada kondisi saat ini (pandemi Covid-19), Indonesia menghadapi tantangan-tantangan besar, baik yang bersumber dari eksternal maupun internal,” ujarnya dalam Pembukaan Serap Aspirasi RPP NSPK dan RPP Teknis secara virtual dari Ops Room Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Rabu (02/12/2020).

Menteri Kominfo mengatakan, tantangan eksternal dipicu dari kondisi perekonomian global yang kini tengah mengalami pelemahan dan ketidakpastian.

“Pandemi dan dinamika geopolitik di berbagai belahan dunia, serta hadirnya berbagai teknologi baru pada era Revolusi Industri keempat yang merubah lanskap ekonomi global merupakan sumber ketidakpastian yang membatasi pergerakan perekonomian global” jelasnya.

Menurut Menteri Johnny, akibat dari pertumbuhan ekonomi global yang melambat telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Meskipun, menurutnya kontraksi ekonomi Indonesia tidak sedalam rata-rata kontraksi ekonomi dunia.

“Dalam rangka menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, pemerintah terus berupaya untuk mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong peningkatan konsumsi pemerintah, belanja pemerintah dianggap sebagai stimulus atau dijadikan stimulus penting untuk merangsang perekonomian kita, serta meningkatkan kinerja investasi,” ujarnya. 

Guna menjawab tantangan internal agar perekonomian Indonesia maju dan berdaya saing, Menteri Kominfo menyarakan Pemerintah berupaya mencari jalan keluar atas persoalan daya saing yang relatif rendah, perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang kurang merata atau disparitas.

“Pemerintah mengadopsi indeks kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) untuk mengetahui respon pelaku usaha terhadap perizinan, peraturan perundang-undangan, pelayanan pemerintah, akses terhadap keuangan, dan kepastian hukum,” tandasnya.

Menurut Menteri Johnny, permasalahan yang masih menjadi penyebab belum optimalnya peringkat kemudahan berusaha di Indonesia salah satunya disebabkan karena rumitnya perizinan dalam memulai berusaha.

“Oleh karena itu dibutuhkan terobosan kebijakan dan regulasi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, sehingga dapat mewujudkan transformasi dalam waktu singkat,” ujarnya.

Indonesia saat ini kata Menteri Kominfo tidak dapat lagi berpikir sektoral dan egosentris, “Negara memanggil kita, membutuhkan langkah nyata dari seluruh pemangku kepentingan untuk bahu-membahu berkontribusi secara nyata bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat,” tandasnya.

Dalam kesempatan itu, Menteri Kominfo mengajak pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan usulan atas Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Norma Standar Prosedur Kriteria Perizinan Berusaha (RPP NSPK) untuk Bidang Komunikasi dan Informatika, dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (RPP Teknis).

Menteri Edhy Prabowo Tertangkap KPK, Menko Polhukam Kutip Pesan Presiden

Penulis
Sopyan
-
Menteri Edhy Prabowo Tertangkap KPK, Menko Polhukam Kutip Pesan Presiden

Suarapemerintah.id – Terkait informasi penangkapan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, pemerintah melalui Menko Polhukam Moh. Mahfud MD menegaskan menghargai apa yang dilakukan oleh KPK sebagai sebuah proses hukum. Menurut Mahfud, pemerintah tidak akan mengintervensi dan menyerahkan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Sampai sekarang pemerintah belum tahu pasti tindak pidana apa yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Pak Edhy Prabowo, sehingga ditangkap dengan OTT oleh KPK. Tapi apapun alasannya, pemerintah menyatakan bahwa pemerintah mendukung apa yang dilakukan oleh KPK, dan silahkan itu dilanjutkan sesuai dengan hukum yang berlaku,” ujar Mahfud MD dalam keterangan persnya, Rabu  (25/11/2020).

Pemerintah, lanjut Mahfud, terutama Presiden sudah berkali kali mengatakan, tegakkan hukum secara benar jangan pandang bulu kepada siapapun.

“Nah mungkin kita baru akan tau nanti jam 1 pagi dini hari. Karena dalam 24 jam baru akan terlampau nanti jam 1.26 menit,” tambahnya.

Mahfud kembali menegaskan, pemerintah mendukung setiap tindakan yang dilakukan oleh KPK untuk menegakan hukum dalam rangka memberantasan korupsi.

“Selama ini pun pemerintah memfasilitasi KPK untuk selalu bertindak dalam rangka pemberantasan korupsi itu,” lanjut mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.

Menurut Mahfud, langkah pemerintah dalam mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 102 Tahun 2020 yang isinya memberi wewenang secara lebih teknis operasinal kepada KPK untuk melakukan supervisi, bahkan jika diperlukan bisa dilakukan pengambilalihan perkara dari Kejaksaan Agung dan dari Kepolisian manakala di kedua institusi tersebut, sebuah perkara yang dilaporkan atau ditangani tidak berjalan sebagaimana mestinya.

“Kita sudah sampaikan ke KPK, silahkan lakukan dan kita akan membackupnya kalau itu untuk pemberantasan korupsi,” pungkas Mahfud.

1...4,6404,6414,642...4,867Halaman 4,641 dari 4,867